ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN TEKNIK PENGINDERAAN JAUH DI PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Seribu. Seperti yang diketahui bahwa pulau-pulau kecil rentan akan perubahan garis pantai yang menimbulkan abrasi sehingga terjadi pengurangan luas daratan pada pulau tersebut. Abrasi sendiri merupakan fenomena alam yang terjadi berupa berkurangnya garis pantai akibat adanya erosi dan gelombang air laut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak perubahan garis pantai terhadap luas daratan di Pulau Pramuka. Penelitian ini menggunakan penginderaan jauh sebagai metodenya untuk melihat perubahan garis pantai Pulau Pramuka dari tahun 1999 - 2020. Kemudian dianalisis menggunakan sistem informasi geografis untuk mengetahui besar laju perubahan garis pantai dan diketahui berapa luas sisa daratan yang telah terkena abrasi. Selain itu, dengan adanya laju abrasi kita dapat memprediksi pengurangan luas daratan beberapa tahun ke depan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pulau Pramuka cenderung mengalami akresi dengan rata-rata tingkat akresi mencapai 1 meter/tahun dan abrasi 0,7 meter/tahun. Tingkat akresi tertinggi mencapai 53 meter dan abrasi tertinggi mencapai 25 meter. Luas Lahan Pramuka terhitung sejak tahun 1999-2020 bertambah 257.759 m2 atau mencapai 13,75%.

STUDI PEMBUATAN ZONA NILAI LAUT UNTUK PENERAPAN PERPAJAKAN DI LAUT DALAM KAITANNYA DENGAN KADASTER KELAUTAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak aktivitas di ruang perairan lautnya. Aktivitas- aktivitas yang berlangsung di ruang perairan laut yang erat keterkaitannya dengan kadaster kelautan selama ini tidak diiringi dengan keberadaan dasar hukum perpajakannya. Padahal, peluang ekonomi Indonesia dari sektor kemaritiman dapat mencapai 1,3 kali dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, perlu kajian yang membahas persiapan dalam Kadaster Kelautan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan aspek-aspek yang diperlukan untuk mengimplementasikan kadaster kelautan di Indonesia, utamanya dari sektor perpajakan. Setelahnya, diharapkan dapat memacu peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat jika kadaster kelautan utamanya dari sektor perpajakan dijalankan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa kajian literatur, yaitu jurnal hingga peraturan- peraturan yang berkaitan dengan kadaster kelautan. Setelah dilakukan kajian aspek legal, aspek teknis, hingga aspek kelembagaan, ditemukan bahwa belum ada peraturan resmi yang terkait untuk kadaster kelautan namun ada peraturan lain yang relevan untuk digunakan seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang digunakan untuk perpajakan aktivitas tambak, serta Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk aspek teknis ditemukan tiga metode yang relevan digunakan dalam penilaian ruang perairan laut. Tinjauan ini menggunakan acuan dalam penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ditransformasikan ke laut untuk dijadikan sebagai Zona Nilai Laut (ZNL). Disamping itu, belum ditemukan lembaga terkait yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah, sehingga kajian ini merekomendasikan beberapa lembaga untuk bersinergi menjalankan kadaster kelautan di Indonesia.

ANALISIS TEMPORAL PERUBAHAN HUTAN MANGROVE MENGGUNAKAN CITRA SATELIT SENTINEL-2 (Studi Kasus di Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar)

Pulau Tanakeke merupakan salah satu pulau dengan hutan mangrove yang luas di pesisir Sulawesi Selatan. Hutan mangrove ini menjadi ekosistem penting bagi masyarakat sekitar karena nilai ekologi maupun ekonominya. Namun, dalam kurun waktu sekitar tahun 1980-2000, keberadaan mangrove tersebut terancam oleh perubahan penggunaan lahan dan juga pemanfaatan yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan temporal luas dan tingkat kerapatan hutan mangrove di Pulau Tanakeke antara tahun 2016 dan 2019. Metode analisis perubahan luasan hutan mangrove menggunakan data citra satelit Sentinel-2 multi temporal berdasarkan hasil klasifikasi hutan mangrove dengan menggunakan random forest pada platform Google Earth Engine. Akurasi keseluruhan hasil klasifikasi hutan mangrove tahun 2016 dan 2019 sebesar 91% dan 98%. Berdasarkan hasil analisis spasial diperoleh perubahan penurunan luasan mangrove yang signifikan dari 800,21 ha menjadi 640,15 ha. Kerapatan mangrove di Pulau Tanakeke sebagian besar tergolong kategori dalam kerapatan tinggi.

