Jurnal Academia Praja
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

76
(FIVE YEARS 76)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)

2715-9124, 2614-8692
Updated Saturday, 06 March 2021

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 180-200
Author(s):  
Yayat Rukayat Sape'i

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki hukum, adat istiadat, hak asal-usul dan hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam pembangunan. Padahal jika dilihat dari potensi dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni pembangunan. Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang dan tidak mampu mengejar pembangunan sebagaimana pembangunan di perkotaan. Konsep entrepreneurial government atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistik. Kewenangan dan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 42-63
Author(s):  
Yuslih Ihza ◽  
Mudiyati Rahmatunnisa ◽  
Budi Mulyana

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur �unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 154-179
Author(s):  
Asrudin Azwar ◽  
Mirza Jaka Suryana

Dwifungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan krisis moneter akut yang menyertainya, masyarakat Indonesia menuntut negara ini menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, upaya untuk mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat. Kini jenderal-jenderal TNI bahkan sudah mulai mengisi berbagai jabatan sipil. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dan membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter. Rencana pemerintahan Jokowi untuk memberikan ruang jabatan bagi militer di kementerian dan institusi sipil lainnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan jika dibiarkan akan menjurus kepada sikap otoritarianisme.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-22
Author(s):  
Aulia Widya Sakina ◽  
Raden Yoseph Gembong Rahmadi ◽  
Widati Widati

Kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak �terlihat� selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka mainstreaming disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi dan antisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), baik secara tatap muka maupun via daring (whatsapp dan zoom). Sedangkan data sekunder berasar dari literature terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan pemeliharaan sistem (Latency) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 89-106
Author(s):  
Anang Setiawan ◽  
Herdin Arie Saputra ◽  
Muhammad Eko Atmojo

Teknologi informasi yang ada harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menjalin komunikasi maupun transparansi data. Kedua hal itumenjadi sangat penting disaat pandemic seperti sekarang ini. Mengingat platform yang bisa digunakan untuk komunikasi maupun penyajian data sangat beragam, sehingga tidak ada alasan untuk tidak terbuka terhadap masyarakat terutama dalam hal penyajian data covid-19. Metode kualitatif deskriptif dengan melakukan dengan melakukan penelusuran pada akun twitter kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanganan Bencara RI. Selama periode 3 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan segala aktivitas berdasarkan himbauan untuk mengajak masyarakat agar tetap waspada pada covid-19 yang sudah menularkan ke sebagian besar Negara-negara di seluruh dunia. Akan tetapi usaha interaksi di platform twitter tidak menurun seiring dengan semakin melonjaknya covid-19. Interaksi twitter Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia diawal masa pandemic yaitu pada bulan maret tahun 2020 mempunyai nilai interaksi tweet sebesar 11.36%, dibulan april sebesar 18.72%, dan ada bulan may sebesar 17.69% yang memberikan informasi terkait dengan pandemic covid-19, berbagai aspek di situasi pandemic seperti penanggulangan, pencegahan, hingga informasi terkonfirmasinya covid-19 di Indonesia.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 223-243
Author(s):  
Anggun Dwi Panorama ◽  
Nala Nourma Nastiti ◽  
Fika Aulia Anfasa

Abstrak Isu terkait bencana telah menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Isu mengenai kebencanaan menjadi sebuah isu yang memiliki tantangan tersendiri karena ia membutuhkan penanganan khusus dan perhatian besar sebab dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang meratifikasi kerangka kerja Hyogo Framework for Action (HFA) yang membahas mengenai upaya pengurangan risiko bencana telah lama bekerja sama dalam sektor bencana, salah satunya adalah dalam program rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam. Sejak saat itu kerja sama antara kedua negara terus berlanjut dan berkembang, salah satunya adalah kerja sama di bidang pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan penandatanganan MoU Manajemen Risiko Bencana tahun 2016-2018 antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ancaman bencana paling tinggi keempat di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai implementasi dan juga berbagai hambatan dari kerja sama pengurangan risiko bencana antara DFAT Australia dan BNPB Indonesia di provinsi NTT dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana. Kata Kunci : NTT, Indonesia, Australia, Kerja sama, Pengurangan Risiko Bencana


