scholarly journals Assitance of Female Migrant Workers (Case Study of the Migrant Workers Care Village Program (Desbumi) in Darek Village, Southwest Praya District, Central Lombok Regency)

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>

2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 40-68
Author(s):  
Heni Listiana

Discussions about children and female migrant workers (TKW) are always in interesting issue. Especially, related to child care. By using data extraction techniques such as observation, interviews, and documentation, it is known that parenting children of migrant workers in Madura has formed a new structure with the emergence of a second mother. There are three types of second mothers, namely grandmother,  bu de (mother's brother or sister), and sister of TKW's child. They carry out the role of mother, among them being a model of children's behavior that is easily observed and imitated, becomes an educator, becomes a consultant, and becomes a source of information. Nearly 77% of grandmothers become maternal substitutes for migrant workers' children. Grandmother is considered the right person to do childcare tasks. This structure is called the inner parenting structure. While the structure of outside parenting takes the form of community participation in child care, namely good neighbors, the attention of the village head (Klebun), and the environment of friends and schools.   Pembahasan tentang anak dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) selalu menjadi isu yang menarik. Terutama yang berkaitan dengan pola asuh anak. Dengan menggunakan teknik penggalian data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi diketahui bahwa pola asuh anak TKW di Madura membentuk struktur baru dengan munculnya ibu pengganti (second mother). Ada tiga jenis ibu pengganti, yaitu nenek, bu de (kakak atau adik ibu), serta kakak dari anak TKW. Mereka menjalankan peran ibu diantaranya menjadi model tingkah laku anak yang mudah diamati dan ditiru, menjadi pendidik, menjadi konsultan, dan menjadi sumber informasi. Hampir 77% nenek menjadi sosok pengganti ibu bagi anak-anak TKW. Nenek dianggap sebagai sosok yang tepat untuk melakukan tugas-tugas pengasuhan anak. Struktur ini disebut dengan struktur pola asuh dalam. Sementara struktur pola asuh luar itu berwujud peran serta masyarakat dalam pengasuhan anak yaitu tetangga yang baik, perhatian kepala desa (Klebun), dan lingkungan teman dan sekolah.


2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 27-40
Author(s):  
Susanto Susanto ◽  
Abdur Rahim

The performance of a village head as head of village government must be able to carry out its main duties, namely leading and coordinating the village administration in implementing village development. The role of the village head is one aspect that stands out and affects the success of village development. The village head is assisted by village officials, as an element of village government administration. The formulation of the problem in this research is "What is the Role of the Village Head in the Implementation of Development in Mekarjati Village, Haurgeulis Subdistrict, Indramayu Regency" and "How the Siyasah Fiqh Review and the Village Law on the Role of the Village Head in Implementing Development in Mekarjati Village". The purpose of this research is "To know the role of the village head in the implementation of village development, and" to know the Siyasah Fiqh Overview of the role of the village head in the implementation of village development." This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data originating from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research. Based on the research results, it can be concluded that the role of the Mekarjati Village Head, in the implementation of village development in general, there are still some that are not optimal. It can be seen that there are still some developments that have not been carried out optimally, such as the development of education and environmental security systems (Siskamling).Keywords: Role, Village Head, Implementation, Development, Village Law, Fiqh Siyasah


2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 85
Author(s):  
Juliana Susantje Ndolu ◽  
Helsina F.I Pello

This study aims to first determine the factors driving community involvement in Community Watch Human Trafficking and knowing the role of Community Watch Human Trafficking in the aspect of preventing human trafficking. The results of the study are as follows. First, the factors driving community involvement in CW-PO are: legal awareness of the dangers of trafficking in persons and their impacts; the experiences of family members and neighbors who have been victims of the Human Trafficking criminal act; accustomed to volunteering; There are joint concerns because there is an Indonesian Manpower Services Company and field workers who are tasked with recruiting prospective migrant workers from the village. Secondly, the role of Community Watch Human Trafficking in the prevention aspect of yatru: To collect data on migrating citizens; increasing public understanding of Human Trafficking criminal act; economic empowerment; advocating for village government to allocate village funds to open businesses; accompany former migrant workers who have returned to the village but have problems; carry out monitoring in the village.


