Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi

Fokus dari penelitian ini adalah melihat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi, faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi serta upaya yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Van Meter dan Van Horn terkait implementasi kebijakan publik dan faktor yang menghambat serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan upaya yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi belum optimal. Meskipun dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan, sikap pelaksana sudah cukup baik. Kemudian aspek lingkungan sosial dan kultur yang cukup memahami maksud dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta faktor politik yang sudah cukup baik dengan adanya dukungan dari kepala daerah. Strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi adalah: 1. Mengoptimalkan fungsi Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah dalam menyelesaikan Masalah Pertanahan dan Batas Wilayah; 2. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 3. Melaksanakan sosialisasi Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara menyeluruh.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat, PTSL

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegahdini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive dengan teknik snowball. Kemudian dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indicator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan darimasyarakat. Namun berdasarkan hasil analisis ASOCA, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan berbagai upaya internal maupun eksternal dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia terutama dalam rangka kegiatan sosialisai peraturan daerah, pembinaan, penyuluhan, dan penertiban di lapangan.Kata Kunci: Peran Satpol PP, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan di suatu wilayah, lazimnya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program PNPM Mandiri, mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program, serta mengetahui dan mengevaluasi kriteria kebijakan, upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kriteria kebijakan program, kendala dan hambatan serta upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Berdasarkan hasil pembahasan dan observasi lapangan, maka temuan penelitian dengan menggunakan teori 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa ketepatan program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di wilayah, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil tiap hari memberikan hasil/ insentif kepada mereka digunakan untuk pengembangan dan kebutuhaan mereka sendiri.Kata Kunci : PNPM Mandiri; Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui kinerja ASN dalam perspektif gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kendala yang timbul pada analisis kinerja ASN dalam perspektif gender di lingkungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara Langsung kepada informan penelitian. Sampel ditentukan menggunakan snow ball technique yaitu dengan memperoleh 12 informan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan empat sudut pandang yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat berdasarkan sudut padang motivasi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih rendah; 2) Dari sudut pandang kompetensi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih belum adanya pemerataan; 3) Dari sudut padang regulasi yang mengatur kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri penerapan telah maksimal dilakukan; 4) Dari sudut padang budaya organisasi yang berkembang dalam mendukung kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri telah berkembang dengan baik. Kendala yang timbul, yaitu: 1) Kendala motivasi kurangnya perhatian pimpinan; 2) Kendala kompetensi adanya ketidaknyamanan ASN perempuan dalam bekerja; 3) Kendala regulasi yaitu pembebanan yang tidak sesuai porsi; 4) Kendala budaya organisasi yaitu anggapan bahwa ASN perempuan tidak dapat bekerja secara optimal.Kata Kunci : Gender, Persfektif dan Kinerja.

Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung disiplin kerja pegawai, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan disiplin kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan wawancara dan pengambilan data pada Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan disiplin kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dari aspek kehadiran masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan adanya pegawai yang tidak mematuhi jam kerja. Dari aspek ketaatan pada peraturan kerja masih kurang, ini disebabkan masih adanya pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja, begitu pun dilihat dari aspek tingkat kewaspadaan tinggi menunjukkan masih kurang baik, ini terlihat dari penggunaan fasilitas kantor oleh pegawai yang tidak pada tempatnya seperti pada waktu jam kerja, sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda. Sedangkan dari segi ketaatan pada standar kerja sudah baik, hak ini terlihat pada proses pekerjaaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai standar dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada, begitu pun dari segi bekerja etis juga sudah baik, hal ini terlihat dengan sudah banyak pegawai yang menunjukkan perilaku yang baik yakni bersikap ramah, saling menghormati terhadap sesame pegawai, serta bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dengan mengedepankan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika.Kata Kunci: Disiplin Kerja Pegawai

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula. Penelitian ini menggunakan teori Edward DeSeve dan teori lain yang relevan dengan kolaborasi untuk analisis masalah. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Studi menunjukkan bahwa konsep collaborative governance yang di tawarkan terdiri atas delapan dimensi, yaitu: (1) network structure: struktur jaringan yang memungkinkan partisipasi aktif para stakeholder dalam network. struktur jaringan tidak berbentuk hirarki, namun lebih cenderung flat dan tidak monopoli (2) Commitment to a common purpose: perhatian institusi pemerintah terhadap upaya pengembangan pariwisata masih kurang dalam pelaksanaan, pembangunan, pembinaan dan rendahnya aktivitas kolaborasi (3) trust among the participants: dengan adanya kepercayaan atas informasi-informasi dari setiap stakeholder dalam pengembangan pariwisata dan memiliki hubungan profesional (4) Governance: ketegasan siapa yang bukan stakeholder belum tergambar dengan jelas karena kolaborasi yang terjalin belum ada kesepakatan/peraturan tertulis terkait kerjasama secara spesifik membentuk keanggotaan (5) Access to authority: semua stakeholder sudah mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing namun dalam komunikasi antar stakeholder masih sulit karena ada beberapa tempat wisata yang jaringan internetnya masih dalam perbaikan (6) Distributive accountability/responsibility: dalam pengembangan pariwisata laporan pertanggung jawaban dilakukan berbeda-beda untuk setiap stakeholder (7) Information sharing: berbagi informasi harus perlu ditingkatkan demi berkembangnya pariwisata yang lebih baik (8) Access to resources: serta dukungan sumberdaya dari pemerintah terutama untuk sumber daya manusia dan teknis terkait infrastruktur yang dimiliki masih lemah pada dinas pariwisata serta terbatasnya tenaga teknis dan ahli dalam pendampingan serta perbaikan sarana prasana.Kata Kunci : Collaborative Governance; Pengembangan Pariwisata

