Analisis Occupational Crime Terhadap Calo Anggaran Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014

Some fissure of rule and unconsistency of implementation could be made of same certain people to achieve personal or group goals. Misuse of these failure could then sacrifice that institutions, society or evan nation. I argued that could have been due to the existence of people who, because of his work, knew of the gap, and made use of the symbolization of his work for the achievement of his or their own interests. This study found that there are misuse practice of authority by certain people (senate) in addition of budget fund for certain area, correlated with occupational crime. This kind of people use the facilities of their position to make it easer. Seeing these problem, this qualitative study is trying to illustrated that brokers activities in House of Representetif of Republic of Indonesia views of occupational crime by Clinard and Quinney.

KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)

Kajian ini bertujuan untuk mengurai dasar teoritik terhadap klaim korupsi kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis data sekunder yang dianalisis melalui pendekatan kasus, konseptual serta pendekatan sejarah, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang korupsi kebijakan dengan kriminologi sebagai pisau analisisnya.Korupsi kebijakan oleh pejabat publik lahir menjadi korupsi jenis baru yang banyak menyita perhatian publik. Korupsi jenis ini menjadi suatu fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Siti Fadilah Supari, Hadi Poenomo dan Budi Mulya adalah beberapa kasus yang menjadi bukti verifikatif bahwa fenomena korupsi kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Korupsi kebijakan dalam perspektif kriminologi termasuk kualifikasi white collar crime dengan turunannya yaitu occupational crime dan discretionary crime. Korupsi kebijakan lahir karena adanya jabatan tertentu dengan wewenang yang legitimate berdasarkan hukum akan tetapi terdapat kepentingan pribadi di tengah kepentingan masyarakat sebagai nilai jahat untuk mencuri uang negara. Pada titik ini terlihat bagaimana hubungan kekuasan dengan praktek korupsi yang memiliki kecenderungan semakin besar kekuasaan maka potensi korupsi akan semakit tinggi. Kata Kunci: Korupsi, Kebijakan Publik, Kriminologi.