DETERMINAN KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM KEPEGAWAIAN DI CHINA PERIODE 1980-2010

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan proses reformasi kepegawaian pada suatu negara, dengan menemukan faktor determinan dalam melakukan tranformasi dan pengembangan sistem kepegawaian sebuah negara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan menelaah data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat empat faktor determinan dalam keberhasilan China mereformasi sistem kepegawaiannya yaitu: faktor politik, hukum, birokrasi, dan ekonomi. Sementara itu pembelajaran baik yang dapat diadopsi dari setiap faktor ialah (1) faktor politik seperti komitmen, konsistensi, dan kapasitas pimpinan (2) faktor hukum seperti; penciptaan aturan main, pengawasan, dan penciptaan stabilitas, (3) faktor birokrasi seperti: profesionalitas, penerapan system merit, dan peningkatan kesejahteraan, dan (4) faktor ekonomi seperti: pemilihan kebijakan yang pragmatis dan pembangunan ekonomi yang mendorong investasi

PENERAPAN APLIKASI SIPEDIS (SISTEM PENEGAKAN DISIPLIN) PADA KPPBC TMP B MAKASSAR

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar telah mengatur mekanisme penegakan disiplin kepada para pejabat dan pegawai di seluruh satuan kerja yang mulai dimplementasikan. Telah disusun butir-butir yang mengatur pegawai agar disiplin dalam berpakaian dinas seragam dan pakaian olah raga (untuk senam Jumat pagi), disiplin dalam kehadiran dan jam kerja, serta disiplin dalam sikap dan perilaku. Permasalahan yang terjadi dalam implementasinya adalah proses pencatatan pelanggaran pegawai yang dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin masih secara manual, belum paperless, serta diperlukan transparansi yang dapat diakses secara real time atas kontrol kedisiplinan seluruh pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem aplikasi pencatatan pelanggaran dalam proses penegakan disiplin secara elektronik yang memudahkan Tim Penegak Disiplin dalam melakukan administrasi pelanggaran. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian terapan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan pengembangan pegawai dan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sebagai solusi memudahkan proses penegakan disiplin yang berbasis aplikasi, dapat diakses secara mobile, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta sarana monitoring pimpinan terhadap tingkat pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, demi kelancaran proses penegakan disiplin pegawai di dalam organisasi, diperlukan pemanfaatan SIPEDIS (Sistem Penegakan Disiplin) sebagai sarana yang mampu memberikan kemudahan dalam implementasinya.

KOMPETENSI TIK DAN KEHUMASAN ASN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA

Penelitian ini bertujuan untuk memotret profil dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dan Kehumasan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey pada 280 responden, wawancara pada 50 informan dan Focus Group Discission (FGD) di empat provinsi pada Tahun 2018. Data dikumpulkan, disajikan, dan dideskripsikan dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ASN bidang TIK dan Kehumasan pada wilayah yang diteliti memiliki jenjang pendidikan S1 dan berusia relative muda. Mayoritas mereka adalah Pejabat Fungsional Umum, bukan Pejabat Fungsional Tertentu. Pengalaman kerja mereka dalam bidang masing-masing beragam, yakni: kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 10 tahun. ASN Bidang TIK mengerjakan pekerjaan Perkantoran, dengan menggunakan aplikasi pengolah kata dan angka dan presentasi. ASN kehumasan dominan menggunakan aplikasi pengolah kata. Lebih dari setengah ASN dalam dua bidang tersebut belum pernah mengikuti pelatihan dalam bidangnya, sehingga hanya sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi. Kemampuan ASN yang diteliti berada rentang level ‘pemula’ hingga ‘mampu’. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi belum banyak, namun masing-masing ASN telah berusaha untuk dapat bekerja dengan baik dengan cara belajar secara otodidak. Pemerintah Provinsi yang diteliti mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK dan Kehumasan ASN.

EVALUASI PELAKSANAAN E-TENDERING PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-tendering di Indonesia masih mengalami beberapa masalah. Seperti halnya pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami tender gagal. Pada tahun 2016, jumlah tender gagal sebanyak enam paket tender gagal sebesar Rp4.695.581.000,00. Kemudian pada tahun 2017, jumlah paket tender gagal sebanyak empat paket sebesar Rp36.531.445.000,00. Pada tahun 2018, sebanyak empat paket mengalami tender gagal senilai Rp23.407.124.000,00. Sampai Agustus 2019, tender gagal terjadi sebanyak dua paket dengan nilai Rp2.061.932.000,00. Selain itu, masih terdapat adanya persekongkolan penyedia dalam mengikuti tender. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan E-Tendering Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian tender, dan penerapan reverse auction yang belum sesuai dengan ketentuan. Kecukupan biaya dan hasil dalam pelaksanaan e-tendering telah terpenuhi dan juga terjadi perataan distribusi kegiatan dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses e-tendering. Kepuasan para pihak dalam melaksanakan e-tendering adalah kemudahan akses sistem, persaingan dan prosesnya yang terbuka, dan mampu mengurangi beban kerja. Maintenance jaringan yang mengganggu jadwal tender, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan proses pemberian penjelasan belum sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya status ad hoc Pokja ULPD, kompetensi para pihak, koordinasi antara PPK dengan Pokja ULPD, maintenance jaringan, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan pelaksanaan tahapan pemberian penjelasan.

STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA

Jumlah pernikahan usia dini (15 tahun) tercatat tertinggi di Sulawesi Selatan. Angkanya mencapai 6,7% dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46%. Akibat pernikahan dini meliputi terenggutnya hak-hak anak seperti pendidikan dan dilindungi dari eksploitasi, juga munculnya permasalahan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara terstruktur serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yaitu Kepala Sekolah dan Guru SMK Negeri 1 Bulukumba (4 orang), orang tua siswa (5 orang) dan siswa (5 orang). Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R telah diterapkan di SMK Negeri 1 Bulukumba melalui tiga strategi yaitu pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekenomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Dalam penerapannya strategi kedua ini belum optimal. Strategi ketiga adalah peningkatan pengetahuan siswa melalui pendidikan formal yang penerapannya belum dapat dilaksanakan, meskipun siswa menganggap bahwa pengetahuan terkait pernikahan usia dini ini sangat penting. Penelitian ini merekomendasikan pemberdayaan peran keluarga, pembuatan kurikulum muatan lokal terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini, serta penelitian lanjutan melibatkan siswa yang belum terlibat dalam kegiatan PIK-R.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian penerimaan pajak.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salahsatunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, penerapan asas keadilan perpajakan danpelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan PajakPratama Bulukumba setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jumlah sampeldalam penelitian ini sebanyak 120 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaBulukumba, yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling yaitu dengan mengambilresponden secara acak dari tiga kabupaten yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak PratamaBulukumba. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Analisisdata menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis parsial dan simultan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakanberpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwakepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba setelah penerapan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara mayoritas dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak,penerapan asas keadilan perpajakan dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas penerapan peraturantersebut serta selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitianini.

KEPATUHAN PELAYANAN FARMASI KLINIK DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO

Pelayanan farmasi klinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien sehingga perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai dengan sebelas indikator pelayanan farmasi klinis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Metode penelitian menggunakan pendekatakan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan Teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Instalasi Farmasi, penanggung jawab Pelayanan Informasi Obat, penanggung jawab Depo, apoteker, dan pasien. Hasil penelitian menemukan bahwa sebelas indikator pelayanan farmasi klinik yaitu pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada indikator yang belum optimal. Hanya satu indikator yang belum terlaksana yaitu pemantauan kadar obat dalam darah karena terkendala dengan pembiayaan sarana dan prasarana yang cukup mahal. Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dilakukan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit, diantaranya perlu peningkatan SDM, penjadwalan visite yang lebih intens, penganggaran yang memadai untuk pengadaan alat kesehatan dan produk media edukasi.

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN MELALUI TANDA PAGAR #ENERGIBERKEADILAN PADA MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintahan melalui tanda pagar (tagar) #EnergiBerkeadilan pada media sosial Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada media sosial Kementerian ESDM. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, data primer dari wawancara terhadap key informants dan data sekunder berupa tinjauan literatur seperti jurnal, buku dan peraturan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tagar #EnergiBerkeadilan merupakan rangkuman dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yang merupakan tagline dari Kementerian ESDM dan diteruskan menjadi tagar di media sosial Kementerian ESDM. Tagar #EnergiBerkeadilan (1) dianggap belum merubah bagaimana kita berbicara secara verbal atau non verbal pada media sosial, (2) menjadi campaign terkait program dan capaian kinerja sektor ESDM pada media sosial Kementerian ESDM, (3) bisa digunakan atau dijadikan sumber pencarian konten, (4) memerlukan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara luas, untuk menjadi sarana baru gerakan sosial tagar #EnergiBerkeadilan yang membuat masyarakat tertarik berpartisipasi pada kegiatan tersebut, dan (5) Kementerian ESDM secara rutin melaksanakan kegiatan Temu Netizen, untuk merubah bagaimana membangun komunitas virtual.

ridwan EVALUASI PENERAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KOTA MAKASSAR

Kegiatan Pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja masih menjadi kendala dalam penerapannya karna tidak dilakukanya pemeriksaan kesehatan awal dan kesehatan khusus pada tenaga kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Balai Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan kerja, Sesuai Permenakertrans No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan dan Penyeleggaraan keseselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan serta mengamati secara mendalam tentang evaluasi penerapan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja . Sumber data yang dianalisis adalah hasil wawancara, Pengamatan langsung pada Bidang Pelayanan,Bidang Umum Tenaga Kerja serta telaah dokumen di Balai Besar Pengembangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja pada perusahaan masih belum efektif karena belum diterapkan pemeriksaan kesehatan awal dan khusus, rekomendasi yang ditawarkan peneliti kepada BBPK3 untuk merevisi atau amandemen undang-undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan penerapan ISO 15189 tentang akreditasi laboratorium klinik Agar perusahaan dapat menerapkan Pemeriksaan Kesehatan kerja Awal,berkala dan khusus, supaya Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja semakin sempurna guna meningkatkan efisiensi dan pencapaian tingkat kinerja tenaga kerja lebih tinggi. Kata Kunci : Pemeriksaan Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

A COMPETENCY IN IMPLEMENTING THE MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK (KPJM) OF BUDGET FIELD ON FINANCIAL AND REGIONAL INCOME DEPARTMENT OF WEST SULAWESI

This study aims to determine the extent of the readiness of the competency of the Civil Servant (ASN) in the implementation of the Budget Sector Medium Term Expenditure Framework (KPJM) of budget field on financial and regional income department of west sulawesi. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, where this study uses interview guidelines as the main instrument of data collection. The informants in this study came from the staff of the budget department of BPKPD west sulawesi one person, secretary of BPKPD one person, the head of the budget department one person, the head of the sub-sector of the budget three people, the budget staff seven person. The results of the research are that the Medium Term Expenditure Framework system program is ready to be applied in the Budget Sector of the West Sulawesi Province Finance and Regional Revenue Management Agency as one of the needs in streamlining the management of the budgeting process, as well as the required competencies which have been a concern in terms of the ability to operate the Medium Term Expenditure Framework system is ready, only a little constrained by the absence of socialization or training and the absence of work guidelines for the application of (KPJM) as a reference for operating the (KPJM) system.