KAPASITAS ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA : STUDI KASUS DESA WISATA KABUPATEN BINTAN

Kinerja organisasi desa belum optimal dalam memaksimalkan potensi desa wisata. Hal ini mengakibatkan desa wisata belum memberikan kontribusi positif pada pembangunan desa. Indikator yang menjadi tolak ukur belum optimalnya kinerja lembaga desa adalah belum terwujudnya tiga sasaran pengembangan pembangunan desa yaitu atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif interpretatif , dengan subjek penelitian empat desa wisata yaitu Desa Sungai Kecil, Desa Sebong Pereh, Desa Pengudang, dan Desa Berakit. Data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan dan wawancara tidak terstruktur serta observasi untuk melihat langsung realitas yang terjadi di locus penelitian. Data selanjutnya yang digunakan yaitu data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil dari analisis penelitian empiris membuktikan dimensi kapasitas organisasi cenderung tidak memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan di desa wisata. Keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif. Implikasi dari hasil temuan penelitian dan dokumentasi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Human resorcus, Eksternal, inftastructure dan Financial dalam linkungan organisasi desa belum memilikikualitas yang mencukupi untuk mendukung secara efektif terlaksana pembangunan kepariwisataan di empat desa wisata.

ANALISIS PEMBERIAN DANA DESA DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh pemberian dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan adalah data kemiskinan pada sembilan Kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2015 -2018. Alat analisis yang digunakan adalah Scatter Plot Korelasi dengan data panel. Untuk melihat korelasi antara tingkat kemiskinan dengan besarnya dana desa yang diterima masing-masing Kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2015 -2018. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan tidak berkorelasi dengan pemberian dana desa pada Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sehingga tujuan pemberian dana desa untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai

PRAKTIK SOSIAL DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERI URBAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk melakukan proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat saat ini banyak dikaitkan oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk membangun pola pikir serta kompetensi masyarakat desa agar dapat berkembang secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya pemberdayaan masyarakat di suatu daerah dapat disebabkan karena beberapa kondisi seperti yang terjadi di Kampung Cempluk yaitu kondisi pemuda karang taruna yang tidak produktif serta ikatan solidaritas masyarakat yang kurang terjalin kemudian mendorong para agen untuk memberdayakan masyarakat. Pada proses pemberdayaan, para agen menjadikan seni sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan dilapangan disajikan dalam bentuk narasi didukung dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh expert agent serta lay agent dalam menggerakan partisipasi masyarakat. Praktik sosial berbentuk skema institusi S-DL (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi). Signifikasi yang dibangun berupa wacana-wacana yang disebarkan oleh agen, dominasi yaitu berkaitan dengan kemampuan agen untuk mempengaruhi masyarakat kemudian legitimasi yaitu adanya pengakuan dari perangkat desa setempat mengenai kegiatan pemberdayaan di Kampung Cempluk

EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Subang. Kemiskinan di wilayah ini masih cukup tinggi sekalipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah di lakukan. Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen penduduk miskin yang ada. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan kriteria penilaian yaitu menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn yang mendasarkan kriteria penilaian untuk enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kementrian Sosial, Bappeda Jawa Barat, unsur pemerintah daerah, tim TKPKD, unsur perguruan tinggi dan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber daya finansial maupun sumberdaya manusia belum optimal. Begitupun untuk efisiensi. Pamanfaatan sumberdaya yang ada juga belum maksimal. Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum terdistribusi dengan baik, sehingga ketapatan sasaran bagi rumah tangga miskin belum mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program-programpercepatan. Dari hasil evaluasi kinerja yang menjadi hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi dan efektivitas, disiplin dan inisiatif. Bahwa jika dilihat dari dampak Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kelompok penerima manfaat di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka. Temuan hasil riset adalah bahwa kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan akan berhasil apabila ditopang oleh political will pemerintah yang melibatkan kekuatan struktur birokrasi di dalamnya selain peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha

FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai Kantor Camat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena diharapkan fungsi kepemimpinan dari camat ini nanti dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai, sebab dalam observasi sebelumnya terindikasi bahwa prestasi kerja pegawai kecamatan masih belum maksimal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator Fungsi kepemimpinan pegawai Hadari Nawawi (1992). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedurang, narasumber dari Camat Kecamatan Kedurang, Sekretaris Camat Kedurang, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kedurang, Kepala Desa Keban Agung II dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja pegawai secara keseluruhan sudah dapat dikatakan optimal, walaupun masih ada indikator yang tidak maksimal, SOP menjadi pedoman kerja bagi pegawai, prestasi kerja pada pelayanan umum masih dikategorikan belum maksimal, namun pada fungsi partisipatif sudah maksimal terlihat dari keikutsertaan pegawai dalam kegiatan dan rencana kerja pemerintah kecamatan yang selalu diikuti dengan aktif dan konsultatif. SDM sebagian pegawai yang masih rendah sehingga tidak dapat mencerna dengan baik instruksi dari camat, seperti masih ada pegawai yang kurang termotivasi dan tidak dapat mengoperasikan komputer , dengan adanya pegawai diharapkan pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan tepat waktu, dan outputnya adalah pelayanan yang prima dan pemberdayaan bagi masyarakat kecamatan kedurang

TANTANGAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENJADI ORGANISASI PEMBELAJARAN

Rumah sakit di berbagai negara seperti Singapura, India, Thailand dan bahkan Malaysia telah membuktikan profesionalitasnyadengan berorientasi pada kebutuhan pelanggan seperti wisata medis. Orientasi pelayanan yang inovatif telah mampu menghasilkan devisa. Rumah sakit di Malaysia dan bahkan Singapura telah masuk ke dalam 1000 rumah sakit terbaik di dunia. Kondisi sebaliknya yang terjadi di Indonesia, rumah sakit terbaik kita hanya bisa menduduki peringkat 3.858 dan belum mampu meraih kepercayaan publik, padahal dunia medis yang makin berkembang berbanding lurus dengan keinginan dan kebutuhan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, rumah sakit di Indonesia (khususnya rumah sakit publik seperti rumah sakit umum daerah) harus melakukan perbaikan berkelanjutan. Namun, upaya perbaikan dengan mengembangkan diri menjadirumah sakit publik yang pembelajar tidaklah mudah karena karakteristiknya sebagai organisasi publik. Teori Senge - disiplin kelima yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan ini dengan cara berfikir sistem. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan memberikan rekomendasi terhadap para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan rumah sakit publik agar dapat berkembang menjadi organisasi pembelajar yang mampu merespon kebutuhan publik akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengantisipasi atau mengatasi kondisi unlearning .

ANALISIS EFEKTIFITAS SOUND BASEDEARLY WARNING SYSTEM DALAM RANGKA PEGURANGAN RISIKO BENCANA BAGI KAUM TULI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perangkat Sound Based Early Warning System (SBEWS) dalam memapar kaum Tuli. Penelitian menggunakan metoda eksperimen dengan teknik single system design. Penelitian ini melibatkan 180 orang kaum Tuli sebagai sampel yang berasal dari 10 kota dari 34 provinsi di Indonesia yang didukung pula oleh 223 orang relawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kaum Tuli hampir mutlak tidak dapat mengenali isyarat peringatan bahaya dari sound bases early warning system sehingga dibutuhkan perangkat peringatan dini tambahan seperti peralatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Visual (Visual Based Early Warning System / VisEWS) dan Peralatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Getaran Kejut (Vibration Based Early Warning System / VibEWS).VisEWS diaplikasikan dengan menggunakan lampu tanda bahaya, sedangkan VibEWS diaplikasikan dengan penggunaan perangkat cerdas seperti gelang, jam tangan cerdas, atau cincin cerdas.

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP RESPONSIVITAS PELAYANAN BIROKRASI DI KELURAHAN KAMPUNG KELAWI KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari indikator profesionalisme aparat, tanggung jawab, kreatifitas dan budaya organisasi yang terdiri dari indikator sikap yang dimiliki, nilai-nilai dominan, iklim, organisasi terhadap responsivitas pelayanan birokrasi di kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei eksplanatori pada aparat dan masyarakat kelurahan Kampung Kelawi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi, kuesioner dan dokumentasi terhadap responden. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis menggunakan tabulasi silang, korelasi product moment, dan analisa regresi. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya signifikansi yang kuat dari sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap responsivitas pelayanan birokrasi di kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu. Dari dua variabel menunjukkan bahwa keduanya mempunyai tingkat keeratan hubungan terhadap responsivitas pelayanan. Oleh karena itu agar responsivitas pemerintah dapat berjalan efektif maka perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dan diefektifkan budaya organisasi sehingga dapat tercapai responsivitas pelayanan birokrasi yang dapat memuaskan keinginan masyarakat.

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pengkajian otonomi desa cukup menarik perhatian untuk dijadikan obyek pengkajian ilmiah, khususnya pada aspek format implementasi dan kemandirian desa, kajian tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya desa yang mandiri serta berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pertanyaannya bagaimanakah kemandirian desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan otonomi desa khususnya aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, seperti kinerja pemerintahan desa dan pendapatan asli desa belum terwujud secara optimal, penyebabnya adalah lemahnya pemahaman agen pelaksana, kekurangsesuaian aturan pelaksanaan dan terbatasnya sumber daya, baik kuantitasnya terutama kualitasnya. Perda Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan cenderung lebih bersifat mekanistis dan prosedural, sehingga dalam pelaksanaannya justru menjadi sumber permasalahan, karena tidak sesuai dengan dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penelitian ini hendak menganalisis profesionalisme anggota DPRD provinsi Bengkulu dalammenjalankan tugas pokok dan fungsi.Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisiskualitatif.Subjek penelitian adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian (1) Secarakeseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas yang merupakan indikatorprofesionalisme perlu dicapai guna memperbaiki kualitas legislator yang dibutuhkan publik, (2)Kualifikasi pendidikan dan pengalaman organisasi berpengaruh pada kompetensi legislator, (3)Fungsi kaderisasi partai politik yang belum terlaksana sempurna, (4) Sikap rasional rakyat dalampilkada dipengaruhi sistem pemilu legislatif yang kompleks, (5) Alhasil sikap kurangprofesionalisme memicu pelanggaran kode etik, kasus moralitas.