Fungsi komunikasi korporat Humas PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Salah satu perusahan besar yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet kerap sering diberitakan dengan berbagai isu terkait dengan pemerintah, masyarakat maupun investor adalah PT. Perkebunan Nusantara V(PTPN V). Keberadaan suatu isu yang ada di perusahaan perlu ditanggapi dengan bijak oleh Humas sebagai bagian dari tugas nya adalah melaksanakan fungsi komunikasi korporat untuk reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi komunikasi, hambatan, dan solusi komunikasi korporat oleh Humas PTPN V Pekanbaru. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis data berupa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komunikasi korporat oleh humas PTPN V sudah terlaksana sesuai dengan fungsi manajemen dalam perusahaan melalui upaya membangun dan mempertahankan identitas, citra dan reputasi; CSR; media; krisis komunikasi; komunikasi pemasaran; hubungan dengan investor; hubungan terhadap pemerintah;dan sistem komunikasi internal. Namun, ada beberapa fungsi komunikasi korporat yang penting untuk ditingkatkan seperti dalam konteks komunikasi pemasaran, hubungan media, hubungan pemerintah dan komunikasi internal. Sedangkan hambatan pada komunikasi korporat yang dihadapi oleh humas PTPN V yaitu pada penanganan isu manajemen dan krisis komunikasi. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyelesaikan masalah isu manajemen di PTPN V secara internal maupun ekternal publik. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa humas PTPN V mampu mewujudkan hubungan lebih baik dengan pemerintah, media, mencegah isu dan krisis manajemen sedini mungkin sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan kemampuan komunikasi korporat dalam membangun kepercayaan serta efek positif untuk keberlanjutan perusahaan.

Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah

Fungsi humas dalam sebuah lembaga dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya dalam penyebaran informasi. Sehingga jika dilakukan secara optimal, fungsi humas dapat meningkatkan kinerja lembaga juga kepercayaan publik. Kendala dalam pelaksanaan fungsi humas pemerintah harus segera diminimalisir, agar tidak berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah yang berbasis pelayanan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pejabat Humas Pemerintah yang berasal dari beberapa lembaga diantaranya: (1) Kementerian Pendidikan Nasional; (2) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (4) Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tahapan yang dilakukan lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi Humas sebagai saluran penyebar informasi. Informasi yang disampaikan harus valid dan jelas serta menggunakan media yang tepat. Peneliti merekomendasikan agar lembaga Pemerintah mengoptimalkan media online sebagai sarana untuk menyebarkan informasi pada publik. Begitu pula dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Humas Pemerintah sudah hakekatnya untuk menjalankan fungsi ini, maka sudah seharusnya lembaga Pemerintah bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal yang harus diperhatikan oleh praktisi Humas dalam pelaksanaan Fungsi pokok Humas Pemerintah sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga dan masyarakat adalah dengan menggunakan komunikasi dua arah juga bertindak sebagai negosiator bukan hanya sebagai komunikator.