DISTRIK RUMBIA PADA MASA PEMERINTAHAN MOKOLE I PIMPIE: 1950-1962

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil Mokole I Pimpie dan untuk mengetahui perkembangan Distrik Rumbia pada masa Pemerintahan Mokole I Pimpie 1950-1962. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan sebagai berikut: (1) pemilihan topik; (2) heuristik sumber; (3) verifikasi sumber; (4) interprestasi sumber, serta (5) historiografi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mokole I Pimpie merupakan putra dari Mokole Munara. Mokole I Pimpie menggantikan Mokole Munara menjadi Kepala Distrik dengan gelar Mokole Keuwia-Rumbia ke-V pada tahun 1950. Pada masa pemerintahan Mokole I Pimpie, Distrik Rumbia mendapat gangguan keamanan dari gerombolan badik dan juga gangguan dari kelompok DI/TII. Distrik Rumbia di bawah pimpinan Mokole I Pimpie pada mulanya merupakan wilayah yang makmur, namun setelah masuknya gerombolan DI/TII di Rumbia pada sekitar tahun 1953 wilayah Rumbia menjadi terpuruk. Kondisi keamanan Distrik Rumbia yang tidak kondusif dengan adanya gerombolan DI/TII memengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat Rumbia, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik. Mokole I Pimpie mulai memulihkan kembali kondisi Distrik Rumbia setelah gerombolan DI/TII berhasil ditumpas pada tahun 1959 hingga berakhirnya sistem kedistrikan pada tahun 1962.

BIOGRAFI SENI NI KETUT ARINI, SEORANG PENARI DAN GURU TARI BALI 1943–2020: PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL

Studi biografi ini mengambil subjek Ni Ketut Arini, penari dan guru tari Bali yang kini berusia 78 tahun. Mengingat usianya, idealnya (das sollen) ia beristirahat, menikmati masa tuanya. Namun kenyataannya (das sein), ia masih aktif berkesenian dan tetap menjadi guru tari Bali. Kesenjangan antara das sollen dengan das sein tersebut penting diteliti untuk mengetahui: 1) Proses Arini dalam berkesenian hingga usia senja. 2) Faktor yang menjadikan kehidupan berkesenian mendarah daging pada Arini. 3) Implikasi semangat berkeseniannya bagi keluarga dan masyarakat luas. Studi ini memakai metode sejarah kritis, metodologi biografi scientific, dan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Hasil studi menunjukan bahwa Arini mampu bertahan berkesenian karena ia khawatir seni tari Bali akan lenyap apabila tidak ada yang melestarikan. Sejak belia, ia menginternalisasi norma dan nilai tentang hidup berkesenian sehingga kehidupan berkesenian mendarah daging. Semangat berkeseniannya membentuk profesi dan memengaruhi pergaulan anak-anaknya. Ia kerap dijadikan konsultan, juri seni, sosok inspiratif, dan narasumber media ketika membahas seni petunjukan Bali, teutama Tari Bali Klasik.

SEJARAH DESA TOMBULA KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA: 1966-1983

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan proses terbentuknya Desa Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Selain menjelaskan latar belakang dan proses terbentuknya desa, penelitian ini juga bertujuan melihat perkembangan Desa Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna pada tahun 1966-1983. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk dengan melalui empat tahapan kerja antara lain: heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi sumber dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Desa Tombula adalah berawal dari perkumpulan komunitas kecil yang mendiami wilayah Tombula. Sebelum terbentuk menjadi desa kawasan Tombula masih hutan belantara dan tidak ada penguhuninya. Terbentuknya Desa Tombula juga tidak terlepas dari inisiatif pemeterintah Kabupaten Muna dan Kecamatan Tongkuno yang melihat Tombula berpotensi sebagai kawasan atau areal pertanian. Oleh sebab itu pemerintah daerah meresmikan Tombula sebagai desa definitif pada 1966. Sejak resmi menjadi desa, pembangunan dalam desa mulai dilakukan oleh La Ode Kapala yang bergelar Kino Laghontohe selaku kepala desa pertama di Tombula (1966 sampai awal 1978). Setelah pemerintahan La Ode Kapala berakhir, kemudian digantikan oleh La Tolagi ber gelar Yaro Ghoera. Di masa pemerintahan ke dua kepala desa yaitu La Ode Kapala dan La Tolagi, Desa Tombula mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pembangunan terutama pengadaan fasilitas jalan, masjid, sekolah, kantor desa atau balai pertemuan. Selain pembangunan gedung-gedung di atas, ke dua kepala tersebut juga menambah fasilitas pasar sebagai tempat transaksi ekonomi masyarakat Tombula dengan masyarakat lain dari luar Tombula.

