scholarly journals Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 49-58
Author(s):  
Wildan Tantowi ◽  
N.G.A.N Ajeng Saraswati ◽  
Viola Sekarayu Gayatri
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Virus Disease ◽  
Literature Study ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Method ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
The Impact

This research examines the problems arising from the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic. C. Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is one of the weapons to fight corruption in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government.  In the event of corruption cases occur during the Covid-19 pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 pandemic has affected all sectors of life, one of which is the economy. Considering the Covid-19 pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study with the aim of writing the article to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic.

scholarly journals PROBLEMATIKA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Wildan Tantowi
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Literature Study ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Method ◽  
The Government ◽  
The Impact

<p>Abstract<br />Corrutiption is categorized as an extraordinary crime, the eradicting must also be done  seriously. This article examines the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the covid-19 Pandemic. The Covid Pandemic in Indonesia as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government. In the event of corruption cases occur during the Covid-19 Pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 Pandemic has affected all sectors of life. Considering the Covid-19 Pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 Pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study and used the statue approach to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 Pandemic.<br /><br /></p><p>Abstrak<br />Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, Pemberantasan tindak  pidana korupsi  juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Artikel ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor pada masa Pandemi Covid-19 . Pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 ini, maka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Mengingat dampak dari Pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi segalam macam sektor kehidupan. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 sudah selayaknya apabila Indonesia saat ini dikategorikan dalam kondisi keadaan tertentu. Artinya dari kondisi tersebut berimplikasi apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 penegak hukum dapat menuntut atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan yang nantinya tujuan dari penulisan artikel untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dapat memunculkan sebuah problematika yuridis terhadap penegakan hukuman pidana mati kepada koruptor di Indonesia dan menganalisis urgensi<br />kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada  masa Pandemi Covid-19.<br /><br /></p>

scholarly journals Keabsahan Klausula Perpanjangan Periode dalam Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19

Notaire ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 313
Author(s):  
Tamara Teguh
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Financial Services ◽  
Virus Disease ◽  
Human Life ◽  
Loan Repayment ◽  
Corona Virus ◽  
Presidential Decree ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak was determined by the President as a non-natural disaster through Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. Its rapid spread has an impact on all aspects of human life, especially in the economic sector, many business actors have suffered losses and a number of banks are experiencing credit risk, which debtors or customers are unable to make credit installments on the pretext of being affected by the pandemic. The Presidential Decree cannot automatically cancel existing agreements, so that the Government makes policies in order to stimulate economic growth. This policy was issued by the Financial Services Authority through Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 which has been extended by the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 48/POJK.03/2020 as an effort to avoid default. The debtor is given loan repayment relief at the Bank or Leasing with terms determined by the Bank. This payment relief is known as credit restructuring, which there is a renegotiation process to change existing loans. One of the changes in the agreement is by rescheduling, namely extending the installment payment period. Keywords: COVID-19 Disease Outbreak; Credit Restructuring; Rescheduling.Wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebarannya yang begitu pesat berdampak pada segala aspek kehidupan manusia terutama di bidang ekonomi, banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian dan sejumlah perbankan mengalami risiko kredit, dimana debitur atau nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan kredit dengan dalih terkena dampak pandemi. Dengan adanya Keputusan Presiden itu tidak dapat serta merta membatalkan perjanjian yang sudah ada, sehingga Pemerintah membuat kebijakan dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah diperpanjang dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai upaya agar tidak terjadinya wanprestasi. Debitur diberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di Bank atau Leasing dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Keringanan pembayaran ini dikenal dengan restrukturisasi kredit, dimana terdapat proses renegosiasi atau negosiasi ulang untuk merubah perjanjian kredit yang sudah ada. Perubahan perjanjian tersebut salah satunya ialah dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu memperpanjang periode pembayaran cicilan.Kata Kunci: Wabah Penyakit COVID-19; Restrukturisasi Kredit; Penjadwalan Kembali.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 46-58
Author(s):  
Anwar Hidayat ◽  
Budiman
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Large Scale ◽  
Social Impact ◽  
Virus Disease ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatupeningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitianhukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konseppenetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalamrangka penanganan Covid-19, berawal dari pemerintah tmengeluarkan kebijakan tentangPembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sertaKeputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan sampai dengan saat ini pemerintah telahmengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana dilakukan secara berkala. Untukmenganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambilbeberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WajibPajakTerdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Covid-19 The current development of the Covid-19 pandemic is very worrying where there is anincrease in special corona cases in Indonesia. This study aims to identify and analyze thepolicies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic and the steps taken bythe government to mitigate the impacts, especially the economic and social impacts of theCovid-19 pandemic. The legal research method used is the normative legal research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Thisresearch is based on the legislation governing the handling and handling of the Covid-19pandemic as well as an analysis of the concept of establishing these laws and regulations. The results of this study are in the context of handling Covid-19, starting with thegovernment issuing a policy on Large-Scale Social Restrictions which refers to Law Number6 of 2018 concerning Health Quarantine. The implementing regulations are GovernmentRegulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, as well as thePresidential Decree on Health Emergencies. Until now, the government has issued a PPKMpolicy which is carried out regularly. To address the economic and social impact of Covid- 19, the government has taken several policies, including: Regulation of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia Number 23/Pmk.03/2020 concerning Tax Incentives forTaxpayers Af ected by the Corona Virus Outbreak; Regulation of the Financial ServicesAuthority of the Republic of Indonesia Number 11 /Pojk.03/2020 concerning NationalEconomic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona VirusDisease2019; and Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of2020 concerning Refocussing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement ofGoods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Keyword : Policy, Handling, Covid-19

