scholarly journals Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 30-38
Author(s):  
Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia ◽  
Kristi Warista Simanjuntak ◽  
Wahab Aznul Hidaya ◽  
Andi Darmawansya
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Legal Certainty ◽  
The Status

In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature. In terms of nomenclature, transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning. However, the terms of the transitional provisions have certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation of legislation, as well as the status of meaning between the terms “Ketentuan Peralihan” and “Aturan Peralihan” which have the same meaning status in the system of forming legislations. The results of this study indicate that the preparation of the “Transitional Provisions” material in the Appendix to Law Number 15 of 2019 is not adequately used in the preparation of “Aturan Peralihan” in the constitution. This is because the essence of the preparation of transitional provisions in the constitution is not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.

scholarly journals KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK MUMAYIZ PASCA PERCERAIAN

2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Mansari Mansari ◽  
Reza Maulana
Keyword(s):  
Empirical Research ◽  
Legal Protection ◽  
The Other ◽  
Court Decision ◽  
Legal Certainty ◽  
Straight Line ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
A Minor ◽  
Banda Aceh

ABSTRAKAnak yang telah mumayiz diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kesempatan untuk memilih harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan untuk menghindari konflik di kemudian hari antara kedua orang tuanya. Berbeda dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA yang tidak langsung menetapkan anak yang telah mumayiz diasuh oleh ibu atau ayahnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari demi memperebutkan anak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana aspek kepastian hukum terhadap pemeliharaan anak mumayiz dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan pilihannya? Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan datanya diperoleh melalui wawancara hakim dan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak yang telah mumayiz. Hal ini dikarenakan anak yang berumur 14 dan 18 tahun tidak jelas berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan sikap/pilihan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika anak sudah menentukan pilihan dan memilih ibu sebagai pengasuhnya, maka ia wajib memelihara dan mengasuhnya hingga dewasa dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sebaliknya, jika ayah menjadi pilihannya, kewajiban mengasuh, merawat, dan menafkahi menjadi kewajibannya.Kata kunci: kepastian hukum, pengasuhan, perceraian, anak mumayiz. ABSTRACTA Minor who has been mumayiz is given freedom to choose to live either with the mother or father. The decision should be explicitly stated in court decision to avoid future conflicts between the parents. In contrast, Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA did not in a straight line determine the status of a minor who has been mumayiz to be raised by either the mother or father. This could lead to legal dispute of fighting over the minor in the future. The question is how the legal certainty in the custody of minors with mumayyiz status in Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA and how the law provide protection for them who have not made their choice yet? This study is done by empirical research and the data collected through interviews of judges and the ruling of Syar’iyah Court of Banda Aceh. The results show that the Court Decision Number 175/ PDT.G/2011/MS-BNA does not reflect legal certainty for the minors with the status of mumayiz. This is because the law does not set off that minors aged of 14 and 18 are in care of their mother or father. While the law has set for minors who have not mumayiz because of the existence of parenting to the mother has been confirmed in the verdict. Legal protection for undecided custody of mumayiz minors will be obliged to their both parents to nurture and raise. If the child has made a choice and chooses the mother as the caregiver, then she is obliged to care and nurture the child to adulthood, and the father is obliged to provide a livelihood for the child. On the other hand, if the father becomes the child’s choice, the obligation to care, nurture, and provide a livelihood becomes his duty.Keywords: legal certainty, custody, divorce, mumayiz minors.

scholarly journals MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 137-164
Author(s):  
Nursalam Rahmatullah
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Legal Protection ◽  
Child Marriage ◽  
Early Age ◽  
Legal Certainty ◽  
Marital Problems ◽  
Normative Approach ◽  
The Status ◽  
Age Of Marriage ◽  
Legal Sociology

Marginalization of women in marriage is an issue that always invites debate among Islamic law thinkers, given the ever-changing social conditions of society so that the laws and regulations governing marital problems underwent the first amendment in 2019. This paper focuses on how the position of women in unregistered marriages and child marriages in Islamic law perspective. With a normative approach and legal sociology, this paper confirms a conclusion that the position of women in unregistered marriages and child marriages is very vulnerable to obtaining legal certainty and justice. Even though it is said that child marriage in under age, the original law is permissible according to Islamic law, but it does not mean that it is absolutely permissible for all women in all circumstances. Because in some women there are several conditions that indicate that it is better for her not to marry at an early age. Likewise, unregistered marriages are legally valid according to Islamic law because they have fulfilled the requirements and pillars of marriage, but have not received recognition from the state which results in legal uncertainty for the status of marriage and children born from the marriage. Therefore, Indonesia as a state of law, regulates matters relating to this matter. Namely by requiring the registring of every marriage held and amending the articles of legislation governing the provisions of the age of marriage in order to ensure legal protection and benefit for the parties bound in a marriage bond, especially for wives and children born from marriages. Abstrak Marginalisasi perempuan dalam perkawinan merupakan isu yang selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir hukum Islam, mengingat kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan mengalami amandemen pertama pada tahun 2019.  Tulisan ini fokus pada bagaimana kedudukan perempuan dalam nikah sirri dan nikah anak di bawah usia dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan normativitas dan sosiologi hukum tulisan ini menegaskan suatu kesimpulan bahwa kedudukan perempuan dalam perkawinan sirri dan perkawinan anak di bawah usia sangatlah rentan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Sekalipun dikatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia, hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Begitupun dengan nikah sirri yang hukumnya sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak memperoleh pengakuan dari negara yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Yaitu dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan serta mengamandemen pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umur perkawinan guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

