REKONSTRUKSI PENGUMUMAN LELANG MELALUI MEDIA SURAT KABAR HARIAN PADA LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA

Ketentuan pengumuman lelang melalui media surat kabar harian pada lelang noneksekusi sukarela memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan. Ketentuan tersebut mengindikasikan adanya hak istimewa yang diberikan pemerintah pada satu pelaku usaha yang menciderai konsep demokrasi dalam persaingan usaha yang sehat. Selain itu, kedudukan peraturan terkait kententuan tersebut masih abu-abu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan tertinggi yang mengatur lelang sendiri pun sudah tidak relevan dengan tujuan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, penjual lelang dihadapkan pada masalah bahwa media surat kabar harian sudah tidak efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama pengumuman lelang. Kelemahan dan permasalah tersebut mendorong kebutuhan hukum baru dalam masyarakat. Pemerintah sebagai regulator perlu melakukan rekonstruksi hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Undang-undang menjadi bentuk yang paling tepat untuk memuat pembaharuan hukum tersebut. Dalam proses pembentukan undang-undang baru tersebut, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang yang lain untuk menghindari tumpang tindih peraturan.