scholarly journals The Impact of Covid-19 on the Development of Various Business Sectors

2021 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 319-326
Author(s):  
Sunarmin Sunarmin ◽  
Ahmad Junaidi ◽  
Endah Fantini
Keyword(s):  
Public Transportation ◽  
Large Scale ◽  
Small And Medium Enterprises ◽  
Virus Disease ◽  
Religious Activities ◽  
Business World ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
Business Entities ◽  
The Impact

Outbreaks of the new corona virus or Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) are increasingly felt in the domestic economy, especially in terms of consumption, corporate, financial sector, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) that has been declared by the government most of the activities involving the public are restricted, such as offices or offices that are closed, restrictions on religious activities and restrictions on public transportation. The business world has not been separated from the shadows of the Corona Covid-19 pandemic. Instead of diminishing, some countries have confirmed that they will experience a second wave of pandemic that began in Wuhan, China. The purpose of this study is to find out whether the impact of Covid-19 will have a widespread effect on business entities and the sustainability of business entities. This research is a descriptive study, using the literature method where research is conducted by studying and collecting data from libraries related to tools, both in the form of journals and scientific studies of research that has been published in public journals. The results of the study concluded that the impact on Covid-19 had a significant influence on the development of the business world. The biggest influences occur in the mall/supermarket, hospitality, manufacturing and various businesses related to the use of mass labor. In this study, not many scientific writers have focused on examining the impact of this 19 on the business world in general. Although the fact in the field of influence of Covid-19 is clearly seen the fact in the life of the wider community due to many businesses limit / lay off and even deduct workers' income from the value of income received.

scholarly journals FACTORS AFFECTING BASIC STUDENTS LEARNING MOTIVATION IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

2022 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Silvia Handayani ◽  
Marlina Marlina ◽  
Desyandri Desyandri
Keyword(s):  
Elementary School ◽  
Distance Learning ◽  
Elementary School Students ◽  
Virus Disease ◽  
Learning Motivation ◽  
Literature Study ◽  
School Students ◽  
Factors Affecting ◽  
Corona Virus ◽  
The Government

This study aims to determine the factors that affect the learning motivation of elementary school students during the Covid-19 pandemic (corona virus disease). This study was conducted using the literature study method. The literature studied can be in the form of articles, reports, magazines, news, etc. which can be used as a basis for studying a topic. The results of the study conducted show that there are several factors that affect the learning motivation of elementary school students during the pandemic such as parenting factors, presentation of distance learning carried out by teachers, and support from the government in supporting and assisting in implementing distance learning.

scholarly journals Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 253-270
Author(s):  
Leo Agustino
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Policy Analysis ◽  
Central Government ◽  
Virus Disease ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
Data Collection Technique ◽  
The Impact ◽  
Weak Coordination