scholarly journals KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI

Mahakim ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Arif Zunaidi
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
The Status ◽  
Regulatory Approach ◽  
Legal Uncertainty

Islam allows the marriage of more than one partner, provided that the husband can be fair and get permission from the first wife. As a result of polygamous marriages, there is legal uncertainty about joint assets, both in the first, second, third and fourth wives. The purpose of this paper is to find out the legal certainty of shared assets in polygamous marriages. The method used is a normative legal research method, using a regulatory approach, both Islamic law, Law Number 1 of 1974 and KHI. As a result, there is legal uncertainty especially for the first wife based on the Compilation of Islamic Law, specifically legal protection for the property with the wife brought in by her husband’s second marriage. According to Law No. 1 of 1974, each wife gets a second share, whereas according to Islamic law the status of a woman’s property does not change with the marriage. Keywords: polygamy, shared assets

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)

2021 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 44
Author(s):  
Alusianto Hamonangan ◽  
Ria Sintha Devi ◽  
Melky Saro Bulyan Zebua
Keyword(s):  
Life Insurance ◽  
Insurance Coverage ◽  
Legal Protection ◽  
Court Decision ◽  
District Court ◽  
Legal Certainty ◽  
Insurance Policy ◽  
The Status ◽  
Insured Person ◽  
The Right

Life insurance is an insurance, whereby an insurer binds himself to an insured person, by receiving a premium, to provide reimbursement due to a death event. Study and analyze the heirs whose names do not recommend as beneficiaries in a life insurance policy to which the heirs have responded as heirs. Indication of wishes to the insured party's wishes submitted in the SPAJ and agreed upon in an agreement document called an Insurance Policy. In this study raised the title Legal Protection Against Inheritance Who Is Not Designated in Life Insurance Policy (Study District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp). The formulation of the problem in this research, first how are the beneficiaries in life insurance after the insured dies (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)? Second, how are the legal efforts of the heirs appointed to get the right to money? life insurance coverage as inheritance (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)?, three, how is the legal protection in the decision that decides the inheritance rights to life insurance coverage money (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)?. This type of research is a normative legal approach method, the nature of this research is descriptive in accordance with the problem and research objectives.The results of the study investigated the consideration that the judge's consideration in making the decision number: 10 / Pdt.G / 2015.PN Lbp, based on several considerations, the judge examined arguments, letters, certificates and decided that the sum insured was an inheritance that the panel of judges ordered and passed guided by arguments, evidence and evidence submitted in the trial. The judge's decision obtains a stipulation regarding the legal heir for the party who wins the case, obtains legal certainty regarding the status of inheritance ownership in the form of compensation from life insurance. As a recipient of life insurance funds, they have an administration because the heirs are actually the heirs regulated in the Civil Code and determined by a judge's decision. The judge's decision obtains a stipulation regarding the legal heir for the winning party in the case, obtains legal certainty regarding the status of inheritance ownership in the form of compensation from life insurance to the legal heir.

scholarly journals Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 74-84
Author(s):  
Jawakil Butarbutar
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Legal Protection ◽  
Land Rights ◽  
Legal Certainty ◽  
Basic Law ◽  
The People ◽  
The Status ◽  
The Government ◽  
Ownership Rights ◽  
Definite Role

This research is related to the Basic Agrarian Law which regulates land rights including property rights by registering the rights to their land to obtain ownership rights intended for maintain legal certainty and legal protection for holders of property rights over land. For this reason, it is important to socialize the importance of registering uncertified land to become certified land for legal certainty and protection of holders of property rights on the land to avoid land problems in the community. For this reason legal certainty and protection are needed so that the status of land owned by the people is clear as well as all actions taken relating to the land such as transfer, inheritance, transfer of rights, revocation / exemption and abolition of the land rights. With the certificate, the government has a definite role to provide legal protection to the  holders of property rights because the certified land has been registered at the landoffice and it becomes an obligation for the government to protect it. Keywords: Legal Certainty and Protection, Holders of Certificates of Ownership,  Agrarian Basic Law.

scholarly journals Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Supriyadi Supriyadi
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Legal Protection ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Certainty ◽  
Inheritance Law ◽  
The Status ◽  
Religious Courts

Children born out of marriage Sirri has a different position with children from other marriages. Son ofmarriage Sirri, in the perspective of religion is legitimate, but legally is not recorded in the Office ofReligious Affairs. The existence of child in the marriage Sirri must get legal certainty and the protectionof law. Decision of the Constitutional Court (MK) has provided certainty and legal protection, but ina religious court the verdict has not been granted a constitutional manner. Therefore it is necessary toreconstruct the inheritance law of children born out of marriage Sirri by incorporating Court decisionNo. 46 / PUU-VIII / 2010 as a source of law in the legal system of inheritance in religious courts. Lawshould provide protection and legal certainty to the status of a child born out of marriage Sirri andrights available to him, although the validity of the marriage is still in question.

