IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Artikel ini membahas upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat. PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19 dan dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB.

PENGEMBANGAN MODEL DESENTRALISASI ASIMETRIS KAWASAN PERKOTAAN (STUDI DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT)

Kabupaten Indramayu dalam kedudukannya sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat sebagai pusat perdagangan dan pertemuan stategis dua kawasan, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan kawasan Indramayu yang dulunya bercirikan agraris berubah menjadi kawasan perkotaan. Dalam kebijakan desentralisasi ini perlu diarahkan menjadi kajian berupa kebijakan yang dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan karakteristik serta kondisi masing-masing daerah. Pemberlakuan (treatment) berbeda ini dikenal dengan sebutan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization). Kajian pengembangan desentralisasi asimetris di Indonesia, terutama di Kabupaten Indramayu, yaitu: bagaimana kondisi eksisting penyelenggaraan kebijakan desentralisasi asimetris di kabupaten Indramayu; dan bagaimana model desentralisasi asimetris di Indramayu sebagai kawasan perkotaan yang dapat dijadikan alternatif meminimalisasikan hubungan pusat-daerah, sekaligus dapat mendorong peningakatan daya saing daerah dalam upaya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif, pilihan narasumber penelitian ini tidak ditarik dari populasi melainkan secara purposif, dan membuka kemungkinan melakukan penelusuran narasumber secara snowbolling. Para narasumber (informan) dipilih menurut pertimbangan keahlian, memiliki kedudukan/jabatan resmi terkait masalah (pembuat kebijakan, pelaksana birokrasi), serta para pihak yang mempunyai keterkaitan masalah/ kepentingan dengan tema dan obyek penelitian. Lebih jelasnya, narasumber yang diwawancari adalah kalangan akademisi/pakar bidang pemerintahan lainnya, tokoh masyarakat/ LSM yang bergerak dalam masalah di Kabupaten Indramayu, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Indramayu maupun jajaran pejabat terkait, unsur DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu, dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Model Desentralisasi Asimetris di Kabupaten Indramayu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) adanya rasionalisasi kewenangan, artinya banyak berdiri kokoh kelembagaan pemerintah daerah yang masing-masing memiliki wewenang secara konstitusional atau rule of government; (2) adanya deferensiasi struktur, maksudnya didalam tubuh setiap kewenangan kelembagaan pemerintah daerah terdapat bobot dan ruang lingkup otoritas yang tidak saling sikut, saling klaim, dan saling lempar tanggung jawab; (3) adanya perluasan peran serta komunikasi politik massa atau rule of law instrument dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah. Dalam hal ini peran politik massa secara aktif dan kritis terhadap landasan filosofis pemerintahan demokratis, yaitu: adanya akuntabilitas, partisipatif, kesepakatan, kesetaraan hak, check and ballance. Dalam penerapan model desentralisasi asimetris ini, seperti di Kabupaten Indramayu, sebaiknya ada perbedaan perlakuan (treatment) antara satu daerah dan daerah yang lain dengan mempertimbangkan keragaman potensi daerah. Hal ini akan membantu proses mobilisasi sumber daya daerah dan sumber daya pemerintah yang lebih efisien untuk meningkatkan masyarakat di daerah. Oleh karena, esensi desentralisasi dan otonomi daerah yang dibangun di Indonesia pasca reformasi diterapkan jenis-jenis otonomi yang ada di Indonesia (otonomi reguler dan otonomi khusus) yang menjadi bukti empiris yang bisa dijadikan dasar untuk pengadopsian konsep desentralisasi asimetri

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM TATA KELOLA ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DI KOTA SUKABUMI

Judul penelitian ini adalah “Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menata dan mengelola angkutan umum perkotaan. Fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah tarif yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah, rendahnya minat uji KIR, jadwal pelayanan dan jalur trayek angkutan umum perkotaan yang belum merata. Peneliti menggunakan teori peran menurut Heroepoetri. Dimensi yang digunakan adalah peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan informan berjumlah tujuh orang. Data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Dinas Perhubungan belum berjalan secara maksimal karena belum bertindak tegas kepada pemilik angkutan umum perkotaan yang menetapkan tarif tidak sesuai peraturan, yang tidak melakukan uji KIR dan belum ada tindakan yang tegas terhadap supir ojeg pangkalan yang menghalangi adanya pemerataan akses transportasi. Agar pelayanan transportasi ini dapat berjalan secara maksimal, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi perlu meningkatkan lagi pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perencanaan dan pengaturan manajemen lalu lintas.

PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK: PUSKESMAS SEBAGAI GARDA TERDEPAN PELAYANAN KESEHATAN

Artikel ini mendiskusikan pentingnya revitalisasi Puskesmas mengingat peran utamanya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kehadiran lembaga ini sangat diperlukan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut lembaga ini perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas. Sementara itu, pemerintah juga harus terus mengadakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan fasilitas kesehatan secara merata. Adapun untuk menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dibutuhkan sinergi dari para pemangku kepentingan terkait dari berbagai tingkatan.

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan organisasi/pemerintahan. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak perubahan (transformation) guna menciptakan bentuk kerjasama yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan menguasai visi, misi dan tujuan organisasi, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa faktor kurangnya pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu: Pemimpin belum optimal dalam memberikan perhatian kepada seluruh pegawainya agar bekerja secara optimal. Sumber daya manusia yang kurang cakap dan kurang kompeten dalam melakukan tugasnya. Tekanan kerja yaitu tekanan internal yang dapat menghambat kinerja pegawai. Secara teoritis, fakta tersebut berkaitan dengan penerapan Kepemimpinan Transformasional di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis belum optimalnya, berdasarkan prinsip Idealized influence, Intellectual stimulation, Inspiration motivation, Individualized consideration. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan Kepemimpinan Transformasional yang mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN CIREBON

Sejak bergulirnya program keluarga berencana di Indonesia, sudah banyak membuahkan hasil dan pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian dan pertumbuhan penduduk. Indikasi yang terlihat dalam implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana belum efektif diantaranya sarana lingkungan yang kumuh, pencapaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah, kegiatan bina keluarga yang belum maksimal, kurangnya evaluasi dan pelaporan serta kurang maksimalnya koordinasi dari instansi terkait, keterbatasan jumlah pengelola/penyuluh, partisipasi masyarakat masih rendah serta keterbatasan sarana pendukung, kurangnya pembinaan terhadap institusi masyarakat, kurangnya sosialisasi keluarga sejahtera, dan respon dari pengelola program belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang berarti bahwa penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus. Implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon belum terwujud, disebabkan oleh faktor content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi) yang belum maksimal. Strategi yang efektif untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju terwujudnya keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon adalah cenderung ke strategi deversifikasi atau strategi ST, dimana dalam strategi ini menggunakan atau memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi, dengan inovasi menambah program lain supaya tidak jenuh.

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PRESENSI TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung diperoleh masalah disiplin kerja yang belum maksimal, hal ini terlihat dari indikator : tujuan dan kemampuan yang jelas, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan. .Hal ini disebabkan oleh sistem informasi administrasi presensi yang belum optimal, hal ini terlihat dari indikator: blok input, blok model, blok keluaran, blok teknologi dan basis data.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, studi lapangan (observasi partisipan dan non partisipan, wawancara mendalam kepada Kepala Dinas, angket yang disebarkan kepada 14 responden yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas), desain penelitian, data dan sumber data, key informan dan informan, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara kuantitatif diperoleh hasil sebesar 52,8% pengaruh sistem informasi administrasi presensi terhadap disiplin kerja di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang moderat/sedang.

ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat disebabkan belum efektifnya restrukturisasi organisasi. Penelitian ini mengidentifikasi masalah: penelitian ini, sebagai berikut: 1. Berapa besar pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. 2. Bagaimana restrukturisasi organisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif analisis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatoris, yaitu menyoroti pengaruh antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesissecara simultan dan secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh besar pengaruh variable restrukturisasi organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebesar 71,73%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel restrukturisasi organisasi berpengaruh cukup kuat terhadap kualitas pelayanan publik. Secara Parsial, pengaruh Kompleksitas sebesar 40.16%. Formalitassebesar 10.32% dan Sentralisasisebesar 21.19% terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

KAPABILITAS DINAMIS DALAM KEPEMIMPINAN

Perubahan lingkungan yang sedemikian pesat (disruptive era) menuntutrespon yang cepat dan tepat oleh pemimpin dalam setiap organisasi. Perubahan tersebut tidak saja dialami oleh sector privat yang biasanya cenderung lebih adaptif dengan kondisi yang ada, namun juga sector public yang saat ini memilik tuntutan yang sama dari masyrakat. Bupati Dedi Mulyadi dalam kepemimpinannya disebut-sebut membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Purwakartadengan berbagai kontroversinya.Tidak sedikit kebijakan yang dibuat menimbulkan pro kontra di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan kondisi factual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisisKapabilitas Dinamis Kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Penelitian ini menggunakanteori kapabilitas dinamis dalam dynamic governance yang dikemukakan oleh Neo Boon Shiong dan Geraldine Chen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ini telah memiliki kapabilitas dinamis dalam menjalankan pemerintahannya. Kendati demikian, kapabilitas dinamis yang dimiliki ini belum sepenuhnya terpenuhi, masihterdapat beberapa dimensi yang tidak terpenuhi dan beberapa masalah dalam pelaksanannya.