This article discusses the efforts of the Indonesian Government in handling the outbreak of Corona Virus Disease-19 (COVID-19). The handling strategies assessed by understanding the efforts, steps, and policies formulated and implemented by the government while the analysis used a deliberative policy analysis approach was used. This approach analyzes the narratives and arguments of the authorities to understand the decision making and policy implementation. The research used a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Then the data collection technique used literature studies. The findings found that, first, negative narratives and the slow response of the government. Before COVID-19 approached Indonesia, narratives delivered by the elite government showed that there was no sense of crisis so that it slow-down decision making. Second, weak coordination, especially between the central government and regional governments. This asynchronous coordination created uncertain handling for the control of Coronavirus. Third, citizen ignorance or disobey government instruction. The impact is, the handling effort has stalled because it is not supported by the wider community. The combination of these three factors complicates the government's efforts to control the outbreak of COVID-19 in Indonesia. Keywords: Indonesia, COVID-19, Coronavirus, Handling, Policy Abstrak Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran COVID-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Impaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, COVID-19, Virus Korona, Penanganan, Kebijakan

scholarly journals Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in Bogor District Government

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 70
Author(s):  
Retnowati WD Tuti ◽  
Ma'mun Murod ◽  
Tria Patrianti
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Large Scale ◽  
Central Government ◽  
Virus Disease ◽  
Regional Government ◽  
Literature Study ◽  
Corona Virus ◽  
District Government ◽  
The Republic ◽  
The Government

Large-scale Social Limitation (hereinafter referred to as PSBB) is one form of concern. The government and local governments are Pendemic throughout Indonesia and the world, namely Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). Bogor Regency, which is one of the buffer cities of the Republic of Indonesia, is an area that is quite vulnerable in spreading the Corona virus. Why? because many DKI Jakarta employees / laborers live in Bogor Regency, whose mobility is very high. With the birth of Regent Regulation No. 16 of 2020 concerning Implementation of Large- Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in order to conserve the use of Covid 19. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Large Scale Social Limitation Policies in the Government of Bogor Regency. This research method uses Qualitative Methods with Literature Study research methods. (Huberman, Miles, 1994). The technique of inviting data is by searching Scientific Journals, Online Mass Media, Legislation and Books. The technique to determine Online Media by Pusposive, while for data analysis using Nvivo 12 Plus. Test the validity of the data by testing the data source. The results of the study show that the implementation of the Large-Scale Social Limitation Policy in the Bogor District Government has not yet proceeded, starting from the clash of authority between the Central Government and the Regional Government so that it cannot make improvements, and many more are in accordance with the provisions of Covid-19 and its distribution. Social assistance to the community.

scholarly journals Problems with Online Criminal Justice in Criminal Procedure Law Due to the Covid-19 Pandemic

2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 436
Author(s):  
Ida Bagus Gde Subawa
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Virus Disease ◽  
Criminal Procedure ◽  
Literature Study ◽  
Criminal Cases ◽  
Procedural Law ◽  
Criminal Procedure Law ◽  
Court Proceedings ◽  
The Republic ◽  
The Government

The world is in crisis due to the Covid-19 pandemic. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a disease that was first discovered in the city of Wuhan, China. The transmission of Covid-19 in the People's Republic of China (PRC) occurred in 2019 and caused the death of Chinese citizens. By early 2020, the spread had spread to every country, including Indonesia. The wide spread of Covid-19 throughout Indonesia has resulted in the government declaring a health emergency and implementing a lockdown policy by limiting activities that trigger the massive spread of the Covid-19 virus. Activities that were initially carried out offline must be carried out online, and one of these activities is court proceedings. Due to the Covid-19 pandemic, every activity, including the judiciary, is carried out online. This study aims to examine the problems that occur as a result of the implementation of online criminal justice in criminal procedural law. This research is descriptive research with a literature study method. The results of the study show that the implementation of online trials creates problems that are considered inconsistent with several principles and contrary to the Criminal Procedure Code, some of which are the validity of evidence in court, then there is an examination of the defendant in court until the last one is the personnel and equipment. which is not supported. Another problem is the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically which is contrary to the principles of Courts Open to the Public and Quick Trials.

