Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

Sintang merupakan salah satu kabupaten terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Upaya membangun Kabupaten Sintang dapat didorong dengan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan yang menuju lokasi pariwisata. Pembangunan jalan tersebut merupakan bentuk implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Prasarana Jalan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai yang dilandasi Keputusan Menteri Pekerja Umum Republik Indonesia Nomor: 284/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Prasarana Perdesaan Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan implementasi pembangunan jalan pada daerah pinggiran di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Permasalahan pokok yang ditelaah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi yang mencakup Perencanaan partisipatif, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai meliputi Kesadaran Masyarakat, Organisasi Pelaksana dan Anggaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya rangkuman dari hasil wawancara dibahas dalam sebuah focussed group discussion. Hasil penelitian menunjukkan program ini pada umumnya sangat didukung dan diterima masyarakat, meskipun sumber daya masyarakat belum tersedia secara maksimal. Pelaksana program PNPM Mandiri masih kurang memperhatikan faktor cuaca, anggaran yang kurang memadai sehingga tidak bisa melaksanakan pelatihan teknis dan kekurangan anggaran untuk pemeliharaan. Namun secara umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur di Desa Ensaid Panjang telah berjalan dengan baik

Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan SIM di Era Covid-19 pada Polrestabes Bandung Tahun 2020

Di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Bandung dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengalami penurunan nilai indeks evaluasi pelayanan SIM, jumlah pembuatan SIM, kapasitas gedung karena pandemi Covid-19 yang mengharuskan physical distancing, dan kurangnya sosialisasi terhadap informasi pembatasan waktu pendaftaran pembuatan SIM, serta sarana prasarana lahan parkir yang belum tertata dengan rapi dan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di era Covid-19 pada Polrestabes Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan audio-visual. Hasil penelitian menujukan bahwa dimensi assurance (jaminan) belum optimal, dimana Satpas Polrestabes Bandung tidak bisa memberikan jaminan ketepatan waktu sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan. Hal tersebut dikarenakan melihat dari banyaknya atau jumlah pemohon SIM yang membutuhkan pelayanan dan sistem yang bekerja dari pusat online atau offline, sehingga dapat mempengaruhi responsiviness (daya tanggap) dalam memberikan pelayanan yang cepat.

Perbandingan kinerja Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah

Mengevaluasi Daerah Otonomi Baru, tentunya perlu strategi dalam memilih variabel, indikator dan metode yang digunakan, agar hasil yang didapat dapat bermanfaat bagi perbaikan sekaligus peningkatan. Salah satu cara untuk dijadikan dasar pembanding yang tepat dan akurat adalah dari kinerja Pembangunannya antara daerah pemekaran dengan Induknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi pasca pemekaran wilayah dan seberapa besar perbedaannya dengan lokus penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang bersifat komparatif atau membandingkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan studi pustaka, menggunakan jenis data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja pembangunan manusia dan pembangunan sosial pasca pemekaran wilayah, namun kinerja pembangunan ekonomi terdapat perbedaan setelah pemekaran wilayah pada periode 2005-2019. Besarnya selisih atau perbedaan kinerja pembangunan ekonomi adalah 0,42, termasuk dalam kategori kecil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi, agar fokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin serta mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja

Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah di Kampung Nelayan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak putus sekolah dan strategi pemerintah kelurahan dalam mengembangkan SDM anak putus sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait faktor penyebab dan strategi pemerintah kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Lurah Kelurahan Belawan 1, Kepala Lingkungan XII Kampung Nalayan dan beberapa masyarakat yang bermukim di Kelurahan Belawan I Lingkungan XII Kampung Nelayan berjumlah 6 orang. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah dikarenakan adanya faktor dari dalam diri anak dan juga dari luar diri. Sebagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kelurahan untuk mengembangkan SDM anak putus sekolah tersebut yakni dengan menerapkan pendidikan kesetaraan, membuat dialog komunitas, mendirikan rumah zakat serta melaksanakan kegiatan keliling kampung. Dengan demikian, bahwa dapat ditarik kesimpulan permasalahan mengenai anak putus sekolah telah berhasil diminimalisir melalui strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan Belawan 1

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat, disertai penguraian upaya implementasi dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data penelitian berasal dari wawancara dengan teknik purposive, observasi dan studi literatur. Tahapan analisi data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan jika dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Barat belum menunjukkan hasil maksimal, akibat ketebatasan anggaran pelaksanaan program, masih minimnya kerjasama antara dinas pendidikan dan masyarakat, terdapat banyak lembaga pendidikan tapi tidak di ikuti kuantitas siswa yang cukup dan minim serta terbatasnya kualitas maupun kuantitas pengajar di lokasi terpencil. Maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat telah dilaksanakan dengan cukup baik, meski menghadapi berbagai masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keseriusan dari pemerintah dan semua pihak untuk dapat bergerak bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat

Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif

Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) merupakan bencana tahunan di Provinsi Riau yang tidak terelakkan dan berdampak luar biasa di dalam maupun luar negeri. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 menginstruksikan para pemangku kepentingan (multi sektor) berkolaborasi memprioritaskan upaya pencegahan untuk mengendalikannya, namun angka kejadian karhutla di Provinsi Riau masih tinggi dan fluktuatif. Tujuan penelitian ingin menggambarkan kondisi kolaborasi multi sektor pencegahan karhutla di Provinsi Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut menggunakan model Tata Kelola Kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi. Rekomendasi penelitian bagi satgas adalah masih diperlukan peningkatan dialog tatap muka untuk mengelaborasi aktivitas pencegahan yang sudah ada, pengembangan pemahaman bersama dalam menetapkan ukuran keberhasilan aktivitas pencegahan, dan mempertahankan komitmen serta rasa saling percaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantaranya adanya ketidakseimbangan sumber daya, kewenangan, serta pengetahuan, adanya desain kelembagaan yang formal, dan adanya kepemimpinan yang fasilitatif

Pengelolaan Pasar Klewer Pasca Kebakaran Berbasis Collaborative Governance (Perspektif Civil Society)

Kompleksitas yang muncul pasca kebakaran pasar Klewer diteliti melalui pengelolaan yang berbasis collaborative governance, dengan mensinergikan antara government, civil society, dan privat. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan collaborative governance dari perspektif civil society. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengungkapkan realita dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan pengalamannya. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, Teknik observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model inter aktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Civil society sebagai perspektif dalam collaborative governance dari aspek ketahanan budaya berhasil mempertahankan nilai luhur budaya lokal warisan Keraton. Aspek Benefit menghasilkan semangat untuk bangkit dan menjadi motivasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga sekaligus sebagai simbol pengusaha local. Aspek partisipasi berhasil mempercepat kelancaran kegiatan atau operasional pasar. Simpulan penelitian ini adalah Collaborative Governance dari perspektif Civil Society menjadikan kolaborasi pengelolaan pasar klewer pasca kebakaran lebih efektif.

Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan (3C), Penipuan dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan penggelapan dan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Tehnik analisis data memakai analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan (tipu gelap) , pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor dan narkoba adalah mengacu kepada kebijaksanaan Peraturan Kapolri dan Perundang-Undangan. Apabila dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika dalam kategori pemakai maka penyelesaian tindak pidana tersebut dengan lebih mengedepankan rehabilitasi ke Balai rehab milik pemerintah maupun swasta, sedangkan implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana curat, curas dan curamor (3C) dan tipu gelap mengacu peraturan Perundang-Undangan. Terhadap pelaku 3C apabila melukai korban bahkan meninggal dunia dan akan melukai petugas maka wajib dilakukan tindakan tegas dan terukur, serta terhadap perkara tipu gelap apabila sudah tercipta rasa keadilan bagi korban dapat dilakukan restorative justice

Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana kelurahan melalui perspektif Community Driven Development. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dari informan, maka dilakukan Observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan yaitu lurah, sekretaris kelurahan, dan perwakilan RT, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa pengelolaan dana kelurahan masih berfokus pada program fisik dan belum berfokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan masih merupakan program dari pemerintah kota Sorong, Belum seutuhnya berfokus kepada masyarakat, dimana program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan, seperti pengembangan UMKM. Perencanaan dan perancangan dilakukan sepenuhnya oleh perangkat kelurahan. Wewenang kontrol atas sumberdaya terkait pengelolaan dana kelurahan masih sepenuhnya ditangan pemerintah kelurahan sedangkan masyrakat tidak memiliki wewenang kontrol atas sumber daya. Masyarakat dilibatkan hanya sebagai pekerja dalam pelaksanaan program pengeloalan dana kelurahan dan bukan dilibatkan secara luas dalam pengelolaan secara manajemen. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah distrik (kecamatan) dan pemerintah kota Sorong

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan evaluasi kebijakan pengelolaan Sarana dan prasarana sampah pada pasar milik Pemerintah Kota Pekanbaru, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak), belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah dalam menyediakan Sarana dan Prasarana di pasar milik Pemerintah Kota Pekanbaru belum terpenuhi secara keseluruhan. Oleh sebab itu mesti adanya ketersediaan buruh angkut sampah yang maksimal, kendaraan pengangkut sampah yang memadai, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) permanen dan tidak permanen yang sesuai ukuran, kesadaran pedagang menjaga fasilitas sampah seperti gerobak sampah, tempat sampah dan lain sebagainnya, serta kesadaran untuk membuang sampah tepat waktu dan pada fasilitas sampah yang telah disediakan