Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah

Penegakan hak asasi manusia (HAM) salah satunya dilakukan melalui pemenuhan hak-hak dasar manusia. Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah ini turut menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun sayangnya, hanya 59 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum merata di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan telaah terkait perwujudan nilai-nilai pancasila dan konstitusi dalam penegakan HAM yakni melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah yang selama ini belum optimal dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian mengetengahkan suatu konsepsi terkait penegakan HAM yang tidak boleh terpisahkan dari nilai-nilai pancasila dan konstitusi. Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi dapat dikatakan merupakan ruh dalam penegakan HAM. Karena berhasil tidaknya suatu penegakan HAM sangat bergantung dari sejauh mana nilai-nilai pancasila dan konstitusi dilaksanakan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam konteks aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait upaya penghormatan dan kepedulian terhadap HAM.