Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Luar Negeri Pada Indonesia Investement Authority

Economic growth requires adequate investment both domestic and overseas. Incoming investment must be managed properly and with the principle of prudence. The Indonesia Investment Authority (INA) is established to manage investments owned by the State to be more efficient and sustainable. The purpose of this study is to analyze how the tax treatment of foreign income obtained by the Indonesia Investment Authority is. This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with government official. The results of the study indicate that there is no different treatment from the perspective of taxation provisions on income earned by the Indonesia Investment Authority. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang memadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk harus dikelola dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) hadir untuk mengelola investasi yang dimiliki Negara agar lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan luar negeri yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dari perspektif ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi.

Retired Government Officials On The Board Of Commissioners And Tax Aggressiveness In Indonesia

This study aims to determine the effect of retired government officials on board of commissioners on corporate tax aggressiveness. The presence of retired government officials on board of commissioners is assessed by categorizing companies into three groups: the company without any retired government officials on board of commissioners, the c[1]ompany with one retired government official on board of commissioners, and the company with more than one retired government officials on board of commissioners. Corporate tax aggressiveness is measured using effective tax rate (ETR). The analysis is conducted on 441 observation data generated using purposive sampling for all the listed company on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2014 to 2016. The results reveal that relative to there being one retired government official on the board of commissioners, greater than one retired government official presence on the board of commisioners does not reduces corporate tax aggressiveness

Penghindaran Pajak Pada Industi Barang Konsumsi di Indonesia Sebelum Era Pandemi Covid19: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Data penelitian ini bersumber dari dari laporan keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian diperoleh dari www.idx.co.id. Total sampel penelitian berdasarkan purposive sampling berjumlah 96 observasi yang terdiri dari 32 perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi berganda untuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak Indonesia perlu mempertimbangkan perusahaan dengan tingkat kinerja operasi yang tinggi terkait dan aset yang besar, terkait dengan dengan kebijakan penghindaran pajak.

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one type of local tax that can increase Local Original Income (PAD), as well as in the City of Yogyakarta. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD. The method used in this research is descriptive quantitative, namely by measuring the effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD in Yogyakarta City during 2018-2020. The data collection method is in the form of primary data through the opendata.jogjakota.go.id page belonging to the Yogyakarta City Government. The results showed that PBB-P2 revenue grew every year, even though the revenue target was always the same every year. For effectiveness, the findings show that the annual PBB-P2 revenue is in the very effective category, this is because the realized value is always greater than the set target. As for the contribution to PAD, it resulted in the finding that PBB-P2 revenue was in the category of less contribution, so that in the future it is necessary to increase the amount of the target and its realization, so as to produce an optimal contribution. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupula yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengukur efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta selama tahun 2018-2020. Metode pengumpulan data berupa data primer melalui laman opendata.jogjakota.go.id milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.

Analisis Bibliometrik Atas Penelitian Belanja Perpajakan (Tax Expenditures) Menggunakan Aplikasi VOSViewer

Belanja perpajakan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dari wajib pajak tertentu. Tujuan dari ketentuan belanja perpajakan adalah untuk mencapai tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Hal ini telah menarik banyak cendekia untuk melakukan studi terkait belanja perpajakan. Pada penelitian ini, analisis bibliometrik dilakukan atas artikel penelitian yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus selama tahun 2001 – 2021 (periode 20 tahun). Penelusuran artikel menggunakan aplikasi Publish or Perish. Hasil penelusuran diseleksi menggunakan aplikasi Mendeley dan diperoleh 52 artikel. Selanjutnya, artikel terpilih dianalisis dengan aplikasi VOSviewer. Hasil analisis menunjukkan 52 artikel tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat klaster. Keempat klister tersebut mewakili empat arus penelitian belanja perpajakan. Kata kunci yang paling sering muncul di tiap klister adalah ‘spending’, ‘tax expenditure’, ‘contribution’, dan ‘tax credit’. Tax expenditures have reduced government tax revenues from certain group of taxpayers. The purpose of tax expenditure provisions is to achieve social and economic objectives. It has attracted many scholars to conduct studies related to this field. For this work, a bibliometric analysis was conducted on research papers published in Scopus indexed journals during 2001 – 2021 (20 years period). Searching for research papers was done using Publish or Perish software. The results were refined with Mendeley software and 52 articles were obtained. The selected articles were analyzed using VOSviewer software. The results of the analysis showed that the 52 research papers can be grouped into four clusters. The four clusters represent four streams of research in tax expenditures. The keywords that occured most frequently in each cluster were 'spending', 'benefit', 'contribution', and 'tax credit'.