PERBANDINGAN ALGORITMA KLASIFIKASI MULTISPEKTRAL UNTUK IDENTIFIKASI OBJEK MANGROVE MENGGUNAKAN FOTO UDARA DIGITAL FORMAT KECIL

Hutan mangrove di Indonesia semakin hari semakin menyempit luasannya sehingga diperlukan inventarisasi dan monitoring keberadaan mangrove. Identifikasi objek mangrove dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan Foto Udara Digital Format Kecil (FUDFK) yang merekam objek melalui wahana drone dengan kamera saku yang dimodifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan algoritma klasifikasi terselia dan tidak terselia untuk pemetaan mangrove di Baros, Kabupaten Bantul, (2) dan menentukan algoritma klasifikasi multispektral dengan nilai uji akurasi tertinggi pada identifikasi mangrove. FUDFK yang digunakan adalah hasil pemotretan menggunakan kamera Canon powershoot yang memiliki band biru, hijau, dan NIR. Algoritma klasifikasi yang diperbandingkan adalah Maximum Likelihood, Parallelepiped, Mahalanobis Distance, dan Minimum Distance untuk klasifikasi terselia, serta IsoData dan K-Means untuk klasifikasi tak terselia. Hasil klasifikasi kemudian diuji akurasinya menggunakan confusion matrix berdasarkan pengambilan data di lapangan pada 40 sampel objek secara stratified random sampling. Hasil penelitian berupa visualisasi hasil identifikasi vegetasi mangrove menggunakan beberapa algoritma klasifikasi terpilih, algoritma klasifikasi terbaik, serta nilai uji akurasi (confusion matrix). Visualisasi hasil identifikasi vegetasi mangrove dilakukan pada beberapa algoritma terpilih menunjukkan bahwa pada algoritma terselia maximum likelihood memiliki nilai akurasi tertinggi yaitu 67,5 % dengan indeks kappa 0,5517 serta algoritma tidak terselia K-Means dengan nilai akurasi terendah yaitu 27,5% dengan indeks kappa 0,3898.

PENYUSUNAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK SEKTOR PERTAMBANGAN YANG AKURAT DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN SATU PETA

Berbagai permasalahan kewilayahan yang terjadi di Indonesia seperti tumpang tindih izin diberbagai sektor disebabkan oleh penggunaan peta dasar yang bervariasi keakuratannya. Pemerintah dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) mencoba memperbaiki kondisi ini dengan menyediakan satu referensi geospasial Indonesia yang terkini, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Terdapat dua Informasi Geospasial Tematik (IGT) sektor pertambangan yaitu IGT wilayah pertambangan dan IGT wilayah izin usaha pertambangan. Aturan tentang penyusunan IGT Wilayah Pertambangan (WP) yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), serta IGT Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) telah mengacu pada sistem referensi geospasial nasional dan digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal seperseribu detik (0,001") yang setara dengan 3,09227 cm. WIUP harus berada dalam kawasan peruntukan pertambangan (KPP). Ditjen Minerba telah menyelesaikan permasalahan tumpang tindih sama komoditas antar WIUP dengan mekanisme Clean and Clear (C&C) selama kurun waktu 2011-2019. Saat ini, Ditjen Minerba fokus menyelesaikan tumpang tindih IGT WIUP dengan sektor lain seperti kehutanan dan tata ruang. Guna mendukung KSP dan keterbukaan informasi publik, Ditjen Minerba mengembangkan MOMI sebagai media pengawasan, penyederhanaan birokrasi, dan pengambilan kebijakan kewilayahan pada sektor pertambangan.

PEMETAAN KOTA BERBASIS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo)

Pendataan dan pemetaan informasi geospasial Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dilaksanakan dengan semangat peningkatan kapasitas lembaga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan dalam pendataan dan pemetaan informasi geospasial wilayah kelurahan. Pendataan dan pemetaan informasi geospasial kelurahan ini dilaksanakan dengan bekerja sama partisipatif aktif antara tim ahli dengan jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga tercapai kesepahaman tentang informasi geospasial, terjadi saling alih pengetahuan dan pengalaman. Pendataan batas wilayah administrasi berjenjang secara kartometrik dengan membuat peta kerja berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Kota Probolinggo tahun 2015, batas wilayah administrasi tingkat RT ini diverifikasi dan divalidasi di lapangan secara partisipatif antara tim ahli, warga RT, pihak kelurahan dan kecamatan. Peta informasi geospasial kelurahan Kademangan meliputi informasi geospasial dasar (IGD) yang terdiri dari unsur wilayah administrasi tingkat kelurahan, RW dan RT. Pendataan dan pemetaan bidang tanah berupa bangunan dan bidang tanah sawah, tegalan/ladang atau tanah terbuka diidentifikasi dan dipadukan dengan peta PBB dari BPPKAD Kota Probolinggo wilayah Kelurahan Kademangan terkini. Peta PBB Kelurahan Kademangan juga ditumpangsusunkan dengan peta Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta bidang PBB Kelurahan Kademangan dengan bidang KKP yang telah telah dipetakan pada tahun 2016 itu identik.

PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN BATAS RT

Informasi mengenai batas administrasi menjadi hal yang sangat penting terutama batas administrasi skala besar (batas RT). Peta skala besar memungkinkan informasi spasial yang diperoleh lebih jelas dan detail. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini terjadi. Pemetaan sebaran covid-19 dengan menggunakan acuan batas administrasi skala besar (batas RT) memungkinkan diperoleh hasil yang lebih akurat. Kebutuhan yang mendesak inilah yang melatarbelakangi kegiatan pemetaan partisipatif pembuatan batas RT di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah delineasi dan digitasi. Metode delineasi dilakukan pada peta RW indikatif tiap kelurahan. Selanjutnya peta RW berisi informasi delineasi batas RT akan diolah menggunakan ArcMap untuk proses digitasi batas RT. Melalui kegiatan pemetaan partisipatif ini, sekitar 160 dari total 261 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peta batas RT. Kegiatan pemetaan partisipatif dinilai efisien namun perlu dilakukan survei lapangan untuk keperluan verifikasi data.

DAMPAK FISIK DAN SOSIAL PERUBAHAN GARIS PANTAI DI KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN CIREBON

Kecamatan Gebang merupakan salah satu wilayah pesisir di Cirebon yang cukup dinamis. Selama periode 1915-2019, garis pantai Gebang cenderung mengalami akresi yang mencapai 585 Ha dengan fenomena abrasi tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fisik maupun sosial dinamika perubahan garis pantai di Kecamatan Gebang. Data perubahan garis pantai diperoleh dari peta topografi Hindia Belanda dan citra satelit Landsat. Selama 104 tahun, lahan akresi sebagian besar telah berubah menjadi tambak dan penggaraman seluas 487,89 Ha, vegetasi mangrove seluas 41,92 Ha dan sisanya berupa sawah, badan air, lahan terbangun, lahan kosong, perkebunan, dan semak. Akresi tidak selamanya menguntungkan bagi masyarakat, namun membawa dampak merugikan bagi nelayan. Akresi menyebabkan kekeruhan bagi perairan Gebang, sehingga kadar khlorofil-a yang optimal sulit ditemukan pada radius belasan kilometer dari dermaga secara signifikan dengan r-square 0,84. Akresi juga berdampak pada penurunan salinitas sebesar 3,79 ppt yang menyebabkan kerugian bagi petani garam, selain disebabkan oleh kehadiran bangunan rekayasa pantai. Dari segi ekonomi, perubahan garis pantai memiliki dampak yang variatif bagi penduduk sekitar di antara nelayan, petani garam, dan petambak ikan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk dampak negatif dari perubahan garis pantai agar kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi dapat terjaga.

ANALISIS PENENTUAN TITIK LOKASI VAKSINASI COVID-19 MENGGUNAKAN SIG (Studi Kasus di SWK Arcamanik, Kota Bandung)

Pesatnya laju pertumbuhan penyebaran virus COVID-19 menyebabkan kerugian di berbagai sektor akibat terhentinya banyak kegiatan. Salah satu cara untuk mengatasi pesatnya laju pertumbuhan penyebaran virus ini adalah dengan melakukan vaksinasi secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat secara cepat dan tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan titik lokasi vaksinasi agar pemberian vaksin dapat berlangsung dengan cepat dan memperlambat laju penyebaran COVID-19. Penelitian ini dilakukan di SWK Arcamanik dengan menggunakan 2 metode, yaitu network analysis dan analisis lokasi. Metode network analysis digunakan untuk mengetahui wilayah mana saja yang tidak tercover dalam cakupan pelayanan fasilitas kesehatan setempat. Berdasarkan hasil dari network analysis, tahap berikutnya dilakukan penentukan titik lokasi posko vaksinasi di wilayah yang tidak tercover dalam cakupan pelayanan fasilitas kesehatan setempat. Tahap ini dilakukan menggunakan analisis lokasi dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kepadatan penduduk. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah diketahuinya lokasi alternatif untuk vaksinasi COVID-19. Lokasi ini diharapkan dapat menekan angka laju pertumbuhan penyebaran COVID-19.

MEASURING SPATIAL HEALTHCARE FACILITIES ACCESSIBILITY USING TWO-STEP FLOATING CATCHMENT ANALYSIS (2SFCA) (Case Study: Cianjur Regency, Indonesia)

The presence of healthcare facilities is quite essential to provide good healthcare services in a particular area, however, the existence of healthcare facilities is not evenly distributed in Cianjur Regency. This condition leads to the disparities of healthcare facilities across the Cianjur Regency. In this paper, we aim to measure and map the spatial disparities of healthcare facilities using a Two-Step Floating Catchment Analysis (2SFCA). This method can calculate the magnitude of spatial accessibility for healthcare facilities by formulating the travel time threshold and the quality of healthcare facilities across the study area. This research shows the result that the spatial accessibility of healthcare facilities in the Cianjur Regency is not evenly distributed across the districts. The spatial accessibility value resulted from 2SFCA is ranging from 0- 3.97. A low value indicates low spatial accessibility, while a higher value shows good accessibility. The majority of districts in the Cianjur Regency have the spatial accessibility value 0-0.5 (86%). Meanwhile, only a few have the higher value; value 0.5-0.99 as much as 6.6%, 0.99-1.49 as 3.3%, and 3.48-3.97 has a percentage of 3.3%. Also, this analysis results in the cluster of good spatial accessibility in healthcare facilities, namely the Pagelaran District and Cipanas District. Interestingly, the downtown of Cianjur Regency has lower spatial accessibility compared to both areas.