PEMBERDAYAAN PETAMBAK IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MELALUI INOVASI TEKNOLOGI DIGITAL e-FISHERY DI KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT

Masyarakat Desa Puntang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petambak ikan lele dumbo (Clarias gariepinus), merupakan ikan air tawar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan petani ikan lele dumbo untuk meningkatkan pendapatan melalui inovasi teknologi digital e-fishery. Metode penelitian adalah kualitatif dengan deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi struktur dan wawancara berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil panen ikan lele dumbo sebelum penerapan e-fishery sebesar 20 – 30 kg, dengan harga jual Rp 15.000,00/kg dan dipanen 3 – 4 bulan sekali dalam 1 tahun. Melalui pemberdayaan yaitu bina manusia, bina usaha, bina kelembagaan dan bina lingkungan dengan inovasi teknologi digital e-fishery, maka hasil panen meningkat menjadi 1 – 3 ton/hari dengan harga jual Rp 18.500,00/kg.Untuk keberanjutan produksi ikan lele dumbo perlu peran serta Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kata kunci : e-fishery, keberlanjutan produksi, pendapatan, teknologi

IMPLEMENTASI WEBSITE DESA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut website desa sebagai media Pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem e-Government. Hal tersebut menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem e-Government di Indonesia, semakin tingginya persentasi pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi website desa dalam upaya pemberian pelayanan informasi pembangunan pada masyarakat desa. Electronic Governmnet merupakan suatu proses sistempemerintahan dengan memanfaatkan Information Communication AndTechnology (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasidan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono & Mulyanto, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992). Website hanura.desa.id cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, baik efek dalam kajian komunikasi massa (kognitif, afektif, dan konatif) maupun komunikasi interpersonal (keterbukaan, empati, dan sikap mendukung). Keywords: e-Government, website desa, informasi, pembangunan

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Pontianak dan untuk menganalisa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan Model Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Kondisi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik dimana pada ketiga dimensi masih terkondisi dengan baik yaitu pada struktur daerah pada sub dimensi kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan daerah, infrastruktur daerah yang mendukung dengan baik, suprastruktur daerah dimana kelembagaan daerah dan organisasi masyarakat daerah mendukung dengan baik. Kondisi yang kurang pada struktur daerah dan infrastruktur daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Kota Pontianak dapat atasi dengan pemetaan aparatur dan pengembangan kualitas sumber daya pemerintahan melalui pendidikan teknis dan fungsional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dan perlunya segera membuat peraturan daerah atau peraturan walikota mengenai penggunaan komputer yang legal dan penerapan green Information dan Communication Technology serta peraturan penyelenggaraan e-government.

PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DALAM MENGANALISIS MINAT PERILAKU PENGGUNAAN E-MONEY PADA MAHASISWA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Meningkatnya mobilitas masyarakat mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan kegiatan transaksi menjadi lebih mudah, efektif dan efisien namun tetap aman. Salah satu hasil dari perkembangan FinTech yang bisa dirasakan saat ini oleh masyarakat yaitu adanya perubahan bentuk uang, baik uang kertas maupun uang logam yang mulai digantikan oleh electronic money atau e-money. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan e-money di kalangan mahasiswa UIN SGD Bandung. Dalam penelitian ini teori penerimaan yang digunakan yaitu modifikasi dan pengembangan dari teori Technology Acceptance Model yang berfokus pada tiga faktor yaitu faktor persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, serta persepsi risiko. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deksriptif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 380 responden dengan hasil persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Kata Kunci: Technology Acceptance Model (TAM), Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Behavioral Intention dan E-Money

PENGEMBANGAN DESAIN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Perubahan pada era revolusi industri 4.0 mendasari sektor publik untuk berperan dalam menyederhanakan sistem informasi guna meningkatkan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah diawasi oleh lembaga pengawasan yakni Inspektorat Jenderal, yang berpusat secara hierarki melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Sementara, pada pemerintah daerah diawasi oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab melaporkan kepada Gubernur. Mendukung revolusi industry 4.0 Inspektorat Jenderal Kemendagri, telah membangun sistem informasi pengawasan di situs lhp.sistemdatabase.online. Pembangunan sistem yang sudah berjalan dari tahun 2018 hingga 2019 akan tetapi, mengalami permasalahan dan memerlukan desain untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan. Serta sinkronisasi data antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang dimaksud adalah data temuan hasil pengawasan Inspektorat Kemendagri dan penyelesaian temuan tersebut. Penyelesaian dimaksudkan menjalani fungsi Inspektorat Kemendagri sebagai konsultan. Dan penelitian dilakukan guna menganalisis permasalahan yang terjadi guna perbaikan sistem informasi pengawasan yang lebih sederhana. Tujuannya, mendapatkan data tunggal yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post postivsm dengan teori komunikasi pemerintahan. Data dilengkapi melalui wawancara secara mendalam guna perbaikan sistem dan membentuk desain baru pada sistem informasi pengawasan. Kata Kunci: Komunikasi, Sistem Informasi Pengawasan, Efesiensi