IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.