ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk)

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIMALUNGUN)

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat polri untuk menanggulangi dan membasmi peredaran narkotika yang sudah menyerang keseluruh kalangan umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Studi di Kepolisian Resort Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan peratuan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah kepolisian resort simalungun yaitu dengan upaya represif dan preventif.

PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN

Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian terhadap pendekatan perundang-undangan. Sumber data berdasarkan data primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pejabat perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dalam lingkup tanggung jawab dan wewenangnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN PEKERJAAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO: 70/Pid.Sus/2019/PN BJN)

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kesusilaan atau melawan hukum dan menjadi masalah yang rumit oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus dari masyarakat. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan No 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn). Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam perkara putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpebuhi dan dakwaan kedua Pasal 296 KUHP dan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Maka Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama satu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku prustitusi online, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana prostitusi online mendapatkan efek jera.

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONTRAKTOR DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN NO: 014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017 (STUDI KASUS CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN)

Keterlambatan pekerjaan kontraktor di bidang pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan permasalahan. Perjanjian pengadaan barang dan jasa disusun terlebih dahulu oleh pemberi pekerjaan, Tanggungjawab Kontraktor CV Putri Mandiri Sejati Medan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu lahir berdasarkan prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak dari pihak pemborong jika pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Kewajiban tambahan tambahan meliputi Membayar uang muka pekerjaan (down payment) kepada pihak pemborong setelah menerima jaminan pelaksanaan dari pihak pemborong. Keputusan badan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri setempat. Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisahan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/PID.SUS/2019/PN BLS)

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi kasus putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian yuridis normative. Bahan hukum penelitian diperoleh secara normative kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Zekkeri Saputra yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zekkeri Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.Bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa.

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

PEMIDANAAN PELAKU ANCAMAN KEKERASAN DENGAN CARA MENAKUT-NAKUTI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN)

Media elektronik yang banyak dipergunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yakni telepon gengam (handphone). Seiring dengan penggunaan media eletktonik yang demikian pesat, ternyata diikuti dengan tumbuhnya tindak pidana. Bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan baru dengan menggunakan media elektronik seperti telepon gemgam berupa penipuan, pencemaran dan bahkan melakukan pengancam dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 1210/Pid.sus/2018/PN.Mdn maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim terdakwa telah melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) disebabkan terdakwa Liwi Alias Virgo Hwang Alias Virgo yang telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial dalam studi putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah terbukti dan meyakinkan

PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)

Tindak pidana pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci mengenai “unsur muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”. Sehingga pengertiannya bersifat bersifat subyektif. Maksudnya perasaan terserangnya nama baik hanya ada pada korban saja. Selain itu di dalam Pasal tersebut terdapat unsur “Tanpa hak” yaitu unsur melawan hukum yang harus dibuktikan. UUITE tidak memberi penjelasan tentang maksud ke dua unsur tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa : undang-undang, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan lainnya[1]. Wujud perbuatan seseorang sehingga dapat digolongkan delik pencemaran nama baik yaitu Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN MENGUNGKAP TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik Dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan dengan pembagian wilayah pelayanan (area service), yang diatur di dalam Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan wawancara dan pendekatan perundang-undangan guna mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Staff, Ahli Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan juga tidak terlepas menggunakan data sekunder dan tersier.