scholarly journals Manajemen Keuangan Keluarga di Era Pandemi Covid -19

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 52-64
Author(s):  
Efrita Norman ◽  
Enah Pahlawati ◽  
Rio Kartika Supriyatna
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Government Regulation ◽  
Large Scale ◽  
Virus Disease ◽  
Literature Study ◽  
Indonesian Government ◽  
Corona Virus ◽  
Family Finances ◽  
The Government ◽  
Active Income

In 2020, the world community was shocked by the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) in various countries, so far based on WHO data, 233 countries have cases of Covid-19, including Indonesia. As an anticipatory measure for the Indonesian government in cutting the chain of the spread of the corona virus, the Indonesian government issued government regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB), the increasing number of the spread of the corona virus in Indonesia, the government issued a new policy on July 31, 2021 regarding PPKM where The movement of people is restricted to reduce the spread of the corona virus. This has an impact on people's economic conditions that are not easy, the unemployment rate is so complex. This research is a qualitative research using the literature study method where the author collects data, studies, and analyzes from the literature published by books, journals, and magazine articles so as to obtain accurate and in-depth data about family financial management. The results of this study are financial management. family is very important because we do not live alone but we are part of the family, society and the country as for the steps we take in managing family finances are as follows: (1) record expenses that must be spent monthly, (2) record all expenses that may or may not be monthly, (3) record all monthly passive income (4) record all monthly active income (5) add up monthly expenses plus expenses may or may not monthly (6) add up monthly passive income with active income per month.(7) calculate the difference in the sum n point 5 with point 6 (8) targeting our financial condition by multiplying monthly expenses by 12. one month. And the key to success in managing family finances is to increase self-capacity, want to learn more, and want to fight again and be able to refrain from being consumptive.In 2020, the world community was shocked by the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) in various countries, so far based on WHO data, 233 countries have cases of Covid-19, including Indonesia. As an anticipatory measure for the Indonesian government in cutting the chain of the spread of the corona virus, the Indonesian government issued government regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB), the increasing number of the spread of the corona virus in Indonesia, the government issued a new policy on July 31, 2021 regarding PPKM where The movement of people is restricted to reduce the spread of the corona virus. This has an impact on people's economic conditions that are not easy, the unemployment rate is so complex. This research is a qualitative research using the literature study method where the author collects data, studies, and analyzes from the literature published by books, journals, and magazine articles so as to obtain accurate and in-depth data about family financial management. The results of this study are financial management. family is very important because we do not live alone but we are part of the family, society and the country as for the steps we take in managing family finances are as follows: (1) record expenses that must be spent monthly, (2) record all expenses that may or may not be monthly, (3) record all monthly passive income (4) record all monthly active income (5) add up monthly expenses plus expenses may or may not monthly (6) add up monthly passive income with active income per month.(7) calculate the difference in the sum n point 5 with point 6 (8) targeting our financial condition by multiplying monthly expenses by 12. one month. And the key to success in managing family finances is to increase self-capacity, want to learn more, and want to fight again and be able to refrain from being consumptive.

scholarly journals Forum Chair: COVID-19: The Pandemic that Unites

2021 ◽  
Vol 5 ◽  
pp. 5
Author(s):  
Muhamad Yusri Musa
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Health Sciences ◽  
Ministry Of Health ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
Supplementary Issue

The pandemic caused by the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has caused enormous challenges to almost every aspect of life worldwide. In Malaysia, one of the earliest nations affected by the pandemic has responded valiantly both by the government through the Ministry of Health (MOH) and various groups in the communities especially by the Non-Governmental Associations (NGO) to fight the virus and adversities caused by pandemic. The support of NGOs in Malaysia has tremendously assisted the country and supports the Ministry of Health’s efforts to flatten the infection curve successfully during the nationwide lockdown started in March. Here, we selected 4 organisations that have directly contributed in various ways and methods which was utterly unique and inspiring. Their immense efforts and contributions in helping multi-ethnic, multi-religious and multi nationalities people may go unnoticed but the impact to the recipients were beyond words.International Journal of Human and Health Sciences Supplementary Issue: 2021 Page: S5

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document