The Case for ‘Trust Awareness’ as a Key Soft-Skill for Peacekeepers

2017 ◽  
Vol 21 (3-4) ◽  
pp. 224-245
Author(s):  
Sara Singleton ◽  
Anne Holohan

This article uses the case study of the unifil mission in South Lebanon to explore the role of trust in facilitating or obstructing inter-organizational cooperation and local ownership in a traditional UN peacekeeping mission. Peacekeeping is distinct from many other forms of military engagement in the level of cooperation it requires, not only between different national military contingents, but between militaries and international police and civilian staff, personnel from local institutions and municipalities, and local communities. This article argues that the inter-organizational cooperation necessary for effective interoperability will not happen unless there is trust between the militaries working together. Equally, local ownership is not possible unless local populations trust peacekeepers to be impartial. However, this soft skill – awareness of the role of trust and how to engender it – is not included in pre-deployment training for military personnel. We outline the soft skill of ‘trust awareness’, including a typology of trust relevant for peacekeeping, and ‘trust mechanics’- practical actions and behaviors that foster trust.

Author(s):  
Michael Cuthill

The concept of engaged scholarship, as a 'new' and participatory approach to knowledge production, has received much attention over the past decade. However, the term is clouded in ambiguity. This paper presents some introductory discussion around concepts of engaged scholarship, and then focuses in detail on a methodological case study of participatory action research as an example of engaged scholarship in practice. Discussion revolves around reflections on practice, drawing largely from recent reports on participatory democracy and the role of unversities in society.


Author(s):  
Lisa Sharland

Abstract Peacebuilding is less likely to succeed without the participation and consideration of women. In the last two decades, peace operations deployed on the African continent under the banner of the United Nations and the African Union have included mandates focused on strengthening women’s participation in peace processes, ensuring the protection of women and girls, and integrating gender considerations into the approach of missions at building sustainable peace. This chapter examines the approaches undertaken in two case study countries—Liberia (where a long-standing UN peace operation has recently departed) and South Sudan (where a UN peace operation continues to operate with significant constraints)—in order to examine some of the challenges and opportunities that UN engagement has offered in terms of advancing equality and women’s security in each country.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>


2013 ◽  
pp. 236-257
Author(s):  
Amiram Porath

This chapter presents a model of open innovation as a collaborative effort of firms, mostly SMEs that are managed under a government support with the assistive involvement of academia. While normally industry-academia cooperation is R&D focused, the model presented is a model of open innovation not involving dedicated R&D. It deals with the process of assimilating existing technologies and methodologies; the model focuses on search, identification, and implementation phases to improve competitiveness through open innovation strategies. The model claims that specifically for SMEs, innovation not related to R&D, and especially open innovation, is hard to deal with alone. Therefore the model presents a group of SMEs working together towards that end, and the role of the governing authority supporting them. The model is supported by a short case study of a national program of Israel, the Users Association for Advanced Technologies.


Author(s):  
Charlene Cook ◽  
Donna Winslow

Post-conflict reconstruction provides a unique opportunity to redress the experience of women during war and capitalize on the shifting gender roles prompted by conflict to advance a more equitable female citizenship. However, most post-conflict initiatives have not incorporated a gender-based action plan, impeded by a disparate prioritization of gender by civil and military actors. In order to ensure equitable post conflict outcomes, gender representation and mainstreaming must be comparably prioritized by civil and military engagement in peace building. This paper explores Bosnia as a case study to highlight the necessary role of civil-military cooperation in gender-based peace building.


2021 ◽  
Vol 13 (23) ◽  
pp. 13414
Author(s):  
Indu K. Sharma ◽  
Dirk Essink ◽  
Victoria Fumado ◽  
Ranjan Shrestha ◽  
Zefanya D. Susanto ◽  
...  

While there is an increased awareness of the role of nutrition-sensitive agriculture (NSA) interventions on nutrition, the studies that investigate holistic pathways from interventions to nutrition outcomes are inadequate. We aimed to understand these pathways to improved nutrition from the Enhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) Project implemented in northern Laos. We applied an embedded case study design by recruiting 101 participants representing implementers, school and private sector representatives, and beneficiaries, of which 34 participated in interviews and 68 participated in 11 FGDs. This was supplemented by a desk review of project documents. We analyzed the data using a directed content analysis across five pathways using a published framework on impact pathways from NSA interventions to nutrition outcomes. The project contributed to nutrition mainly through three core pathways-food production, nutrition and WASH-related knowledge, and agricultural income, supported by strengthening local institutions within the project’s scope. While it is evident that the project contributed to empowering women by saving their time and increasing income, further study is needed to investigate the translation of these aspects to nutrition-related practices. We also suggest the need to sustain the capacity of local institutions and their engagement beyond the project cycle. To enhance the effectiveness of NSA interventions on nutrition, there is a need to design and implement intervention package with multiple pathways and tailored strategies based on nutrition outcomes, the envisaged pathways, geographical context, and factors affecting these.


Author(s):  
Denise A. D. Bedford ◽  
Dominick Egan ◽  
Hugh T. Graham

The primary goal of this case study is to understand the complexities of organizational culture, and the role that culture plays in using and in implementing collaboration technologies. Culture is defined by E. H. Schein as “a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration.” The levels and types of cultures present in all organizations are explored. Collaboration is defined as the act of working together with other people or organizations to create or achieve something. Collaboration exists in all organizations in some form, structured or unstructured, formal or informal. Organizations often fail to consider existing collaboration practices when introducing new technologies. This research takes the form of a case study of a large international development organization. The case study describes the initial successful adoption of collaboration technologies in the late 1990s and considers the reasons for that success. The case study follows the organization through the next generation of collaboration technologies, and highlights how and why the original successes were lost. Ten common points of failure experienced by organizations are described. The case study suggests that success is unlikely where collaboration technologies are not aligned with existing collaboration models and where the culture of the organization is not collaboration oriented. Perspectives and experiences are shared in the hope that others can learn from these successes and failures.


2011 ◽  
pp. 123-145 ◽  
Author(s):  
Amiram Porath

This chapter presents a model of open innovation as a collaborative effort of firms, mostly SMEs that are managed under a government support with the assistive involvement of academia. While normally industry-academia cooperation is R&D focused, the model presented is a model of open innovation not involving dedicated R&D. It deals with the process of assimilating existing technologies and methodologies; the model focuses on search, identification, and implementation phases to improve competitiveness through open innovation strategies. The model claims that specifically for SMEs, innovation not related to R&D, and especially open innovation, is hard to deal with alone. Therefore the model presents a group of SMEs working together towards that end, and the role of the governing authority supporting them. The model is supported by a short case study of a national program of Israel, the Users Association for Advanced Technologies.


2005 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 214-238
Author(s):  
Omero Marongiu-Perria

The objective of the initiative launched in Roubaix within theframework of the network entitled “Faiths and Social cohesion”,aims to study the way in which the local governments manage religious diversity and in particular their links with the Muslim presence and its mosques. The method adopted, in agreement with the coordination of the network supported by the European Union, was to have only one case study, i.e. a municipality with a significant Muslim population and the presence of one or several mosques, to study transactions of various types between religious communities and local institutions, as well as to experiment with a role of facilitation in the framework of these relations.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document