scholarly journals ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DI KOTA PALU

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 25-37
Author(s):  
M . Arma Amin ◽  
Akhdiari Harpa Dj ◽  
Fadli Yasser Arafat J
Keyword(s):  

Permasalahan yang diteliti adalah pemidanaan anak di kota palu di tinjau dari perspektif sosiologis yuridis dan gambaran aspek kemanfaatan sistem peradilan pidana anak saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan emipiris yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengolahan bahan hukum pada dasarnya serangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis serta mengadakan wawancara kepada instansi terkait untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap penulisan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan anak di Indonesia utamanya di kota Palu dan untuk mengetahui konsep pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka keriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Penilitian ini menunjukkan sistem pemidanaan anak saat ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan manfaat serta pemulihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan hasilnya bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini lebih memberikan kebebasan dalam penyelesaian sengketa anak diluar pengadilan melaui diversi dan restorative justice dan berdasarkan pengamatan dan data yang telah kami kumpulkan didapatkan pula hasil bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sebagai sarana pembinaan dan merehabilitasi anak nakal tersebut untuk melindunginya dari stigma buruk terhadapnya, untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Melalui penilitian ini, diharapkan agar pemidanaan anak kedepannya dapat segera diambil lankah-langkah antara lain dalam hukum pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas dan berimbang mengenai pemidanaan anak atau upaya melakukan peninjauan pembentukan kembali ketentuan hukum pidana mengenai pemidanaan anak yang sesuai dengan nilai-nilai sentralsosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia utamanya di Kota Palu, demi mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak

2007 ◽  
Author(s):  
Tyler G. Okimoto ◽  
Michael Wenzel ◽  
Norman T. Feather ◽  
Michael J. Platow

2010 ◽  
Author(s):  
Kristin A. Sturm ◽  
Hilary Anton-Stang ◽  
Edie Greene
Keyword(s):  

Author(s):  
Joanna Shapland ◽  
Anne Atkinson ◽  
Emily Colledge ◽  
James Dignan ◽  
Marie Howes ◽  
...  

2012 ◽  
Author(s):  
Kiri Lutchman ◽  
Diane Sivasubramaniam ◽  
Kimberley A. Clow

2019 ◽  
Vol 89 (6) ◽  
pp. 693-703
Author(s):  
Elizabeth C. Thomas ◽  
Andrea Bilger ◽  
Amy Blank Wilson ◽  
Jeffrey Draine

2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
Author(s):  
ELMA YANTI

The settlement of criminal offenses with mild motives can be carried out by reasoning penal mediation called the restorative justice approach, which focuses on the direct participation of perpetrators, victims and the community. The research that use in this study is sociological legal research (social legal research). The concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of a mildly criminal case for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak, was carried out with the intermediary of the headman. Headman as customary village heads and as government administrators have an important role in creating peace efforts in resolving disputes that occur in the community, one of which is through the settlement of criminal cases by reasoning penal mediation with the concept of restorative justice. The constraints of the concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of mildly criminal cases for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak are: a) The absence of a special law mediation of regulation, b) Lack of facilities and infrastructure in mediating, c) Lack of mediator skills for village head to reconcile the parties to the dispute, d) There are differences of opinion among law enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document