PERANAN ZENDING BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT TOLAKI DI POLI-POLIA KOLAKA BAGIAN TIMUR: 1918-1942

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peranan Zending bagi kehidupan Masyarakat Tolaki di Poli-Polia Kolaka bagian Timur: 1918-1942. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo dengan melalui lima tahapan kerja, yaitu (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan Sumber, (3) Kritik Sumber, (4) Interpretasi Sumber, dan (5) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Proses masuknya Zending di Poli-Polia terjadi pada tahun 1915. Kedatangan zending tersebut dilatarbelakangi oleh badan Pekabaran Injil atau badan penyebaran agama Kristen Protestan yang dalam Bahasa Belanda disebut Nenderlandsch Zending Vereninging (NZV). Selain itu latar belakang yang mendorong zending mengutus Ds. Hendrik van der Klift untuk masuk ke jazirah Sulawesi Tenggara adalah untuk memberitakan Injil dan melakukan pembaptisan kepada penduduk-penduduk pribumi yang ingin mengikuti ajaran agama Kristen Protestan. Selain menyebarkan agama Kristen Protestan, Ds. Hendrik van der Klift juga berperan dan memiliki misi di antaranya: (a) mendirikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Guru guna mendidik para penduduk pribumi yang ada di pelosok-pelosok kampung, (b) mengajarkan masyarakat tentang kesenian bernyanyi dan melakukan perlombaan musik bambu, (c) mendirikan poliklinik guna memberikan pertolongan kepada masyarakat yang sakit dan mengajarkan kepada ibu-ibu tentang merawat bayi, (d) membaptis dan mengajarkan anak-anak dan para orang tua tentang kasih kristus serta mengajak para masyarakat untuk masuk agama Kristen Protestan, (e) memberikan pemahaman tentang cara bertani dan bercocok tanam menggunakan padi di areal persawahan dengan bantuan hewan ternak berupa kerbau dan sapi untuk membajak sawah, (f) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pakaian, makanan, tembakau, dan lain sebagainya.

PERLAWANAN RAKYAT MORONENE TAUBONTO TERHADAP IMPERIALISME BELANDA: 1911-1941

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto, (2) strategi perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto, dan (3) dampak perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui lima tahapan-tahapan kerja sebagai berikut (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik sumber, (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang perlawanan rakyat Moronene didasari oleh semangat perjuangan atas keinginan untuk berdikari tanpa campur tangan pihak Belanda. Semangat masyarakat Moronene dikobarkan oleh Sangia Dowo seorang Raja Moronene yang melakukan perlawanan. (2) Strategi perlawanan rakyat Moronene saat melawan Belanda dilakukan dengan bergerilya dan serangan terang-terangan melalui pembelian senjata perang ke pihak Portugis. (3) Perlawanan rakyat Moronene menyebabkan gugurnya banyak Raja Moronene salah satunya yaitu Raja Sangia Dowo. Sangia Dowo meninggal diracun oleh Belanda melalui perjamuan makan malam dalam rangka pertemuan saat melakukan gencatan senjata. Kekalahan Kerajaan Moronene menyebabkan jatuhnya wilayah tersebut ke Pemerintahan Belanda. Kekalahan tersebut menyebabkan rakyat Moronene menderita akibat pemungutan pajak yang tinggi dan kebijakan kerja rodi oleh Belanda.

KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MUNA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG: 1942-1945

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masuknya pendudukan Jepang di Muna dan untuk mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Muna pada masa pendudukan Jepang: 1942-1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri atas lima tahapan sejarah yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik (Pengumpulan Sumber), (3) Verifikasi (Kritik Sumber), (4) Interpretasi (Penafsiran Sumber), dan (5) Historiografi (Penulisan Sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) latar belakang masuknya pendudukan Jepang di Muna yaitu karena ketertarikan Jepang terhadap Pulau Muna untuk dijadikan sebagai salah satu daerah pertahanan di Asia Tenggara karena letak Pulau Muna yang strategis. Jauh sebelum pendudukan Jepang, beberapa orang Jepang telah bertempat tinggal di Muna. Jumlah orang-orang Jepang yang berada di Pulau Muna tidak diketahui pasti. Orang-orang Jepang tersebut ditugaskan untuk melakukan propaganda-propaganda anti Belanda secara rahasia. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh militer Jepang. (2) Kehidupan sosial budaya masyarakat Muna pada masa pendudukan Jepang yaitu masyarakat dipaksa untuk tunduk kepada Jepang sehingga menunjukkan perbedaan strata sosial. Jepang bertindak sebagai penguasa dan masyarakat Muna adalah bawahannya. Seni budaya masyarakat Muna juga tidak mengalami perkembangan disebabkan jarangnya terjadi keramaian dan pesta yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk memunculkan seni tradisional, seperti tari Linda, tari Modero, dan tari-tarian lainnya.

PERJUANGAN LA ODE NGKADIRI DI KERAJAAN MUNA DALAM MELAWAN BELANDA : 1626-1667

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan latar belakang masuknya Belanda di Kerajaan Muna tahun 1613, (2) Menjelaskan alasan perjuangan La Ode Ngkadiri melawan Belanda, (3) Menjelaskan strategi perjuangan La Ode Ngkadiri melawan Belanda, (4) Menjelaskan dampak perjuangan La Ode Ngkadiri dalam melawan Belanda bagi masyarakat Muna. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan lima tahapan kerja antara lain (1) Pemilihan Topik (2) Heuristik (3) Verifikasi Sumber (4) Interpretasi Sumber (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Latar belakang kedatangan bangsa Belanda di Kerajaan Muna adalah untuk mengatasi ekonomi di negarannya. Hal tersebut didukung oleh potensi alam wilayah kerajaan Muna yang kaya kayu jati, kapuk, jagung dan komoditas lainnya. Belanda juga berniat ingin menerapkan sistem monopoli perdagangan di Kerajaan Muna. (2) Perlawanan La Ode Ngkadiri terhadap Belanda disebabkan ketidaksukaannya akan sikap Belanda yang selalu memecah belah rakyat Muna demi menanamkan pengaruh kekuasaannya. (3) Strategi La Ode Ngkadiri dalam menentang Belanda yaitu bertindak secara non kooperatif atau tidak mau bekerja sama. La Ode Ngkadiri menghadapi Belanda dengan melakukan penolakan yakni tidak bersedia menerima pemerintahan Belanda untuk memasuki kerajaan Muna. La Ode Ngkdiri membangun strategi dengan mengadakan penjagaan ketat di wilayah kerajaan terutama pelabuhan-pelabuhan yang sering disinggahi kapal-kapal dagang Belanda. (4) Dampak perjuangan La Ode Ngkadiri melawan Belanda bagi masyarakat Muna yakni berbagai aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perhatian utama masyarakat Muna pada saat itu tertuju pada upaya mendukung perjuangan La Ode Ngkadiri dalam mempertahankan keutuhan wilayah Muna.

SEJARAH PEMERINTAHAN ONDERDISTRIK PONDIDAHA: 1939-1964

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan latar belakang terbentuknya Onderdistrik Pondidaha, (2) Mengetahui perkembangan pemerintahan Onderdistrik Pondidaha, (3) Mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh kepala Distrik Pondidaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan penelitian, yaitu: 1) Pemilihan topik, 2) Heuristik Sumber, 3) Verifikasi sumber, 4) Interpretasi sumber yang dilakukan dengan cara analisis dan sintesis, 5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Onderdistrik Pondidaha terbentuk akibat ditaklukkannya Konawe oleh Belanda pada tahun 1911 sehingga kondisi pemerintahan di Konawe diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian membentuk sebuah kerajaan boneka yang bernama La Iwoi. Belanda juga membagi wilayah serta membentuk distrik dan onderdistrik. Pada tahun 1939 terbentuklah Onderdistrik Pondidaha yang merupakan bagian dari wilayah Distrik Wawotobi. (2) Dalam perkembangan pemerintahan Pondidaha terdapat tiga zaman atau masa yakni zaman Belanda, zaman Jepang dan awal kemerdekaan. (3) Selama menjabat menjadi kepala Distrik di Pondidaha, Turaako, Labulua, dan Bokori memiliki kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam wilayahnya di antaranya yakni pembagian wilayah untuk daerah Pondidaha.

KADIE LAPANDEWA SEBAGAI MATANA SORUMBA KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN DAYANU IKHSANUDDIN: 1610-1631

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Kadie Lapandewa dijadikan sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton, untuk mengetahui kedudukan Kadie Lapandewa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton, dan untuk mengetahui fungsi Kadie Lapandewa sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton bagian Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap yaitu: (1) Pemilihan topik; (2) Heuristik sumber; (3) Verifikasi sumber; (4) Interpretasi sumber; serta (5) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kadie Lapandewa dijadikan sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton karena Lapandewa sebelumnya merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan Kerajaan Tobe-Tobe sehingga sebagai Matana Sorumba yang salah satu tugas utamanya adalah untuk menjaga keamanan wilayah tertentu, dalam hal ini keamanan wilayah Lapandewa, diharapkan dapat terlaksana dengan baik; (2) Kesultanan Buton dalam strukturnya terdiri atas dua bagian besar yaitu Wilayah Barat (Sukanaeo) yang dipimpin oleh Bontona Peropa dan Wilayah Timur (Matanaeo) yang dipimpin oleh Bontona Baluwu. Lapandewa termasuk dalam wilayah Matanaeo. Kadie Lapandewa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton termasuk dalam pembinaan Bontona Baluwu yang merupakan salah satu anggota Siolimbona; (3) Fungsi Kadie Lapandewa sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton bagian Selatan dapat terlihat dalam fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi pertahanan.

PERBUDAKAN DI KERAJAAN BONE PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA MADDAREMMENG: 1631-1644

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan faktor penyebab perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (2) Untuk mendeskripsikan wujud perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (3) Untuk menjelaskan dampak perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (4) Untuk menjelaskan penghapusan perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan 5 (lima) tahap dengan menggunakan pendekatan strukturis yaitu (1) Pemilihan topik. (2) Heuristik sumber. (3) Verifikasi sumber. (4) Interpretasi sumber. (5) Historiogr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perbudakan di Kerajaan Bone disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor perang, faktor ekonomi dan faktor keturunan. (2) Wujud perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 ada 3 (tiga) yaitu budak sebagai barang dagangan, budak sebagai hamba sahaya dan budak sebagai buruh tani. (3) Dampak perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 ada 3 (tiga) yaitu dampak bagi bangsawan, dampak bagi masyarakat dan dampak bagi budak. (4) Penghapusan perbudakan di Kerajaaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu pengaruh agama Islam dan Keputusan Raja La Maddaremmeng tentang penghapusan budak. La Maddaremmeng seorang Raja yang menganut agama Islam dan ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Kerajaan Bone pada masa pemerintahannya, termasuk kedudukan manusia di muka bumi semua sama tanpa ada stratifikasi sosial. Raja La Maddaremmeng menetapkan keputusan untuk memerdekakan (membebaskan) semua budak yang dimiliki oleh tuan budak, kecuali budak turun temurun, namun juga harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaaan.