Paradigma Humanis Pelayanan Publik Pada Kebijakan Larangan Mudik 2021 di Pelabuhan Bakauheni Lampung

Tujuan penelitian ini membahas implementasi pelayanan publik para stakeholder di Pemerintahan Lampung pada kebijakan larangan mudik 2021 pada para pemudik dengan segala prosedur kesehatan dengan perspektif/paradigma humanistis. Kami menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif., yaitu menggambarkan beberapa kajian, kebijakan pelayanan publik dari berbagai literatur. Berdasarkan kajian literatur mendapatkan hasil Pelayanan penanaman nilai-nilai humanisme sebagai upaya preventif kepada para pelaksana pemberi layanan, satgas Covid 19 dibawah kordinasi Pemerintahan Lampung yang optimal, melalui lima indikator yang digunakan dapat dilihat bagaimana kualitas pelayanan upaya preventif larangan mudik yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangibel, dengan tracking para pemudik , pengguna jasa moda transportasi darat melalui swab antigen. Larangan mudik 2021 bagi pemudik yang insidentil karena sebab akibat keluarga darurat kesehatan, dan lain lain terjadi proses pelayanan publik yang berkualitas dan optimal kepuasan dirasakan oleh para penerima layanan dengan upaya preventif dan standa prosedur kesehatan melalui swan antigen sebelum menyeberang melalui pelabuhan bakauheni.

Alternatif Kebijakan Dalam Mengatasi Perilaku Digital di Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali kebijakan yang dapat mengatur perilaku digital masyarakatnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diberlakukan di Indonesia sebagai landasan hukum agar masyarakat tidak sembarangan dalam menggunakan internet. Undang-Undang ITE tidak mampu mewujudkan tujuannya, yaitu memberikan rasa aman di dunia digital. Undang-Undang ITE semakin ditanya fungsinya karena sejauh ini Undang-Undang ITE lebih bersifat reprensif daripada preventif. Penelitian ini dilaksanakan untuk merumuskan kembali alternatif kebijakan yang dapat mengatasi perilaku masyarakat di dunia digital. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data memanfaatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan, sepeti buku refrensi, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Penelitian menghasilkan beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi perilaku digital di Indonesia. Peniliaian alternatif kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kebijakan menurut Bardach. Alternatif kebijakan yang dipilih sebagai rekomendasi untuk mengatasi perilaku digital di Indonesia adalah memberlakukan persyaratan khusus seperti menggunakan E-KTP atau identitas lain untuk memperoleh akun di salah satu platform digital agar menciptakan “one person one account”.

Impelementasi Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Tujuan peneltian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mengambarkan beberapa kajian kebijakan publik tentang BUMDes Desa Naru. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang membahas tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, yang tertuang dalam Permendes PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam sejumlah desa di Indonesia masih banyak yang gagal menerapkan Permendes PDTT, salah satunya Desa Naru. Dalam sejumlah programnya, BUMDes di Desa Naru belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Naru dilihat dari keterlibatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Minimnya sosialisasi atau proses pengenalan BUMDes kepada masyarakat luas menjadi penyebab utama dalam kemajuannya serta struktur organisasi yang belum tertata dengan baik. sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan organisasi (BUMDes)

Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam di Indonesia

Indonesia memiliki potensi bencana alam dengan intensitas kejadian bencana alam yang tinggi serta memiliki potensi kerugian yang cukup tinggi. Proses penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih memiliki kelemahan-kelemahan yakni belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana, belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana, lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Kelemahan tersebut membuat lama dan semakin meningkatnya kerugian yang ditimbulkan sehingga semakin menambah beban akibat bencana alam.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Semangat membangun tata pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga Desa-Desa di Indonesia khususnya Desa Maria yang ada di kecamatan Wawo dapat berkembang secara menyeluruh dan tingkat perkembangan masing-masing. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyerapan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Adapun Metode peneilitian ini yaitu kuantitatif, Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows. Kemudian adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, quisioner, dan studi kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang mengatakan sangat baik 59,78%, kemudian responden yang menjawab baik 29,12%, dan responden yang menjawab cukup baik 7,10%, serta responden yang menjawab kurang baik 4%. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Maria telah mengalokasikan angggaran dana desa (ADD) dengan baik walaupun terdapat 4% yang menjawab kurang baik, hal ini penting untuk dilakukan restrukturisasi alokasi sesuai tepat sasaran, agar angka 4% dapat diminimalisir dengan baik Pemerintah Desa Maria bersama BPD.

Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar

Banyaknya pengaduan masyarakat berupa pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit, diskriminasi pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar menunjukkan adanya patologi birokrasi yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patologi yang terdapat dalam pelayanan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian adalah fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian patologi birokrasi dalam pelayanan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar, menunjukkan masih adanya perilaku negatif dalam hal ini patologi birokrasi dalam memberikan pelayanan seperti, penyalahgunaan wewenang, yang terdiri pemanfaatan kekuasan dan jabatan, dan memperlambat proses penyelesaian. Diskriminasi, seperti perbandingan promordialisme, satu almamater, status sosial, dan status kekeluargaan. Upaya untuk mengurangi terjadinya patologi birokrasi yang terdiri dari: pendisiplinan pegawai, yaitu kehadiran yang tepat waktu, dan menjunjung etos kerja serta peningkatan pengawasan, seperti sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan penerapan budaya organisasi yang optimal.

Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan Ddan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Penelitian ini digunakan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sragen, yang dilaksanakan saat pandemi Covid-19 sehingga dapat digunakan sebagai acuan penilaian pelayanan publik di masa pandemi. Pelayanan dinilai menggunakan 5 variabel yaitu, bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty). Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian memakai 2 cara yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian berdasarkan SKM variabel jaminan memiliki nilai paling tinggi yaitu 88.38 dan variabel empati memiliki nilai paling rendah yaitu 62.42 sedangkan menurut Analisis Regresi Linier Berganda didapatkan hasil yaitu variabel bukti fisik dengan nilai 3.505 dan taraf signifikansi 0.001 serta variabel empati dengan nilai 2.078 dan taraf signifikansi 0.040 memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan e-KTP. Hanya terdapat 2 (dua) variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan masyarakat Kabupaten Sragen yang pernah atau sedang melakukan pelayanan e-KTP, yaitu bukti fisik (tangible) dan empati (emphaty).

Upaya Pelestarian Kesenian dan Budaya Lokal di Kabupaten Lampung Barat

Penelitian tentang Upaya Pelestarian Kesenian dan Budaya Lokal di Kabupaten Lampung Barat ini difokuskan pada upaya pelestarian terhadap kesenian orkes gambus lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriftip kualitatif dengan berpedoman pada konsep-konsep studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, melakukan pendokumentasian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu pemanfaatan flatform digital youtube.com serta upaya pengenalan kepada generasi muda yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan cara berkesenian orkes gambus oleh para pegiat kesenian orkes gambus yang tersebar pada group-group orkes gambus yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kedua, membuat inovasi aransemen yang dihasilkan dari perpaduan antara kesenian orkes gambus dengan beberapa instrumen musik lainnya seperti alat musik keyboard dan Gamollan Pekhing. Ketiga, memberikan ruang tampil bagi para pegiat dan group-group kesenian orkes gambus pada acar-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun acara yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Implemetasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima

Secara otonom sejak 2012, Kecamatan Raba telah memiliki 11 (sebelas) Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Kota Bima. Sejak digulirkannya program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kecamatan Raba telah memberikan pelayanan pembuatan, perekaman dan mendokumentasikan program Nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diwilayah Kota Bima, namun penerapan e-KTP tersebut belum maksimal yang disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk yang ada, selain itu kemampuan pegawai masih kurang dalam mengoperasikan perangkat teknologi perekaman KTP, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan keramahan pegawai Kantor Camat Raba Kota Bima dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, observasi, dan studi kepustakaan. Data hasil penelitian yang diperoleh di lapalangan kemudian di analisis dengan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima bahwa sebagian besar responden menyatakan “sangat baik” sebanyak 18%, kemudian responden yang menyatakan “baik” sebanyak 30% serta responden menilai yang menyatakan “kurang baik” sebanyak 20% dan responden mengatakan yang menyatakan tidak baik sebanyak 10%.

Peran Aktif Masyarakat Dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian hingga saat ini. Hampir satu tahun pandemi tersebut terus menelan korban jiwa. Akibatnya tempat dan fasilitas umum yang merupakan area masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami hambatan. Untuk menuju New Normal, pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan Perwali terkait Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat dan fasilitas umum yang mendapat respon, baik respon positif maupun respon negatif dari berbagai kalangan di masyarakat khususnya pemuda. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aktif masyarakat dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Informan yang dipilih secara segaja yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Data Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan analisis kualitatf melalui tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemuda terhadap kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 di Kecamatan Kademangan Kelurahan Ketapang cukup baik, terutama implementasi Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan masyarakat. Respon pemuda baik secara kognitif, afektif, dan konatif di Kelurahan Ketapang mengalami perubahan pola kebiasaan, sikap, dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta tetap melaksanakan prosedur kesehatan bagi rumah makan, warung makan, cafe dan/atau restoran dan sejenisnya, bagi pemilik, karyawan, dan pengunjung.