Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende)

Penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya memenuhi syarat keetisan atau sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Penenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh petugas dumulai dari waktu menunggu yang sangat lama, waktu penerbitan dokumen, para petugas yang belum datang ataupun keluar pada jam kerja sampai pada kesulitan para pengguna jasa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan petugas guna mendapatkan informasi tentang kepastian waktu dan prosedur layanan. Selain itu itu persyaratan yang secara situasional berubah menyebabkan kekecewaan dari para pengguna jasa dikarenakan sudah antri berhari-hari namun tidak mendapatkan layanan oleh karena ada persyaratan yang kurang. Konsep yang digunakan untuk menganalisa persoalan tersebut adalah konsep etika pelayanan publik yang meliputi: kejujuran, tanggungjawab, pengawasan, konsistensi sikap aparatur dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika pelayanan publik di dinas pencacatan sipil kabupaten ende masih perlu untuk dibenahi, hal ini ditunjukan dengan beberapa hasil temuan berdasarkan indicator etika pelayanan publik yakni kejujuran yang masih kurang, tanggungjawab yang hanya berorientasi pada tupoksi, pengawasan yang masih dalam bentuk arahan tanpa ada kontrol yang ketat dari atasan, sikap acuh petugas terhadap pengguna layanan dan komunikasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada pengguna layanan.