Penggunaan Informasi Harta Pada Pemilihan Wajib Pajak Yang Akan Diperiksa

Pajak punya peran penting dalam pembangunan negara terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya dilakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah dengan penegakan hukum melalui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Dengan adanya Pemeriksan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penelitian ini membahas penggunaan informasi harta pada pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa dalam pemeriksaan khusus dengan analisis risiko terkomputerisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selama ini nilai harta tidak digunakan dalam penentuan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa karena sudah cukup banyak data-data yang ada yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi harta bisa digunakan dalam pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Nilai harta Wajib Pajak menunjukkan fiscal importance masing-masing Wajib Pajak.

Analisis Kegiatan Penilaian Untuk Penggalian Potensi Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah DJP JTD

Berbagai strategi dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dalam bentuk strategi penggalian potensi pajak melalui kegiatan penilaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, Penulis berusaha mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan optimalisasi penilaian sebagai upaya untuk mengamankan target penerimaan pajak dilaksanakan. Berdasarkan analisis, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan optimalisasi penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak di Kanwil DJP JTD baru dilaksanakan untuk tahap kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan penagihan pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi dan penyidikan masih belum pernah dilakukan pelibatan Penilai di dalamnya. Lebih lanjut, Penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penilaian, yaitu adanya keterbatasan akses data wajib pajak, adanya keterbatasan jumlah Penilai, dan masih adanya keengganan pelibatan penilai dalam kegiatan penggalian potensi pajak.

Dampak Fasilitas Toko Bebas Bea Terhadap Penerimaan Negara

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan melakukan observasi serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai.

Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 Terhadap Tahun Pajak 2019

Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk mengetahui penyebab perubahan NJOP PBB P3L Sektor Perkebunan pada Tahun Pajak 2020 terhadap Tahun Pajak 2019 di KPP Pratama Salatiga. Pada tahun 2020 terjadi perubahan terkait dasar peraturan penetapan NJOP PBB P3L dari semula PMK-139/PMK.03/2014 menjadi PMK-186/PMK.03/2019 selain itu juga terdapat perubahan pada isian SPOP wajib pajak. Data yang diperoleh pada saat pengamatan merupakan Data Primer yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Penelitian dilaksanakan dengan meninjau kesesuaian proses pelaksanaan penetapan NJOP di Sektor Perkebunan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Tahun Pajak 2019 dan Tahun Pajak 2020 dengan mempertimbangkan variabel pembentuk NJOP lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa pelaksanaan penilaian NJOP sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui hambatan selama proses penetapan NJOP berlangsung. Oleh karena itu, perubahan NJOP hanya dipengaruhi oleh karena adanya perubahan variabel pembentuk NJOP dan bukan karena adanya hambatan proses penetapan NJOP. Variabel yang diuji merupakan pengaruh adanya perubahan terkait aturan klasifikasi dan perubahan data isian luas SPOP. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan NJOP yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel Perubahan Luas dan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi. Akan tetapi jika dilakukan uji masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa perubahan luas yang terjadi pada tahun 2019 ke 2020 lebih mempengaruhi atas perubahan besaran NJOP 2020 daripada pengaruh atas terjadinya perubahan peraturan terkait klasifikasi yang diakibatkan oleh beralihnya peraturan dari PMK-139/PMK.03/2014 ke PMK-186/PMK.03/2019.

Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data penelitian diperoleh dari survei kuisioner secara online dari responden yaitu dokter non Rumah Sakit. Kuisioner distribusikan kepada 60 responden berdasarkan random sampling, namun yang dapat digunakan selanjutnya dalam penelitian ini berjumlah 41 observasi. Kuisioner didistribusikan 26 Maret 2021 sampai 2 April 2021 secara online. Pengujian data penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesardaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pelayanan perpajakan dan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Pajak Indonesia perlu memperhatikan perilaku wajib pajak pribadi tertentu dalam rangka ekstensifikasi peningkatan penerimaan negara.