HUKUM DAN TEKLOGI SUATU KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENOMENA LAYANAN TRANSFORTASI ONLINE

2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Aria Dimas Harapan
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Theoretical Study ◽  
Legal Protection ◽  
Creative Economy ◽  
Legal Certainty ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Times

ABSTRACTThe essence of this study describes the theoretical study of the phenomenon transfortation services online. Advances in technology have changed the habits of the people to use online transfortation In fact despite legal protection in the service based services transfortation technological sophistication has not been formed and it became warm conversation among jurists. This study uses normative juridical research. This study found that the first, the Government must accommodate transfotation online phenomenon in the form of rules that provide legal certainty; second, transfortation online as part of the demands of the times based on technology; third, transfortation online as part of the creative economy for economic growth . 

Scotland

2017 ◽  
Author(s):  
Alasdair Raffe
Keyword(s):  
Church Of England ◽  
Legal Protection ◽  
Church Of Scotland ◽  
The Status ◽  
Steep Decline ◽  
The Church ◽  
Established Church ◽  
Episcopal Authority

This chapter examines the transformations in the status and character of Scottish Episcopalianism from 1662 to 1829. Despite being re-established in the Church of Scotland in 1661–2, episcopacy was abolished in 1689. Thereafter Episcopalians were a Nonconformist group, and only the minority of congregations whose clergy were loyal to Queen Anne and her Hanoverian successors enjoyed legal protection. But while the intermittent prosecution of the Jacobite clergy contributed to a steep decline in the number of Scottish Episcopalians, disestablishment allowed the clergy to reassess episcopal authority, and to experiment with liturgical reforms. After transferring their allegiance to the Hanoverians in 1788, the Episcopalians drew closer to the Church of England, formally adopting the Thirty-Nine Articles in 1804. By the end of the period, the Episcopalians saw themselves as an independent, non-established Church, one of the branches of international Anglicanism.

Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 68-77
Author(s):  
Puspa Fitriyah
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Legal Liability ◽  
Legal Certainty ◽  
Citizenship Status ◽  
Credit Guarantees ◽  
Personal Status ◽  
The Will ◽  
The Law ◽  
Joint Property ◽  
Husband And Wife

The problem of debt is included in the field of personal status, where marriages are carried out between spouses, which as a result of the law of debt become a burden to be borne together from marriage agreements between citizens, especially related to the distribution of joint assets. How is the legal liability of debtors to creditors in the final period of marriage? and How is the legal protection for the debtor's innate property? Regarding the marriage agreement, it is regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This is because of the agreement made between the husband and wife both regarding joint property after marriage and the child's guardianship rights as well as the citizenship status of the child and each party. The method used in this research is normative juridical and empirical juridical research which is analyzed using legal certainty theory and legal liability theory. From the results of the research. Events that often occur in the field of debt, debt repayments that must be paid by the debtor are often not as agreed. In the legal certainty of customer credit guarantees on objects of land and building mortgages, there is a decrease in the appraisal value by the bank, but the binding of credit guarantees with mortgages is carried out if a customer or debtor obtains credit facilities from the bank. Divorce is an abolition of marriage accompanied by a judge's decision. or at the will of one of the parties, both husband and wife, through the submission of a claim by one of the parties to the marriage. Keywords: Legal Liability, Debt, Creditors, Wife.

Legal Protection Workers in The Agreement in Photography Studio WHC Purwokerto

Authentica ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 62-78
Author(s):  
Dwimo Gogy Prabowo
Keyword(s):  
National Development ◽  
Legal Protection ◽  
Employment Relationship ◽  
Primary Data ◽  
Legal Certainty

Labor has a very important role in national development. Labor (man power) are residents who have or are working, looking for work and carry out other activities such as schools and care of the household. Thus the workers have their own rights and obligations that must be fulfilled, with the rules governing the employment and the employer to ensure that workers in the work. In addition, the worker and the employer must also have a working agreement that binds them. The basic working agreement should also contain provisions relating to the employment relationship, the rights and obligations of workers and the rights and obligations of employers. In the pre-study in WHC Studio Purwokerto I get the primary data that employees working agreement with his employer orally or in writing. In the execution of the workers in the WHC photography studio doing a lot of work outside of his agreement. Viewed from pre-study in WHC Studio orally there is agreement that ultimately there is no legal certainty in work and in remuneration, and therefore need further study.Keywords: legal protection; the Agreement; Employment

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document