Implementasi Kebijakan Fungsi Puskesmas Selama Pandemi Covid 19 Di Puskesmas Margahayu Selatan Kabupaten Bandung

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menggambarkan suatu pelayanan publik yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan yang penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Dalam mendukung Pembangunan di bidang kesehatan, Puskesmas mempunyai peran melaksanakan kebijakan. di bidang Kesehatan. Diamanahkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya dalam pembangunan kesehatan, Puskesmas mempunyai peran melaksanakan Upaya. Kesehatan .Masyarakat. (UKM) dan Upaya .Kesehatan. Perorangan (UKP). Adapun kebijakan yang mengatur tentang Puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan no 43 th 2019. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan fungsi Puskesmas selama pandemi Covid 19 dengan lokus Puskesmas Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang dilakukan yaitu mix methode dengan perhitungan sampel berdasarkan metode Slovin dilakukan penyebarluasan kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima manfaat sedangkan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam kepada stakeholders. Penulis menemukan bahwa Puskesmas Margahayu Selatan telah menjalankan fungsi Puskesmas sebagaimana amanah Peraturan Menteri Kesehatan no. 43 tahun 2019, yakni fungsi sebagai Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Diperlukan Strategi khusus untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di Puskesmas untuk diperoleh capaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Penilaian Kinerja.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PEMBUATAN IMB DI KECAMATAN CIMENYAN

Implementasi kebijakan pengendalian Kawasan Bandung Utara disingkat (KBU) dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan disingkat (IMB) belum terlaksana secara menyeluruh. Masih banyak warga belum mempunyai IMB di Kecamatan Cimenyan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam tentang implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 yaitu tentang Pedoman Pengendalian KBU. Metode implementasi kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumetasi dan observasi. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian KBU dalam pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Pemerintah Kabupaten perlu melaksanakan beberapa tindakan dalam pengendalian pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, penyediaan anggaran dan kerjasama antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Implementasi kebijakan akan terlaksana apabila sosialisasi tentang IMB secara menyeluruh. Faktor penyebab kesulitan warga karena perizinan harus melalui Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan IMB. Akan lebih baik jika aturan pembuatan IMB dipermudah khusus pemohon IMB yang luas lahannya terbatas, melalui aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi. The implementation of the control policy for the abbreviated North Bandung Area (KBU) in making the abbreviated Building Permit (IMB) has not been implemented comprehensively. There are still many residents who do not have an IMB in Cimenyan District. The purpose of the research is to find out, examine, analyze and understand in depth about the implementation of the West Java Provincial Government's policy Number 2 of 2016 which is about the KBU Control Guidelines. The policy implementation method uses a qualitative approach through interviews, documentation and observation. How is the implementation of KBU control policies in making IMB in Cimenyan District. The district government needs to carry out several actions in controlling the manufacture of IMB in Cimenyan District. The steps that can be taken are optimizing the performance of human resources, providing budget and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation will be carried out if there is a thorough socialization of the IMB. The factor that causes difficulties for residents is that licensing must go through the Provincial Government, resulting in a long time in making the IMB. It would be better if the rules for making IMBs were made easier, especially for IMB applicants with limited land area, through regulations issued by the Regency Government or Provincial Government.

Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Kajian ini bertujuan untuk membahas implikasi dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. Dengan spesifik, penelitian ini akan menganalisa rasionalisasi perokok aktif yang secara menerus melakukan kegiatan merokok walaupun terdapat aturan yang tertulis terkait KTR telah dipajang di berbagai tempat di lingkungan Rancabali, Kabupaten Bandung. Metode yang dipilih penulis ialah kualitatif deskriptif, melalui teknik studi data dan studi kasus sebagai dasar penulisan. Kawasan Tanpa Merokok merupakan aturan yang diberlakukan sejak tahun 2012 dengan tujuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang berstatus perokok pasif di mana mereka cenderung menjadi korban paparan asap dari perokok aktif. Sebagaimana hasil beberapa penelitian sebelumnya yang mana perokok pasif akan menanggung ancaman berbahaya terhadap kesehatan daripada perokok aktif karena tidak hanya mengandung unsur tar atau nikotin, asap rokok yang terhirup juga bercampur dengan karbon dioksida. Adapun bagian dari masyarakat yang secara khusus perlu dilindungi adalah wanita, khususnya perempuan hamil, anak-anak, dan lansia. Batasan dalam tulisan ini ialah implikasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KOPO KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Keberadaan kebijakan tentang BPJS Kesehatan, idealnya, membawa perubahan positif untuk kesehatan masyarakat. Bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, implementasi Kebijakan tentang BPJS merupakan hal yang urgen. Artikel ini bertujuan menelaah implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah model Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Penulis menemukan bahwa Puskesmas Kopo telah menjalankan implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puskesmas Kopo memiliki tenaga Kesehatan yang memahami tujuan kebijakan BPJS Kesehatan sehingga mereka patuh terhadap klausa-klausa kebijakan yang ada. Mereka juga mumpuni menangani kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat I dengan kecenderungan sikap yang antusias dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Puskesmas Kopo melakukan hubungan yang intens dengan Kantor BPJS dalam implementasi kebijakan BPJS. Dari aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kopo memiliki tingkat kepeduliaan terhadap program BPJS Kesehatan. kepedulian ini muncul dari kesadaran dan realita bahwa program BPJS Kesehatan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tanpa membedakan dari jenis-jenis profesi. Meski demikian, keberadaan pimpinan yang mampu mengontrol koordinasi antar unit sangat diperlukan karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak unit serta kendala-kendala teknis di lapangan kerap terjadi. Ideally, the existence of a policy on BPJS Kesehatan will bring positive changes to public health. For the Community Health Center (Puskesmas) as a first-level health facility, the implementation of the BPJS Policy is urgent. This article aims to examine the implementation of the BPJS Health policy at the Kopo Community Health Center, Kutawaringin District, Bandung Regency. The theory used is the Van Metter and Van Horn model. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection includes documentation study, observation, and interviews. The author found that the Kopo Health Center had implemented the Health Social Security Administration (BPJS) policy. Kopo Puskesmas have health personnel who understand the objectives of BPJS Health policies so that they comply with existing policy clauses. They are also capable of handling cases that are the responsibility of level I health facilities with a tendency to be enthusiastic in implementing BPJS Health policies. The Kopo Puskesmas maintains an intense relationship with the BPJS office in implementing BPJS policies. From the aspects of the economic, social and political environment, the people in the working area of the Kopo Health Center have a level of concern for the BPJS Health program. This concern arises from the awareness and reality that the BPJS Kesehatan program is able to improve the level of public health regardless of the types of professions. However, the existence of a leader who is able to control coordination between units is very much needed because the implementation of this policy involves many units and technical problems in the field often occur.

DIFUSI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui mekanisme difusi kebijakan. Empat mekanisme utama difusi kebijakan yaitu, pembelajaran, persaingan, peniruan dan pemaksaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan dipaparkan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan begitu dapat secara eksplisit dapat terlihat berbagai upaya yang dilakukan dalam menentukan pilihan kebijakan yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan serupa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain. The study was conducted to see how the Government of Bandung Barat District implemented the Public Information Disclosure policy through policy diffusion mechanism. The four main mechanism of policy diffusion, namely, learning, competition, imitation and coercion that have been carried out by the Government of Bandung Barat District will be presented through descriptive qualitative research methods. In this way, it can be seen explicitly from the various policies made in determining policy choices that can be based on policies taken by other local governments.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI PENAWARAN DI BAWAH 80 % TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan nilai penawaran di bawah 80 % terhadap kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat asosiatif kausal yaitu menggambarkan pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan menggunakan analisis statistik uji-t, dan uji-f. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling sebanyak 48 responden terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan jasa konstruksi. Hasil temuan menunjukan bahwa implementasi kebijakan dari segi organisasi, interpretasi, dan penerapan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif, artinya kalaupun implementasi kebijakannya diperbaiki, dan dimensi variabel dari organisasi ditingkatkan, interpretasinya diperbaiki, dan penerapannya diperbaiki maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi menjadi lebih baik. Dimana besaran peresentase nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) diperoleh sebesar 87,7 % sedangkan sisanya sebesar (1-R2) =12,3 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, dengan besaran pengaruh dari masing–masing variabel untuk organisasi 18,4 %, interpretasi 46,6 %, dan penerapan 23,5 %. The purpose of this study as to determine the effect of the implementation of the bid value policy below 80 % 0n the quality of construction work in Bandung Regency. The method used in this study uses descriptive analysis techniques that are causal associative, which describes the effect of the independent variable on the dependent variable using statistical analysis t-test and f-test. The sample in this study used a probability sampling technique to the Commitment Making Officer (PPK) of construction service activities. The findings show that the implementation of policies in term of organization, interpretation, and application has a significant effect in a positive direction, meaning that even if the policy implementation is improved, and the variable dimensions of the organization are improved, the interpretation is improved, and the application is improved, it will affect the quality of construction ork for the better. Where the percentage value of the coefficient of determination (Adjusted R-Square) is obtained at 87,7% while the remaining (1-R2)=12,3% is explained by other causes outside the model, with the magnitude of the influence of each variable for the organization 18,4%, interpretation 46,6%, and application 23,5%.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN EMISI GAS BUANG DI KABUPATEN BANDUNG

