EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)

Data Menteri Kesehatan tahun 2018 menunjukkan Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah dengan tingkat stunting yang cukup tinggi dari kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari 12 Puskesmas di 8 kecamatan pada Kabupaten Balangan pada tahun 2018 masih ada sekitar 34,4% balita yang mengalami stunting. Untuk mengurangi jumlah balita stunting di Kabupaten Balangan maka diterapkan Program Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2020, program ini baru diterapkan pada Kecamatan Batumandi termasuk pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi (studi kasus pada desa Mampari dan desa Banua Hanyar) cukup efektif menurunkan jumlah balita stunting dengan persentasi capaian sebesar 45 % dimana dari total jumlah balita stunting yaitu sebanyak 31 anak, sebanyak 5 orang anak yang berhasil diperbaiki gizinya menjadi balita normal sedangkan sisanya yaitu 26 orang masih masuk kategori balita stunting. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi (studi kasus pada desa Mampari dan desa Banua Hanyar) terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung program ini adalah Kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu dan kader PMT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya pendanaan, pendidikan orang tua, ekonomi keluarga balita stunting dan kurangnya sosialisasi tentang pola asuh anak.Kata Kunci : Program, Percepatan, Penurunan Stunting

IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Tujuan penelitian untuk: 1.Mengetahui implementasi program sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. 2.Mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dengan memfokuskan pada lima mekanisme pelaksanaan program yaitu persiapan, sosialisasi & edukasi program, registrasi & distribusi KKS dalam program, penyaluran dana bantuan untuk menjadi sembako dan pemanfaatan dana bantuan untuk pembelian sembako. Program Sembako di implementasikan secara kontinu atau berkelanjutan setiap bulannya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial Pangan, Program Sembako

LAYANAN APLIKASI PDAM BANDARMASIH BERBASIS MOBILE DI PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan badan usaha milik daerah satu-satunya yang menyediakan sarana air bersih untuk kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan. Sebagai perusahaan daerah yang tidak mempunyai pesaing, seyogianya harus tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan yang menjadi tanggung jawab PDAM Bandarmasih kepada pelanggannya. Dalam pelaksanaan pelayanan, PDAM Bandarmasih masih terdapat kekurangan. Adanya kekurangan dalam fitur aplikasi dan masih kurangnya pelanggan yang memanfaatkan layanan melalui aplikasi ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Layanan Aplikasi PDAM Bandarmasih Berbasis Mobile di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator Standar Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Aplikasi PDAM Bandarmasih di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin masih perlu ditingkatkan dalam hal sistem, mekanisme dan prosedurnya, pengawasan internal, dan penanganan pengaduan, saran, masukan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Layanan Aplikasi PDAM Bandarmasih Berbasis Mobile di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin kurang optimal dan perlu peningkatan lagi. Saran dari peneliti kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin dalam Layanan Aplikasi PDAM Bandarmasih Berbasis Mobile ini adalah: diperlukan pengembangan dalam sistem, mekanisme, dan prosedurnya, diperlukan pengawasan internal yang lebih maksimal lagi, diperlukan lebih banyak operator untuk menangani call center. Kata Kunci : Layanan, Aplikasi, PDAM.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) SECARA ONLINE di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan tempat usaha (SKTU) secara online di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Banjarmasin dan faktor-faktor penghambatnya dimana pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Fokus penelitian kualitas pelayanan publik secara online menggunakan empat dimensi yaitu efficiency, fulfillment, system availability dan privacy.Hasil penelitian kualitas pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan tempat usaha sudah cukup baik dimana untuk persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, biaya/ tarif dan prosedur pelayanan sudah berjalan baik , masyarakat merasa mudah untuk mengaksesnya website nya dan pelayanan sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) namun untuk jangka waktu penyelesaian dan pelayanan pengaduan belum baik dan belum memuaskan masyarakat karena tidak sesuai dengan SOP yaitu ketidaksesuaian akurasi janji layanan terkait jangka waktu penyelesaian standart pelayanan yang berlaku serta pengaduan masyarakat lambat direspon oleh petugas . Faktor-faktor penghambat adalah kendala jaringan dan kurangnya staff pelayanan di bagian Front Office.Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Elektronik, Pelayanan Publik Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

