PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CIPARAGEJAYA KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya nelayan yang hidupnya di ambang batas kemiskinan maka perlu diadakannya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat nelayan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat nelayan melalui peran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui Teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah bagi para nelayan sudah bisa dikatakan baik dengan adanya program pembinaan, pelatihan, asuransi dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada nelayan desa Ciparagejaya.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN BASIS ECOTOURISM SEBUAH KAJIAN PUSTAKA TERSTRUKTUR

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan dalam pengembangan pariwisata dengan basis ecotourism dengan menggunakan metode Literature Review, yaitu metode membaca dan mengulas kembali pokok-pokok pikiran mengenai pembahasan yang sama sebagai upaya penambahan argumen serta pendapat penulis mengenai topik yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, mengungkapkan jika perencanaan pembangunan dalam pengembangan pariwisata dengan basis ecotourism tidak hanya fokus kepada pengembangan pariwisata dengan basis alam saja, melainkan juga memberikan keuntungan bagi masyarakat di sekitarnya, yakni sebagai salah satu bentuk dari pengembangan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal, dimana masyarakat sekitarlah yang memegang kendali utama dalam pengembangan wisata dengan basis ekowisata tersebut. Kata Kunci : Perencanaan pembangunan, Pariwisata, Ecotourism, masyarakat lokal, ekonomi

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIIJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABU-BAK KABUPATEN SUMBA BARAT

Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor Collaborative Governance dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak. Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori Collaborative Governance menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan kampung wisata Praiijing belum berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Praiijing. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh faktor-fator internal dan eksternal dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di lapangan seperti faktor Budaya, Lembaga pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, Sumber daya manusia, atraksi budaya, penataan, kebijakan pemerintah daerah, aksebility daerah, teknologi, daya saing obyek wisata sejenis dan pergeseran nilai budaya yang akan menjadi tantangan kedepan.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sulitnya penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mendapatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya, sebagai bukti bahwa masih kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah melalui observasi, hasil wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan optimal. Sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang perlu diperbaiki lagi. Hal tersebut harus segera diatasi agar implementasi program tersebut disetiap tahunnya dapat berjalan secara optimal, sehingga penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mudah untuk memperoleh kesejahteraan sosial dalam kehidupannya

IMPLEMENTASI PENERAPAN APLIKASI SAMBARA DALAM ADMINISTRASI WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Implementasi Penerapan Aplikasi Sambara Dalam Administrasi Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Samsat Kabupaten Karawang, Sambara adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang fungsinya untuk melakukan pengecekan bayar pajak kendaraan bermotor melalui online pada aplikasi Sambara di wilayah Jawa Barat, aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan bisa melakukan pembayaran pajak melalui gerai alfamart, indomart, dan dalam fitur aplikasi ini dapat mengetahui jadwal samsat keliling, serta mengetahui lokasi pelayanan samsat terdekat di seluruh daerah di Jawa Barat. Dalam penelitian ini untuk menganalisisnya menggunakan teori dari Charles O. Jones (1996). Serta penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian literature dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian dari organisasi, penerapan dan interpretasi yaitu Samsat Kabupaten Karawang sudah melaksanakan penerapan aplikasi Sambara ini sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Sambara dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan aplikasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SI TETEH DALAM PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih adanya percetakan fisik dokumen yang dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang. DPMPTSP berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti upaya penyingkatan waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan, juga didukung Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Si Teteh Dalam Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program Si Teteh dalam pelayanan perizinan ini belum efektif, karena berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, (1994:166) yang terdiri dari tiga dimensi belum terpenuhi dengan baik, antara lain: 1) Organisasi, Sumber Daya Manusia terdiri dari ASN dan Non-ASN, fasilitasnya seperti komputer, printer dan jaringan internet; 2) Interpretasi, sosialisasi melalui media sosial, baliho, brosur, undangan perwakilan dari pemegang investasi, diundang media massa dan media online juga; dan 3) Penerapan, rapat evaluasi dilaksanakan setiap terdapat masalah atau peraturan baru dalam aplikasi Si Teteh.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum menjadi salah satu penyebab pentingnya dilakukan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah. Pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan kondisi masyarakat di daerah baik secara kultur maupun budaya sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan dapat dilaksanakan serta memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum maka hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di daerah dapat terjamin.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Persaingan bisnis layanan jasa transportasi udara pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penelitian ini melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan jumlah transportasi darat provinsi di Indonesia terhadap jumlah penumpang dan jumlah cargo. Studi ini menggunakan data statistik transportasi udara yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Regresi yang digunakan menggunakan Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan kebijakan pemerintah mengenai tarif batas atas maupun bawah berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penumpang. Selanjutnya variabel transportasi darat yang diwakili truk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap cargo. Studi ini juga menemukan kebijakan penerapan batas tarif dapat menganggu keseimbangan pasar. Ketika penerapan tarif batas atas dibawah harga keseimbangan dapat menimbulkan excess demand.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian ini didasari oleh pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif secara induktif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terungkap bahwa Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kompetensi tergolong belum efektif, disebabkan oleh faktor yaitu Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap/Perilaku Pegawai Negeri Sipil. Perlunya komitmen serta keinginan yang kuat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara untuk memperhatikan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, untuk memenuhi standar kualitas PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang profesional.

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan kompetensi Sumber Daya Manusia serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi kerja yang lebih tinggi pada pegawai sehingga Provinsi Sulawesi Utara menerapkan sebuah aplikasi berbasis web yang bernama e-Kinerja. Penilaian kinerja sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini untuk mengetahui hasil kinerja dari seorang pegawai apakah meningkat atau menurun. Rendahnya kualitas kinerja dari pegawai dapat disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah belum optimalnya tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaan yang ada pada masing-masing bidang dan juga kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan e-kinerja, dengan indikator pengukuran efektivitas yaitu Ketepatan Waktu yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerapan e-Kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumetasi terhadap sumber data yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan e-Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dan mampu meningkatkan kepuasan kerja yang didapatkan.