KONSEP HAK KEPEMILIKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

This study focuses on the concept of land ownership rights based on Indonesian customary law and Islamic law. This study is a normative legal research with the approach of statutory law, customary law and Islamic law. Data obtained through library research. Based on this study, it is concluded that both Indonesian Customary Law and Islamic Law recognize individual ownership of land, but that ownership has a social function, namely that land rights must provide benefits for welfare, both the welfare of the owner and the welfare of the community. Both Indonesian Customary Law and Islamic Law prohibit land ownership that is detrimental to the welfare of others. This concept is expected to become a reference in formulating the ownership of material rights in Indonesian National Law.

Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Penyelesaian Perselisihan Berkaitan Perjanjian Kerja Bersama

REVISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI MASALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERKAITAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Kaitannya Dengan Larangan Hakim Memutus Lebih Dari Yang Dimintakan Oleh Para Pihak

Keberadaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar kemandirian hakim dalam memberikan putusan di pengadilan dapat dikatakan sulit untuk dilakukan mengingat pada umumnya putusan hakim biasanya didasarkan pada tuntutan jaksa. Keadaan ketika hakim memutus suatu perkara berdasarkan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari suatu perkara), maka tidak menutup kemungkinan putusannya melebihi tuntutan jaksa, dan hal tersebut dapat menimbulkan polemik, terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang nyata-nyata mendapat pertentangan dari berbagai pihak termasuk jaksa karena sulit untuk mekakukan eksekusi.