Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Desa Kundur mengembangkan beberapa teknologi tepat guna untuk membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan sebagai petani sehari-hari. Lahan gambut yang dimiliki Desa Kundur memang sangat subur dan memberikan kemakmuran, akan tetapi air yang dihasilkan tanah gambut tidak baik untuk dikonsumsi,. Sedangkan masyarakat saat musim kemarau persediaan air hujan habis, masyarakat menggunakan air sumur gambut untuk dikonsumsi. Hal tersebut mendorong pemerintah desa berinisiatif untuk untuk mengajukan proposal ke Kementrian Desa PDDT dengan permohonan membuat alat tepat guna untuk mengolah air gambut menjadi air minum, ide tersebut disetujui dan bantuan disalurkan melalui tim pelaksana kegiatan Program Pilot Ikubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal dan diterapkan di Desa Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur serta faktor penghambat yang mempengaruhi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Konsep teori yang digunakan adalah teori (Prasojo, Eko, 2007) ada beberapa kriteria untuk menilai sebuah best practice yang disesuaikan dengan Permendes PDDT no 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan teknlogi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur berhasil diterapkan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat serta pemerintah Desa Kundur . Tetapi penerapan tersebut belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur, yaitu strategi pemasaran, legalitas hukum yang belum lengkap, dan anggaran yang masih minim.

Elemen Sukses Pelayanan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berdampak pada semakin majunya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik yang disebut e-government. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap merupakan sistem aplikasi berbasis website yang dioperasikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Aplikasi Sitanjak Makin Mantap memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan pada bidang tersebut dan kemudahan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menciptakan database kemiskinan dan menjadi langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Faktor yang mempengaruhi pelayanan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Indrajit 2010 tentang elemen sukses pelayanan e-government. Hasil penelitian ini yaitu pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap masih belum optimal, hal ini dapat dilihat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan aplikasi dan penggunaan aplikasi. Peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang kontiniu dan menyeluruh kepada masyarakat, serta gangguan jaringan yang terjadi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. oleh sebab itu peneliti menyarankan perlu adanya sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh serta perbaikan server untuk meningkatkan kualitas jaringan. Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-government, Kemiskinan

Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Implementasi kebijakan Undang-Undang Desa memerlukan dukungan dari kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa sebagai subjek/pelaku utama bukan hanya sebagai obyek /sasaran saja dari program kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa secara nyata dipengaruhi adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Yang menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan sesuai tugas pokok fungsi desa tersebut berkontribusi secara optimal pada pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Maka peran pemerintahan kelembagaan desa ini diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan desa sesuai potensi, karakteristik/ budaya lokal desa setempat.

Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar guling tanah kas desa terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dengan mengacu pada Teori Implementasi Jones, serta menemukenali kendala dan dukungan dilihat dari variabel implementasi Van Meter dan Van Horn. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada DPUPR, BPN, DPMD, dan Pemerintah Desa Manisharjo serta melakukan dokumentasi guna memperkaya data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen tahapan organisasi Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini yakni keberadaan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang mumpuni, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian karakteristik egen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang ditemukan berasal dari keterbatasan sumber dana, disposisi implementor serta memanasnya iklim politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.

Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan

Untuk ikut mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satu Pabrik kertas dan Bubur menginiasiasi Program Desa Bebas Api yang sudah berjalan selama lima tahun dibentuk tahun 2015. Program Desa Bebas Api berjalan dengan baik di salah satu Desa yang ikut program PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satunya Desa Sungai Ara yang berhasil dibidang pertanian. Program Desa Bebas Api dikembangkan dengan lima program yaitu: Penghargaan desa bebas api, bantuan pertanian berkelanjutan, keterliban kru pemimpin dalam pencegahan kebakaran, bantuan pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan kualitas udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Proses Kolaborasi antar Aktor dalam Program Desa Bebas Api di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik sesuai dengan dialog tatap muka, pemahaman bersama, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan dampak sementara. Kedua, Faktor-faktor pendukung kolaborasi adalah Anggaran, ketersedian sarana dan prasarana, komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan pelayanan prima terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 30/ PRT/ M/ 2006, 2006). Penelitian ini memakai tata cara riset deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi dilakukan dengan memakai metode purposive sampling serta dengan tata cara observasi, dokumentasi, serta wawancara. SATPAS Colombo Kota Surabaya telah mempunyai bermacam sarana untuk penyandang disabilitas. Infrastruktur semacam penyediaan fasilitas prasarana sarana pelayanan publik permohonan pengurusan SIM D, parkir spesial untuk penyandang disabilitas, wc spesial, ruang tunggu khusus, tetapi belum seluruhnya memenuhi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas juga termasuk masyarakat yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil dari penelitian ini adalah telah terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.

Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung

Tata kelola hutan oleh rakyat merupakan pendekatan baru dalam perhutanan sosial. Pemanfaatan dan pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dalam rangka memberi akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan hutan menjadi lebih baik untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. Penelitian ini berjudul collaborative governance dalam pemanfaatan perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam pemanfaatan perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah teori collaborative procces Chris Ansell dan Alison Gash. Metode yang digunakan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik. Hal itu ditandai dengan meningkatnya dampak ekologis dan dampak ekonomis bagi masyarakat di Desa Kurau Barat melalui pemanfaatan program perhutanan sosial dan prestasi yang diraih HKm Gempa 01 Kurau Barat sebagai Juara 1 tingkat nasional kategori Hutan Kemasyarakatan pada Tahun 2019.

Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari reformasi agraria melalui program PTSL ini. Program PTSL mulai dilaksanakan di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, tetapi program ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, dan dari ke empat indicator pengukur keefektivan itu hanya satu indicator yang tercapai hasilnya. sedangkan tujuan dari program PTSL untuk percepatan pendaftaran tanah agar mengurangi sengketa tanah dan tertib administrasi pertanahan dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul

Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah salah satu jaminan social yang diberikan perintah, pusat system ini dinilai mampu mengurangi kemiskinan data mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu alokasi dana APBN yang tertinggi, setiap tahunnya mengalami peningkatan angka anggaran dan penerima, hal ini tentu diharapkan beriringan dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri, baik dampak social ekonomi maupun social budaya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar dampak dari kebijakan ini dan dampak social budaya apa yang di hasilkan oleh kebijakan ini, metode penelitian menggunakan metode campuran, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan juga survei online, hasil dari penelitian adalah kebijakan ini memiliki dampak social budaya dengan poin 3 dengan kriteria kekuatan, kedekatan dan juga jumlah banyaknya bantuan, yang kedua peneliti menemukan bahwa ada beberapa dampak yang muncul dari kebijakan ini yakni budaya “ngandalke” dimana para penerima kurang semangat bekerja bila saat pencairan, mereka akan menghabiskan dahulu dana tersebut, bila sudah habis bantuan baru merkea giat lagi untuk bekerja, dari sisi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan munculnya kecemburuan social dikarenakan banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria bahkan penerima lebih berada disbanding dengan mereka yang tidak menerima.

Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020

Pelayanan publik muncul dengan berbagai ragam bentuk pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan adanya pelayanan publik melalui program inovasi yang dijalankan diharapkan meningkatkan capaian dalam distribusi akta kematian dan juga akta kelahiran. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggambarkan bentuk penerapan inovasi pelayanan publik SI SAKTI dan SI BULAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Tipe penelitian adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan penerapan inovasi pelayanan publik berupa SI SAKTI (aksi siap antar akta kematian) dan SI BULAN (aksi ibu pulang bawa akta kelahiran) menunjukkan hasil yang positif dalam pendistribusian akta kematian dan akta kelahiran pada Disdukcapil Kota Magelang, selain itu informasi tentang sosialisasi inovasi yang telah disampaikan melalui website dan pihak kelurahan dalam kepemilikan data diri seperti kepemilikan Akta kematian dan Akta kelahiran. Kepemilikan data diri tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya setelah diberlakukan inovasi ini.