SARAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI BAGI PENINGKATAN KUALITAS DAN MANFAAT EKONOMI MADU SUMBAWA

Perhatian terhadap pengembangan madu Sumbawa hingga ke tingkat perdesaan masih tergolong kurang. Padahal potensi ekonomi dari madu Sumbawa sebenarnya mampu dirasakan hingga ke tingkat pelosok desa. Hingga saat ini, kebijakan daerah yang difokuskan untuk pengembangan usaha madu hutan dan peningkatan kualitasnya masih belum diinisiasi. Oleh karenanya penelitian ini ditujukan untuk memetaan isu-isu teknis, sosial, dan tata kelola dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi madu bagi perekonomian daerah dan menguji kadar air madu hutan Sumbawa dan membandingkannya dengan standar kadar air madu hutan yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai hasil akhirnya, penelitian ini merekomendasikan kebijakan daerah yang diperlukan untuk menjawab isu yang diangkat. Melalui eksplorasi lapangan dan wawancara semi terstruktur terhadap 30 responden, isu-isu teknis, sosial, dan tata kelola madu Sumbawa dapat dipetakan. Melalui pengujian 15 sampel madu hutan yang dipanen dari 3 kabupaten di Pulau Sumbawa, hanya terdapat 7 sampel yang mempunyai kadar air kurang dari 22% atau memenuhi standar madu SNI. Oleh karena itu, kadar air madu hutan Sumbawa perlu diturunkan sehingga memenuhi standar madu SNI dan agar pangsa pasarnya meningkat. Kami menyimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu secara proaktif turun ke lapangan dengan piranti kebijakannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas madu yang dapat dipasarkan. Penelitian ini merekomendasikan adanya paket kebijakan yang memungkinkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten berperan aktif dalam simpul penurunan kadar air dan simpul jual-beli madu hutan. Kata kunci: kebijakan, madu hutan, Sumbawa, kadar air, manfaat ekonomi