ETIKA PERANG DALAM ISLAM DAN TEORI JUST WAR

Etika perang dalam Islam sudah ada sejak masa Rasulullah. Ada tahapan yang jelas sebelum perang dilaksanakan. Dalam peperangan, non-kombatan tidak boleh dibunuh. Pasukan Islam juga tidak diperkenankan merusak lingkungan dengan merusak pohon atau pun membunuh binatang peliharaan. Tawanan perang diperlakukan dengan baik. Etika perang dalam Islam itu bila dikaitkan dengan teori just war, terlihat sedikit bermasalah. Di bawah jus ad bellum, ada posisi yang tidak setara dari penghuni dar al-Islam dan dar al-harb. Di bawah jus in bello, gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.Kata kunci: etika perang, Islam, teori just war

PENGUATAN KONEKTIVITAS LINTAS BATAS DALAM KERJA SAMA EKONOMI SUBREGIONAL

Konektivitas yang dibangun negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun global berkelindan satu sama lain. Misalnya, kerja sama subregional berbasis konektivitas lintas batas yang tengah dibangun dalam kerangka IMT-GT, BIMP-EAGA, dan TIA-GT akan mendorong dan menguatkan sebuah kerja sama regional, seperti ASEAN Community, sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yakni pertama, capaian dan tantangan pembangunan konektivitas lintas batas (fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat) melalui kerja sama ekonomi subregional; kedua, strategi penguatan konektivitas antarwilayah pertumbuhan subregional untuk mendukung konektivitas ASEAN; ketiga, strategi pemanfaatan konektivitas ASEAN berbasis kerja sama ekonomi subregional bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif yang bersifat eksploratif analitis, studi ini menemukan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama subregional di semua kawasan di Indonesia dengan mendorong peran aktif pemerintah-pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama subregional yang melibatkan daerahnya. Kata kunci: konektivitas, lintas batas, subregional, IMT-GT, BIMP-EAGA, TIA-GT

POLITIK PERANG DAN PERAMPASAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN

Politik kebijakan anggaran kesehatan adalah elemen penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sektor kesehatan. Namun, dalam prosesnya, kebijakan soal anggaran justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih difokuskan pada sektor militer dan perang. Situasi ini menjadi semakin rumit di era ketidakpastian yang ditandai dengan peningkatan jumlah konflik, perluasan daerah konflik, dan penggunaan teknologi tempur berbiaya mahal. Persoalan “pengalihan paksa” anggaran kesehatan demi tujuan perang oleh sebuah kebijakan politik harus dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia, mengingat dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan tajam prevalensi berbagai jenis penyakit yang membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Problem yang ada mesti mendapat perhatian serius di tataran akademik dan pembelajaran politik maupun kesehatan guna mengadvokasi dampak dari perang terhadap kesehatan. Kata Kunci: Era ketidakpastian, kebijakan anggaran kesehatan, politik perang

PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK

Kondisi Timur Tengah pada dasawarsa terakhir diwarnai dengan aneka konflik bersenjata. Ratusan ribu warga sipil menjadi korban, sementara belum ada tanda-tanda konflik mencapai fase akhir. Berbagai usaha perdamaian pun majal, menjadi indikasi adanya adu kepentingan yang telah mengakar kuat di kawasan ini. Arab Saudi dan Iran menjadi dua aktor kunci dalam turbulensi di Timur Tengah dalam dasawarsa terakhir. Keduanya berada dalam posisi permainan kekuatan demi memenuhi kepentingan masing-masing di kawasan, dengan melakukan perang proksi. Kondisi ini ditengarai menjadi casus belli sejumlah konflik di Timur Tengah—yang dalam perkembangannya juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Meskipun begitu, pada hakikatnya, persaingan politik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung sejak lebih dari tiga dasawarsa, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis perang proksi tersebut dengan sudut pandang studi geopolitik dan geostrategi. Fokus dari tulisan ini adalah strategi masing-masing negara dalam mempertahankan kepentingan masing-masing di kawasan sekaligus menjadi penyebab turbulensi di Timur Tengah. Tulisan ini pula percaya bahwa kedua belah pihak menjadi aktor utama perimbangan kekuatan (balance of power) dalam rangka mencapai hegemoni regional.Kata kunci: Arab Saudi, Iran, hegemoni regional, perang proksi

STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut China Selatan (LCS) terus mengalami perubahan. Dampaknya, Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai non-claimant states turut dalam arena persengketaan. Upaya claimant-states (negara pihak) dalam merebutkan hak di LCS menciptakan sebuah perang unconventional yang dinamakan peperangan hibrida. Penelitian ini berfokus pada dinamika perang hibrida di kawasan LCS dan bagaimana strategi pertahanan Indonesia untuk menangkal jenis peperangan ini. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis mengggunakan faktor lingkungan strategis dan kepentingan claimant-states yang dihubungkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang berkembang di kawasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peperangan hibrida memang benar-benar terjadi dengan berbagai macam bentuknya. Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkalnya adalah dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi K/L berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Strategi ini sangat bergantung pada kekuatan eskalasi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah sengketa. Strategi ini juga memerlukan kajian lebih lanjut apabila terdapat pengaruh penggunaan senjata nuklir dari salah satu negara yang bersengketa. Kata Kunci: Strategi Maritim Indonesia, Peperangan Hibrida, Sengketa Laut China Selatan