IMPLEMENTASI DALAM PELAKSANAAN E-KTP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan e-KTP dalam pengelolaan kependudukan yang tertib. Penerapan kebijakan e-KTP telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun dalam penggunaannya kurang tepat Kurangnya penggunaan yang tepat dikarenakan terbatasnya pilihan dan metode sosialisasi dari dinas kependudukan dan pencatatannya, yang hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, bukan media lain seperti penggunaan radio dan pamflet. Batasan teknis seperti kerusakan sistem operasi komputer, log dan batasan non teknis di lokasi penelitian seperti jaringan internet yang lemah dan kerusakan peralatan / komponen komputer (hardware) hingga keterlambatan layanan e-KTP, pemadaman listrik. Seringkali mengakibatkan Proses pengumpulan dan pencatatan e-data KTP tertunda, dan penerbitan e-KTP terus terkonsentrasi secara terpusat agar masyarakat dapat memperlambat fisik e-KTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan program e-KTP di satu kota di Indonesia belum mencukupi untuk menampung semua calon e-KTP.Keywords: Pelaksanaan, elektronik, kartu penduduk

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL: STUDI KECAMATAN PAMINGGIR, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dana desa merupakan upaya dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga hal tersebut bisa memicu konflik sosial terhadap penggunaan alokasinya Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memetakan serta memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan beberapa permasalahan yang menjadi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat adanya baik vertical maupun horizontal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Konflik sosial alokasi dana desa melibatkan para aktor di pedesaan, aktor tersebut terbagi menjadi dua, aktor internal dan aktor eksternal. Pembagian alokasi dana desa di Kecamatan Paminggir berdasarkan hak pengelolaan. Aktor bersifat internal seperti Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat Desa. Aktor eksternal berada diluar aparatur pemerintahan desa, aktor tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, Pendamping lokal desa, dan Pendamping Desa . Konflik sosial terjadi antara aktor internal atau eksternal sendiri, Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Peningkatan kesiapan dan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi dan mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial.Kata kunci : dana desa, konflik, stakeholder

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI LAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN TERINTEGRASI GUNA MEWUJUDKAN KONSEP SMART CITY di KOTA BANJARMASIN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi layanan Sipalui (Aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi) untuk Mewujudkan Konsep Smart City di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian diinterpretasikan dengan metode deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan. Implementasi (Aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi) Untuk Mewujudkan Konsep Smart City di Kota Banjarmasin khususnya di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Belitung Selatan, Kelurahan Sungai Bilu sudah berjalan dengan baik, proses kelurahan dalam mengelola sistem kepegawaian harus selalu berkoordinasi dengan pihak Biro Pemerintahan Kota Banjarmasin dalam hal pemasukan data dan segala kendala saat proses pelayanan kepada masyarakat sedang berlangsung, sedangkan dalam mencapai tujuan, pengaduan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya sistem pelayanan melalui layanan ini maka pelayanan menjadi lebih mudah dan cepat serta menghemat waktu baik bagi pegawai Kelurahan maupun masyarakat. Untuk pihak Kelurahan sendiri, kinerja yang dihasilkan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem manual.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pelayanan Administrasi, Pemerintah, Sipalui

KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Dan faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahiu keadaan yang sebenarnya terjadi dan memperoleh gambaran tentang berbagai persoalan yang muncul dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. (2) Untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas sudah cukup baik karena karakteristik atau indikator good governance seperti kerangka hukum, transparancy dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, responsiveness terhadap kebutuhan dan kondisi pelayanan sudah terlaksana ketika ada keluhan, effectiveness dan efficiency dengan menggunakan sumber yang tersedia sudah dijalankan, serta accountability bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jika dilihat dari aspek kinerja aparatur adalah kurangnya sumber daya manusia (Pegawai) adminstrasi, dan adanya petugas yang belum memahami tugasnya.Selain itu dari aspek kualitas pelayanan perizinan seperti sarana dan prasarana masih belum memadai dalam menunjang pekerjaan karena jumlahnya yang minim dan adanya peralatan yang rusak dan belum diperbaiki atau diganti, sehingga dirasakan belum cukup mampu memberikan pelayanan good governance yang baik kepada masyarakat.Keywords : Kinerja Aparatur dan Good Governance