2021 ◽  
Vol 16 (7) ◽  
pp. 1299-1307
Author(s):  
Firdaus ◽  
Sudarsono Hardjosoekarto ◽  
Robert M.Z. Lawang

Tourism has contributed significantly to economic growth, and the government is the leading actor in the tourism development process. This article aims to discuss the role of village government in rural tourism development. The research was conducted qualitatively with a case study in Pujonkidul, a tourist village that is growing and developing into a rural tourism destination rapidly in Indonesia. The research data were collected through a series of in-depth interviews with village governments and main actors in the rural tourism development process. Observation and study of document also carried on during the process of collecting data at the village. The result of study show that the local government is able to carry out all government functions in tourism development (coordination, planning, regulation and legislation, entrepreneurship, stimulus and promotion, social tourism role and boarder role of interest protection). This study also found a new function of government in tourism development which is the main finding of this study, namely institutional development. Therefore, the authors argue that the village government can conduct rural tourism development locally and effectively with its functions and authorities. This finding of study can be adopted and developed in the other villages in the process of rural tourism development. The limitation of this study has ignored the discussion of villagers' participation in the rural tourism development process that is the essential form of rural development issues. This limitation is an important topic for future research.


2020 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 104-117
Author(s):  
Moh Rosyid

This paper aims to describe the shift in the circumcision tradition of girls in Kudus, Central Java. The focus of this shift discussion was mainly on the shift of circumcision done by Dukun Bayi (Traditional Midwife) to that done by a professional midwife, and the prevailing cultural shift is also illustrated. The data were collected through interviews with mothers of the circumcised girls through random sampling. This research is categorized as a case study. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study revealed that the tradition of girl circumcision is a result of following a tradition that has been done for ages, the understanding of fiqh experts plays a role in the circumcision of girls. As the village midwife is serving childbirth, the circumcision that was initially done by a dukun now is done by professional midwives. The dukun played as a massage therapist to mothers with old pregnancy, also to the postpartum mothers and their babies. The knowledge that girls circumcision needs to be done by medical staff (midwives) will be more optimal if the village government facilitates the role of village midwives in Kudus.   Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran tradisi khitan anak perempuan di Kudus, Jawa Tengah. Faktor utama perubahan tersebut adalah munculnya pengkhitan bidan desa—yang sebelumnya dilakukan oleh dukun bayi—dan menggambarkan perubahan budayanya. Data diperoleh melalui wawancara dengan ibu dari anak perempuan yang dikhitan secara random sampling. Riset ini kategori studi kasus, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tertradisinya mengkhitan akibat mengikuti tradisi, yakni pemahaman ahli fikih tentang khitan pada anak perempuan. Seiring adanya bidan desa yang melayani persalinan warga, maka pengkhitan yang semula dukun bayi ada yang dialihkan pada bidan desa. Dukun bayi diperankan sebagai tukang pijet pada ibu yang usia kandungannya menua dan memijat ibu pascamelahirkan beserta bayinya. Hal yang perlu dipahami agar mengkhitan anak perempuan dilakukan oleh tenaga medis (bidan) makin optimal bila peran bidan desa difasilitasi oleh pemerintah desa di Kudus.


2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Fatih Gama Abisono ◽  
Tridaya Rini ◽  
Agustinus Sakro

Abstract: This study aims to examine the perspective of citizenship as a way to resolve conflicts in commons management in the natural tourism of Bleberan Village, Gunungkidul. This study departed from the reality of the challenge of strengthening the market in guiding village public life, including the commons. At the same time, the village faced a decline in the role of the state as a bulwark for the presence of a sustained commons interest in the form of redistribution of citizens' welfare. This research used qualitative approach with an instrumental case study strategy. Case studies were chosen with the aim of perfecting or building new knowledge. Data was collected by a combination of techniques including interviews, FGDs, observations, and documentation with informans like entrepreneur, tourism unit operator, village government, village-owned enterprises management, and residents. This study found that conflict management in the commons in Bleberan rooted in the formation of contestation citizenship but without adequate negotiation capacity. The communitarian social building of citizens is interconnected with defective liberal citizenship which leads to exclusion, inequality, and concentration of welfare. Meanwhile, the republican model has not been able to offset the dominance of both. Weak negotiating capacity for membership, rights, and burdens on how the commons should be managed resulted in unmanaged contestation. This article concludes that it is important to track citizenship formations as a basis for finding a road map for conflict resolution in managing the commons.Intisari: Kajian ini bertujuan menguji perspektif kewargaan sebagai cara mengurai konflik pengelolaan the commons berupa wisata alam di Desa Bleberan Gunungkidul. Kajian dilatarbelakangi tantangan menguatnya pasar dalam memandu kehidupan publik desa, termasuk the commons. Pada waktu yang sama, desa dihadapkan pada merosotnya peran negara sebagai benteng keberlangsungan commons interest berupa redistribusi kesejahteraan warga. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Studi kasus dipilih dengan tujuan menyempurnakan atau merintis  pengetahuan baru. Data dikumpulkan dengan kombinasi teknik wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber pelaku usaha, pengelola wisata, pemerintah desa, pengurus BUMDesa, serta warga. Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan the commons di Bleberan berakar dari formasi kewargaan yang kontestatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai. Bangun sosial komunitarian warga  berkelindan dengan kewargaan liberal yang cacat memunculkan eksklusi, ketidaksetaraan, dan pemusatan kesejahteraan. Sementara itu model republikan belum mampu tampil mengimbangi dominasi keduanya. Lemahnya kapasitas negosiasi atas keanggotaan, hak, dan beban tentang bagaimana the commons seharusnya dikelola berimplikasi pada kontestasi yang tidak terkelola. Artikel ini menyimpulkan pentingnya melacak formasi kewargaan sebagai basis menemukan peta jalan resolusi konflik pengelolaan the commons.