TREN DAN PEMICU KEKERASAN TERORGANISASI DI ASIA TENGGARA 1989–2018

Penelitian ini mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989–2018 menggunakan data primer Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan pada konflik non-negara, konflik berbasis-negara sedikit meningkat, sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun. Dalam hal intensitas konflik, jumlah korban jiwa tercatat tetap tinggi akibat perang antara Islamic State dan Filipina di Marawi, Mindanao pada tahun 2017. Terdapat 186 konflik berbasis-negara/bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak di Asia Tenggara yang tercatat di dataset. Jumlah konflik antarnegara dan konflik internal yang mengalami intervensi negara lain tetap rendah, sedangkan 183 dari 186 adalah konflik bersenjata intranegara. Perebutan wilayah adalah ketidakcocokan utama dengan jumlah 135 konflik bersenjata intranegara. Penelitian ini juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh. Sebagai negara dengan tujuh dekade pengalaman insurgensi etnis, Myanmar mendominasi statistik dengan 83 konflik, jumlah tertinggi dalam konflik bersenjata intranegara. Ketegangan dan persamaan kepentingan antara tentara Myanmar (Tatmadaw) dan kelompok etnis bersenjata adalah pemicu utama dari insurgensi. Kemudian, terdapat tiga pemicu di tingkat nasional sesuai dengan konteks dan kompleksitas Myanmar, yaitu (1) ketegangan sipil vs militer; (2) identitas; dan (3) terpusat vs federasi, dan tiga pemicu di tingkat lokal, yaitu (1) otoritas atas penduduk; (2) kontrol atas wilayah; dan (3) akses terhadap sumber daya. Kata Kunci: Asia Tenggara, kekerasan terorganisasi, konflik bersenjata, konflik bersenjata intranegara, Uppsala Conflict Data Program

INOVASI DAN KETIDAKPASTIAN: MENUJU PERSPEKTIF BARU KEKUASAAN DALAM POLITIK GLOBAL

Kompleksitas dan kecepatan perubahan yang ditandai dengan kondisi ketidakpastian dan ketidakterdugaan merupakan bagian inheren dalam dinamika politik internasional masa kini. Studi hubungan internasional cenderung melihat kondisi tersebut sebagai komponen difusi kekuasaan yang dapat mengontrol peristiwa dan aktor, dalam perspektif kekuasaan dimensi “control.” Pandangan konvensional ini menganggap dunia sepenuhnya dapat dikelola dan dikendalikan melalui kapabilitas dan kalkulasi risiko, dan menghiraukan situasi ketidakpastian yang tidak dapat dikontrol. Menanggapi keterbatasan ini, Peter Katzenstein dan Lucia Seybert mengajukan konsep “protean power” dalam buku terbarunya, untuk melengkapi perspektif kekuasaan dalam menjelaskan dinamika politik global kontemporer dengan penekanan khusus pada inovasi dan improvisasi sebagai respon cerdas dan kreatif terhadap ketidakpastian dan ketidakterdugaan. Konseptualisasi inovatif ini diperkuat oleh kajian empiris atas isu-isu lintas periode dalam menyingkap kelemahan konsep kekuasaan yang dipahami secara unidimensional. Artikel ini bertujuan menelaah dan meninjau substansi konsep dan studi empiris dari karya kolaboratif ini, serta mengkritisi analisis konseptualnya dengan merekonstruksi deskripsi konsep yang lebih operatif dalam menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam arena politik global yang kompetitif.Kata Kunci: Teori Hubungan Internasional, Inovasi, Kuasa, Kekuasaan Protean, Ketidakpastian

MENAKAR KEBERLANJUTAN VISI POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH AGENDA PEMBANGUNAN MARITIM REGIONAL

Poros Maritim Dunia merupakan visi yang menandai perubahan haluan pembangunan di Indonesia. Ambisi maritim ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga untuk mencapai posisi sebagai sebuah “poros” dalam skala global. Namun, untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus memastikan adanya penguatan maritim di lingkup regional Asia Tenggara yang secara geografis mengelilinginya dan secara strategis memiliki kaitan erat, terutama dalam kerangka kerja sama di ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus memastikan terbentuknya sebuah lingkungan kondusif bagi keberlangsungan Poros Maritim Dunia itu sendiri. Artikel ini lebih jauh membahas usaha-usaha yang telah dilakukan pada lima tahun pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widowo (2014–2019) untuk memastikan sinkronisasi antara visi Poros Maritim Dunia dan skema pembangunan maritim di ASEAN serta melihat bagaimana visi ini diposisikan dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, Indo-Pasifik, maritim, poros maritim dunia

Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai poltik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminiailisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konkuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d’Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian