TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 067/UN55/PR.05/2018 TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu Universitas yang berada dalam lingkungan Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat. Rektor Universitas Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 067/UN55/PR.05/2018 tentang Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat Tahun Angkatan 2016 Tahun Akademik 2018/2019 dengan mengacu langsung kepada Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 oleh karena Universitas Sulawesi Barat tidak memiliki Praturan Rektor yang mengatur tentang UKT dan BKT di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.

EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenngan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan Jaksa Agung

ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DI KOTA PALU

Permasalahan yang diteliti adalah pemidanaan anak di kota palu di tinjau dari perspektif sosiologis yuridis dan gambaran aspek kemanfaatan sistem peradilan pidana anak saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan emipiris yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengolahan bahan hukum pada dasarnya serangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis serta mengadakan wawancara kepada instansi terkait untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap penulisan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan anak di Indonesia utamanya di kota Palu dan untuk mengetahui konsep pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka keriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Penilitian ini menunjukkan sistem pemidanaan anak saat ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan manfaat serta pemulihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan hasilnya bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini lebih memberikan kebebasan dalam penyelesaian sengketa anak diluar pengadilan melaui diversi dan restorative justice dan berdasarkan pengamatan dan data yang telah kami kumpulkan didapatkan pula hasil bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sebagai sarana pembinaan dan merehabilitasi anak nakal tersebut untuk melindunginya dari stigma buruk terhadapnya, untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Melalui penilitian ini, diharapkan agar pemidanaan anak kedepannya dapat segera diambil lankah-langkah antara lain dalam hukum pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas dan berimbang mengenai pemidanaan anak atau upaya melakukan peninjauan pembentukan kembali ketentuan hukum pidana mengenai pemidanaan anak yang sesuai dengan nilai-nilai sentralsosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia utamanya di Kota Palu, demi mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulselbar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emtif, prefentif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjuk rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjuk rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.

TANGGUNG JAWAB PIDANA MITRA APLIKASI JASA PENGANTARAN BERBASIS APLIKASI (OJEK ONLINE) TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

Layanan jasa pengantaran berbasis aplikasi (ojek online) memberikan efek positif dan negatif bagi negara, sisi negatifnya adalah banyaknya oknum mitra driver yang menggunakan aplikasi sambil berkendara yang membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Tindakan penggunaan perangkat komunikasi dalam berkendara adalah merupakan pelanggaran hukum yang bisa dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi apakah sanksinya mendasarkan kepada ojek online sebagai pribadi atau perusahaan transportasi. Bagaimana kemudian pertanggung jawaban pidana driver mitra ojek online apabila akibat kelalainnya terjadi kecelakaan. Apabila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maka tindakan berkendara yang mengancam keselamatan orang lain dan dirinya sendiri maupun tindakan tersebut mengakibatkan kecelakaan pribadi atau melibakan orang lain akan tetap dijatuhi sanksi pidana hanya saja berat ringan sanksi pidananya tergantung kepada tingkat akibat tindakannya.

Analisis Hukum Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene Nomor : 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn

Dengan terjadinya penunggakan angsuran kredit yang dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dengan nasabahnya Siti Aminah dan Suddin, meski pihak Bank sudah memberikan keringanan kepada nasabahnya untuk melunasi angsuran kredit tersebut mereka tetap mengabaikan dan tidak membayarnya, maka pihak Bank mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Menjadi masalah dalam penulisan ini apa yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Majene mengadili gugatan kredit macet dibawah 40 juta dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn tentang Kredit Macet pada Bank Rakyat Majene. Dengan tujuan untuk mengetahui dasar Pengadilan Negeri Majene mengadili gugatan Kredit Macet dibawah 40 juta dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn tentang Kredit Macet pada Bank Rakyat Majene. Metode penelitian menggunakan metode normatif empiris karena penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan disertai dengan wawancara. Pengumpulan data menggunakan gabungan dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan yaitu Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara sebagai penambahan dalam mengambil data pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini

VIDEO PORNO SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Kemerosotan moral Bangsa Indonesia tentang seks ini, terlihat saat beberapa kasus yang terjadi di mana seks dilakukan oleh para pesohor, guru, PNS, politisi sampai di kalangan pelajar maupun mahasiswa dengan tidak malu. Penelitian ini bertujuan engetahui seberapa besar pengaruh video porno terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan mengetahui bentuk penanggulangan yang relevan dalam meminimalisir pengaruh video porno terhadap prilaku anak. Penelitian ini dilakukan di polrestabes Makassar LAPAS klas I Makassar, dan BAPAS Makassar, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan study literature, data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video porno merupakan factor yang berpengaruh kuat dibandingkan dengan factor factor lainnya dala tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Dengan adanya dorongan- dorongan seks ditambah dengan rasa ingin tahu yang besar pada anak berimbas pada terjadinya tindak pidana kesusilaan. Upaya meminimalisir pengaruh video porno dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara pre-emitif , preventif, dan represif.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK MILIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR 4/PDT.G/2016/PN.MJN)

Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada, kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Terjadi sengketa hak milik atas tanah antara Drs. H. Husain Umar sebagai Penggugat melawan Fahmi Yahya,dkk sebagai Tergugat. Sengketa hak milik atas tanah yang berasal dari warisan (harta bawaan) dari isteri pertama yang diklaim bahwa tanah tersebut adalah hak (milik) dari ahli waris dari pernikahan keduanya (Penggugat). Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang penyelesaian sengketa hak milik dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam menetapkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn. Metode penelitian menggunakan metode normatif empiris karena penelitian dilakukan terhadap putusan pengadilan disertai dengan wawancara. Pengumpulan data menggunakan gabungan dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara sebagai penambahan dalam mengambil data. Pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TERKAIT PENATAANRUANG WILAYAH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.Terkait penulisan ini, maka penulis merumuskan suatu masalah dalam tulisan ini,apa isi dari kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tujuan penataan ruang, dan dasar pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dikaji secara kualitatif, dimana cara yang dilakukan ini bermksudkan agar lebihmudah memahami hasil penulisan yang dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan disusun sistematis, yang kemudian dari hasil analisis tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan di dalamnya.

LEGALITAS PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA MAKASSAR SEBAGAI DAMPAK DARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa pemilihan kepala daerah di kota Makassar kotak kosong memperoleh suara lebih dari calon tunggal, maka Kementrian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat Walikota Makassar. Menjadi masalah dalam tulisan ini apa dasar hukum dari penjabat walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan telah sesuaikah prosedur pengangkatan penjabat walikota dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) yang dikaji secara secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.