PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang dilakukan melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian hanya satu orang yaitu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Purwakarta pada pelaksanaanya masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan yaitu seperti terbatasnya personil dari Satpol PP yang bertugas di Kecamatan Purwakarta dan masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Hal ini mengakibatkan jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Kata Kunci : Pembinaan, Protokol Kesehatan, Satpol PP

GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT

Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km². Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan guna meminimalisir segala gangguan tibumtranmas. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran pelaksanaan program Pas Kencan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yakni terkait minimnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet atau call center. Kata kunci: Satpol PP, Kabupaten Garut, Inovasi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT OLEH SATPOL PP DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWAKARTA

Kondisi krisis akibat Corona Virus dalam struktur negara kesatuan adalah kewajiban pemerintah pusat, selain itu juga merupakan tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi agar mata rantai Covid-19 dapat terputus. Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 dan Inmendagri No 4 Tahun 2020, maka diarahkannya salah satu cabang dalam pemerintahan yaitu Satpol PP yang dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via daring dan studi dokumentasi melalui media massa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pelaksanaanya masih belum efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM tergantung kepada alasan tidak mengetahui adanya kebijakan PPKM serta tidak mau menyetujui kebijakan PPKM dan ketidakmampuan untuk mengikuti kebijakan PPKM tergantung dari beberapa faktor mulai dari dirinya sendiri dan/atau faktor yang berasal dari lingkungan. Kata kunci: Satpol PP, Protokol Kesehatan, Peraturan Bupati

MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI LITERASI MEDIA DI KELURAHAN KARIANGAAU KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN

Informasi Hoax yang dipercayai oleh sebagian masyarakat dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Kariangau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan mendeskripsikan urgensi dari literasi media dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di Kelurahan Kariangau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, masyarakat Kariangau mampu menggunakan media dengan cukup baik. Namun sebagian masyarakat Kariangau belum mampu memahami apakah informasi tersebut adalah informasi Hoax atau tidak, terutama saat informasi tersebut diperoleh melalui Whatsapp Gorup keluarga. Sehingga sebagian masyarakat mempercayai semua informasi yang diperoleh dari media tersebut. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Kariangau telah berpartisipasi dalam menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari suatu media khususnya media sosial, dengan mencari kebenaran informasinya terlebih dahulu atau melakukan penyaringan informasi sebelum informasi tersebut disebarkan kepada orang lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sejauh ini literasi media secara pribadi telah dilakukan oleh masyarakat Kariangau dengan cukup baik, namun pemerintah Kelurahan Kariangau belum memiliki program literasi media secara khusus untuk masyarakat. Sehingga peneliti merekomendasikan bahwa dilihat dari urgensinya, maka program literasi media perlu disusun dan dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kelurahan Kariangau dan juga dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Literasi Media, Ketenteraman dan Ketertiban Umm, Kelurahan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menekankan untuk mendeskripsikan suatu kejadian berdasarkan pengalaman partisipan pada saat bertugas di daerah. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa SatpolPP sebagai satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kedudukan, Tugas

PEMBELAJARAN DARI PENANGANAN COVID-19 MELALUI PROGRAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembelajaran apa yang didapatkan dalam penegakan program PPKM untuk mengurangi dampak dari pandemi sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lainnya. Penulisan penelitian ini menggunakan tiga macam sumber yaitu dari berbagai media massa, penelitian terdahulu dan survei lapangan dengan metode penelitian kualitatif fenomologi. Hasil kajian adalah bahwa ada delapan kunci utama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kunci utama tersebut adalah transparansi, pemimpin yang tanggap, perbaikan kebijakan, forum masyarakat, vaksinasi, peningkatan kualitas kesehatan, evaluasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi.Kata Kunci: Pandemi; Pembuatan Kebijakan; Respon Kebijakan; Dampak PPKM

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hutan dan lahan gambut yang rawan menjadi penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat melalui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui adanya peran utama dari BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berkoordinasi dengan TNI/POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan manggala agni serta juga dengan memberikan sarana dan prasarana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berupa pompa air, selang pemadam, pendirian pos pemantauan titik api serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Faktor penghambat yaitu ada beberapa tempat yang sulit untuk menjangkau lokasi kejadian kebakaran, lahan gambut yang sulit diatasi dan musim kemarau panjang sehingga kekurangan sumber air untuk dilakukan pemadaman. Upaya yang dapat dilakukan dengan membuat embung atau kolam penampungan air dan membuat kanal dengan menggunakan alat berat exacavator sebagai alat utama sehingga sumber air mudah didapatkan dan merumuskan strategi melalui analisis SWOT. Kesimpulan penelitian adalahsecara garis besar peran BPBD dalam menangani bencana ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun pada peIaksanaan terdapat beberapa kendala sehingga penulis memberikan saran yaitu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan BNPB dalam rangka pengadaan alat yang masih kurang seperti tabung oksigen bagi petugas penanganan kebakaran. Kata Kunci : Peran; Pencegahan; Kebakaran Hutan dan Lahan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TAN PAROKOK DI SEKRETARIAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Seluma salah satunya mengenai penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal demi terwujudnya lingkungan kerja yang sehat tanpa asap rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma; 2) untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; 3) untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang pertama, belum terlaksana secara optimal disebabkan permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaannya terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketiga, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yaitu pihak penegak hukum (Satuan polisi pamong praja) harus tegas dalam pelaksanaan turun ke lapangan, menyediakan fasilitas berupa Smoking Area, menguatkan dan menegaskan sanksi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Seluma

IMPLEMENTASI PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengahmerupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penegakan protokolkesehatan di Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian inimenggunakan teori implementasi Edward III yang dilakukan berdasarkan empat variable,yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Stuktur Birokrasi. Metodeyang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatifdengan cara eksploratif. Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yakni;wawancara, observasi, dan analisis. Hasil analisisnya adalah: (1) Kesadaran masyarakatyang rendah menyebabkan penerapan protokol kesehatan menjadi tidak maksimal 2) Sanksiyang diberlakukan tidak memberikan efek jera. (3) Keterbatasan Anggaran. Berdasarkanhasil tersebut, diperlukan kolaborasi proaktif dari semua unsur pemerintah pusat, pemerintahdaerah, serta masyarakat. Pengembangan inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19,serta sosialisasi agar dapat diterima secara ilmiah dikalangan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Protokol Kesehatan, COVID-19

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai, verivikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai denagn SOP. Hai ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurang optimalan dalam penertiban PKL di seputan pasar Tanjungsari. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secaar persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstrutur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evalusi kerja dengan melakukan reposisi pelaksaaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedapankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara reprensif dengan memberikan solusi relokasi PKL ketempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter fari pasar Tanjungsari. Tahapan yag ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian punishent kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh pelatan pelanggar dianggku dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat dimbil oleh pemiliknya denga membawa dan menunjukan kepada petugas kartu identitas diri. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Trantibmas