2021 ◽  
pp. 1-22
Author(s):  
Amanda K. Winter ◽  
Huong Le ◽  
Simon Roberts

Abstract This paper explores the perception and politics of air pollution in Shanghai. We present a qualitative case study based on a literature review of relevant policies and research on civil society and air pollution, in dialogue with air quality indexes and field research data. We engage with the concept of China's authoritarian environmentalism and the political context of ecological civilization. We find that discussions about air pollution are often placed in a frame that is both locally temporal (environment) and internationally developmentalist (economy). We raise questions from an example of three applications with different presentations of air quality index measures for the same time and place. This example and frame highlight the central role and connection between technology, data and evidence, and pollution visibility in the case of the perception of air pollution. Our findings then point to two gaps in authoritarian environmentalism research, revealing a need to better understand (1) the role of technology within this governance context, and (2) the tensions created from this non-participatory approach with ecological civilization, which calls for civil society participation.


2017 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
Author(s):  
Kodoati N. Christi ◽  
Treesje Runtu ◽  
Stanley Kho Walandouw

Through the implementation of law No.28 of 2009 on local taxes and lavies, the tax collection authority of the land tax and rural and urban buildings (PBB-P2) is transferred to the local government. North Minahasa district government in this case Watutumou Village is one of the villages that have potentials in the local tax sector can maximize this policy as an effort to increase acceptance in realizing development in the region. This study aims to  determine the level of effectiveness of Land and Building Tax revenues before and after diverted into local taxes in Watutumou Village, the effort made by the village government to overcome the obstacles that arise in the process of acceptance of PBB-P2 and how the role of village government in optimizing the acceptance of PBB-P2. This study used descriptive quantitative method. The collection of data in this case is interview and documentation. The result of the research note that the effectiveness of PBB-P2 before and after deverted into the criteria effective. But in the year before and after diverted, the realization of PBB-P2 didn’t reach the target specified due to certain obstacles, so it requires the effort and role of government in increasing the acceptance of PBB-P2. For the village government can further improve the acceptance of PBB-P2 with attention to human resource training, socialization and up to date data available in the village.Keywords : PBB-P2, effectiveness, village government


2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 216-227
Author(s):  
Abustan Abustun

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.   IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE Abstract In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the community without being supported by transparency, accountability, responsiveness and community participation.  


2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 334
Author(s):  
Lelisari Lelisari ◽  
Imawanto Imawanto ◽  
Hamdi Hamdi

ABSTRAKUndang-Undang  No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak adanya UU No 18 Tahun 2017, desa berperan dalam melindungi PMI dan keluarganya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat desa Bonjeruk  dan aparat desa tentang pentingnya perlindungan terhadap PMI. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perwakilan yang hadir dalam kegiatan ini adalah aparat desa, Kepala Dusun, calon PMI, mantan PMI, Tokoh Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah aparat desa dan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang  aturan yang baru mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Kata kunci: sosialisasi; PMI; perlindungan. ABSTRACTLaw No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is very important in protecting PMIs who will work abroad. Where we know that the majority of migrant workers come from villages, but so far the village has barely been involved in protecting prospective and former migrant workers. In fact, to decide to become a migrant worker requires sufficient information from an accountable source. Since the existence of Law No. 18 of 2017, villages have played a role in protecting PMI and their families. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the Bonjeruk village community and village officials about the importance of protecting PMI. The method used is the socialization of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The representatives who attended this activity were village officials, hamlet heads, PMI candidates, former PMIs, youth leaders. The result of this activity is that village officials and the community know and get clear information about the new regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers. Keywords: socialization; PMI; protection. 


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document