Pelaksanaan pengujian emisi gas buang pada kendaraan bermotor diperoleh gejala-gejala berdasarkan observasi bahwa pelaksanaan uji emisi gas buang di Kabupaten Bandung sangat jarang dilakukan, banyaknya kendaraan bermotor jika diamati mengeluarkan asap dari knalpotnya yang menandakan tingginya pencemaran udara, dan uji emisi gas buang hanya dilaksanakan pada kendaraan tertentu khususnya berkaitan dengan emisi gas buang yang sudah memasukkan prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan penanganan emisi gas buang yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif objek penelitian di dinas Perhubungan Kabupaten Bandung , adapun pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan pengolahan literatur, dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data hasil wawancara serta membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. The implementation of exhaust emission testing in motorized vehicles shows symptoms based on the observation that the implementation of exhaust emission tests in Bandung Regency is very rarely carried out, the number of motorized vehicles that when observed emits smoke from their exhausts which indicates high air pollution, and exhaust emission tests are only carried out in certain vehicles, in particular with regard to exhaust gas emissions that have included the vehicle exhaust emission testing procedure.Based on this phenomenon, the purpose of this study is to analyze and determine the implementation of exhaust gas emission management policies carried out by the Bandung Regency Transportation Agency. The theory used as a research guide is the theory of policy implementation. In accordance with the characteristics of the research, this research approach uses qualitative research methods with descriptive design, while data collection is carried out in the form of library research and field studies such as observations and interviews. Meanwhile, secondary data collection is carried out by processing literature, documents, legislation and the results of previous research. The data analysis used was triangulation of interview data and comparing interviews with the contents of related documents

ANALISIS METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) DAN ANALISIS KLASIFIKASI ABC SERTA ANALISIS VITAL, ESENSIAL DAN NON ESENSIAL (VEN) TERHADAP PERSEDIAAN OBAT

Penelitian ini memiliki tujuan (1) Bagaimana sistem penentuan persedian obat di Klinik-Apotek Dharma Tangerang., (2) Bagaimana analisis metode economic order quantity (EOQ) terhadap penentuan persediaan obat di Klinik Apotek Dharma Tangerang. (3) Bagaimana analisis klasifikasi ABC terhadap penentuan persediaan obat pada Klinik Apotek Dharma Tangerang. (4) Bagaimana metode analisis vital, esensial dan non esensial (VEN) terhadap penentuan persediaan obat pada Klinik Apotek Dharma Tangerang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan memaparkan bagaimana pengendalian persediaan obat yang diterapkan di Klinik Apotek Dharma Tangerang. Lewat data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode economic order quantity (EOQ), metode analisis klasifikasi ABC dan analisis vital, esensial dan non esensial (VEN).Hasil penelitian ini Pada penggunaan analisis klasifikasi ABC berdasarkan nilai investasi dapat diketahui kelompok A dari golongan obat vital 69,83% dengan volume 17 unit, golongan obat esensial 70,23% dengan volume 13 unit dan golongan non esensial 70,69% dengan volume 6 unit.Kelompok B dari golongan obat vital 20,16% volume 18 unit, golongan obat esensial 19,24% dengan volume 14 unit dan golongan non esensial 17,88% dengan volume 7 unit. Kelompok C golongan vital 10,01% volume 31 unit, esensial 10,53% dengan volume 31 unit dan golongan non esensial 9,48% dengan volume 23 unit. Dengan metode EOQ dalam pengadaan sediaan obat biaya pembelian unit obat untuk golongan obat vital Rp 1.069.223.104 dengan nilai EOQ terendah 1 dan tertinggi 105, untuk golongan obat esensial Rp. 280.472.456 nilai EOQ terendah 1 dan tertinggi 41, dan golongan obat non esensial Rp. 148.042.836 dengan nilai EOQ terendah 1 dan tertinggi 58.

PENGARUH MOTIVASI, KOMPETENSI, DISIPLIN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT. TEKTONINDO HENIDA JAYA GROUP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Motivasi, Kompetensi, Disiplin dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Tektonindo Henida Jaya Group. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 128 orang. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS, dan di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan, (2) kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (4) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.