Corporate Diplomacy GO-JEK Melalui Pendirian GO-VIET 2018-2020: Tinjauan Nation Branding Indonesia Di Vietnam

Berdirinya GO-JEK sebagai salah satu perusahaan unicorn tentu sangat menguntungkan politik ekonomi Indonesia melalui diplomasi publik yang dilakukan oleh GO-JEK melalui pendirian GO-VIET pada tahun 2018. Melalui teori dan konsep dari corporate diplomacy, telah terlihat perubahan paradigma dalam hubungan diplomasi. Dalam konteks politik ekonomi, terutama diplomasi publik, citra dari negara asal terobjektifikasikan dari bagaimana aktor non-negara yang berinteraksi dengan masyarakat asing tersebut berproses. Artikel ini menjelaskan implementasi dari corporate diplomacy untuk memajukan perusahaan asal Indonesia dalam layanan jasa di Asia Tenggara hingga global. Adapun potensi yang tersurat dalam interdependensi Indonesia-Vietnam melalui GO-VIET dalam jangka panjang dapat menyaingi pemain pasar sebelumnya dalam sektor transportasi online. Dari hal ini, maka politik ekonomi Indonesia melalui diplomasi korporat ini telah memiliki nafas baru untuk pencapaian visi pengembangan ekonomi Indonesia maju di tahun mendatang.Kata Kunci : diplomasi korporat, GO-JEK, Indonesia, Vietnam, citra negara

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua

Penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Tujuan penelitian bermaksud untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua penulis mengacu pada indikator Akuntabilitas Keuangan dari LAN & BPKP RI (2000). Ada Tiga indikator dari pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tersebut antara lain: 1) Akuntabilitas Keuangan, 2) Akuntabilitas Manfaat, dan 3) Akuntabilitas Prosedur. Untuk mendukung tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif, dimana penelitian menggunakan wawancara untuk menggali informasi secara terbuka sehingga informasi dianalisis menggunakan Triangulasi data yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa alur pelaporan keuangan kampung sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung meskipun mekanisme tersebut selalu terlambat dilaksanakan. Faktor-faktor penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua antara lai 1) sumber daya manusia, 2) Anggaran, 3) Sarana dan prasarana. Hasil analisis terhadap upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan agar Proses Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung berjalan cepat dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan supervisi terhadap pengelolaan keuangan kampung di Distrik Benawa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Kampung, Pemberdayaan Masyarakat

DAMPAK BEAUTIFUL MALINO SEBAGAI PROGRAM UNGDAMPAK BEAUTIFUL MALINO SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN DALAM MENDONGKRAK SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATANGULAN DALAM MENDONGKRAK SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN

Selama tiga hari digelar, Beautiful Malino mencatat jumlah transaksi di kawasan wisata Malino mencapai Rp28 miliar. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa Sophian Hamdi mengatakan, nilai ini merupakan estimasi dari jumlah pengunjung yang datang di Beautiful Malino. Tentunya perputaran uang yang cukup besar ini akan meningkatkan income perkapita masyarakat bukan hanya di Malino. Dalam memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan dikolaboratif dengan hasil kuisioner. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gowa, terutama kelompok pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta instansi yang memiliki keterkaitan pengembangan program kepemudaan Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian ini ditentukan secara purpossive. Beautiful Malino setidaknya memberikan dampak yang positif terhadap sektor pariwisata di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa. Beautiful Malino, belum memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah objek wisata sejarah dan budaya yang terdapat di Kota Malino. Hal ini disebabkan karena tidak terawatnya situs-situs sejarah dan budaya yang ada di kawasan Malino. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan serta lainnya di kawasan wisata Malino yang menjadi pendukung.Kata kunci: Beautiful Malino, Pemda Gowa, Program Unggulan

DISINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

Covid-19 adalah virus yang sudah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO. Covid-19 yang sering dikenal dengan Virus Corona telah banyak mematikan manusia. Virus ini masuk lewat drop plet, namun virus ini juga bisa menular dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui benda yang disentuh oleh orang-orang yang terinfeksi virus ini. Covid-19 telah banyak memberikan efek terhadap beberapa sektor di dalam pemerintahan. Salah satu efek yang sangat berdampak ditinjau dari segi ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkesan berubah-ubah sehingga masyarakat bingung mengapa sampai terjadi disinkronisasi aturan. Yang tentunya akan berdampak luas bagi aktivitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori analisis framing, analisis wacana, dan kebijakan publik. Dari pendekatan ini bisa diketahui bagaimana kebijakan pemerintah sampai tidak sinkron, apa yang menyebabkannya hingga dampak yang ditimbulkan. Tentunya ada banyak variabel yang membuat kenapa penanganan Covid-19 ini kerap berubah-ubah. Dari faktor ekonomi, politik, respon publik, ataupun persoalan lainnya. Kata Kunci: Covid 19, Dampak Ekonomi, Kebijakan Pemerintah