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 23-41
Author(s):  
Angga Nurdin Rachmat

Hungary has become a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugees which requires it to adhere to the principle of non-refoulment towards refugees and migrants from the Middle East who came to the country in 2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning refugees even by repressive means. This policy also clearly contradicts the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore, this paper seeks to answer what domestic factors influenced Hungary's policies towards refugees and migrants from the Middle East in the 2015-2019 period. This paper uses qualitative methods with data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this study is that Hungarian policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win political battles in the country related to Viktor Orban's ideas of national identity as the Prime Minister of Hungary as well as leader of the ruling party Fidesz, the dynamics of Hungarian domestic politics. and the strengthening of right-wing populism advocated by Fidesz's party.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 201-222
Author(s):  
Nina Minawati Muhaemin

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang diproyeksikan akan mengalami Bonus Demografi dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus Demografi merupakan keadaan kependudukan suatu negara dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Keadaan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Jawa Barat. Jika Bonus Demografi ini mampu dipersiapkan, maka akan mendatangkan manfaat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi bencana kependudukan, salah satunya dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Untuk mempersiapkan Bonus Demografi, pemerintah Jawa Barat perlu memberikan perhatian terhadap beberapa lingkungan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya manfaat Bonus Demografi, yakni: kebijakan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan di bidang ekonomi. Untuk itu, melalui studi pustaka terhadap dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, penelitin ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan pembangunan daerah dalam menghadapi Bonus Demografi. Berdasarkan hasil temuan, dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, tiga kebijakan penunjang Bonus Demografi telah masuk ke dalam prioritas pembangunan, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) tidak menjadi prioritas pembangunan.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 64-88
Author(s):  
Yuspian Djapani ◽  
Nana Sulaksana ◽  
Budi Muljana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat sebagai pengelola geosite membuat perencanaan pengembangan geosite di Kawasan Geopark Belitong. Dalam hal ini masyarakat setempat menjadi sumber utama informasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak didasarkan pada pengujian hipotetis tetapi dengan menggunakan analisis terhadap definisi operasional konsep yang telah dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian. Namun demikian, peneliti juga melakukan analisis matematika menggunakan Teknik �Weight Scoring System� atau sistem penilaian berbobot untuk menganalisis pola dan arti hubungan antar kategori. Sementara itu, peninjauan literatur masih tetap dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang telah diterapkan dalam penelitian terkait. Instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) lokasi Geosite yang terdiri dari 1) Geosite Bukit Peramun di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, 2) Geosite Juru Sebrang di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, 3) Geosite OpenPit Namsalu di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan 4) Geosite Tebat Rasau di Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur. Dengan teknik "purposive sampling", maka jumlah Informan yang digunakan adalah sebanyak 16 orang yang didistribusikan secara proporsional untuk setiap lokasi penelitian. Penelitian ini menemukan fakta bahwa masyarakat lokal pada umumnya memiliki kemampuan yang baik untuk menyusun dan merumuskan perencanaan pengembangan Geosite namun tetap berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengetahuan, partisipasi dan keterampilan teknis dalam perencanaan melalui strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (HRD) dalam pengelolaan Geosite sesuai dengan top 10 fokus area UNESCO Global Geopark.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 134-153
Author(s):  
Winny Permataningtyas
Keyword(s):  

India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya yang mencapai 6 hingga 7 persen selama 10 tahun terakhir ini membuat India menjadi salah satu negara berkembang dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Namun sayangnya, di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, India memiliki isu lama yang terus menghantui di belakangnya yakni isu kesetaraan gender dan korupsi. Kedua isu tersebut terus membayangi perpolitikan di India dan menjadi alasan utama marak terjadinya isu-isu sosial lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, lemahnya sistem pemerintahan, hingga hilangnya hak-hak perempuan di salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ini. Tulisan ini akan menguraikan indikator-indikator ketidaksetaraan gender dan korupsi yang berujung pada terhambatnya pencapaian good governance di India. Pentingnya kehadiran kesetaraan gender dan ketegasan dalam pemberantasan kasus korupsi akan dijelaskan dalam tulisan ini sebagai bentuk saran untuk mencapai good governance di dalam negara khususnya di India.


Export Citation Format

Share Document