IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES

Indonesia in May 2018 was again shocked by the act of terrorism in the form of an explosion that occurred in urban areas on three Surabaya churches carried out by one family, the next action was an explosion in the North Surabaya Police Resort City with a suicide bombing involving one family as well. This fact is an indicator that the nation must re-evaluate the country's defence, which is carried out by the people. The perpetrators have been living with the community all this time but have escaped our mutual attention. Terrorism and radicalism cases also continue to thrive among universities, both state and private, especially those in urban areas. Therefore, it is necessary to re-examine how the implementation of state defence which has been carried out in higher education. In this study the method used is descriptive phenomenological quality and the theory used is the theory of public policy implementation George Edward III. The results of the study show that communication between stake holders is still running independently and has not been integrated and coordinated optimally, the resources used are still carried out individually which results in ineffective and inefficient, disposition (authority) regarding state defence still has its own perceptions between agencies, the bureaucratic structure also has not shown the achievement of effective and efficient goals.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Permasalahan kompleks yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah permasalahan pembangunan ekonomi, khususnya angka pengangguran yang tinggi. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang memiliki IHK (indeks harga konsumen) tertinggi di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara memprioritaskan dan memberdayakan para tenaga kerja lokal. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan untuk pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya pencapaian target tersebut yaitu dimensi komunikasi kurangya pemahaman masyarakat, dimensi sumber daya terdapat sarana prasarana yang tidak mendukung, minimnya dana yang dianggarkan, serta kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja Lokal Kota Pekanbaru. Dimensi disposisi pemerintah belum mematuhi terkait penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75%, terdapat oknum perusahaan yang tidak transparan dalam pelaporan ketersediaan lowongan pekerjaan, sedangkan dimensi struktur birokrasi sudah baik, dilihat dari adanya standar operasional prosedur. DISNAKER Kota Pekanbaru telah melakukan upaya untuk menyikapi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat, pengawasan dan pembinaan terhadap pihak perusahaan serta mengajukan penambahan jumlah pegawai, dana dan peningkatan sarana prasarana. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Tenaga Kerja Lokal.

Implementasi Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-elektronik bagi Penduduk Luar Domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

<p>Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi hak pribadi penduduknya, salah satunya melalui pelayanan administrasi kependudukan. Perkembangan teknologi dan tingginya mobilitas penduduk memiliki pengaruh terhadap pelayanan administrasi kependudukan setelah adanya perubahan asas pelayanan yang semula asas peristiwa menjadi asas domisili, khususnya pelayanan KTP-elektronik. Menanggapi pengaruh tersebut, pemerintah melalui Kemendagri membuat kebijakan yaitu pelayanan KTP-elektronik luar domisili. Tujuannya untuk mempercepat cakupan kepemilikan KTP-elektronik secara nasional bagi penduduk wajib KTP serta memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji permasalahan mengenai implementasi pelayanan, kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelayanan KTP-elektronik luar domisili. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian primer diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, peraturan yang berlaku dan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-elektronik bagi penduduk luar domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sudah cukup baik, karena memenuhi variabel-variabel dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn serta teori Edward III meskipun terdapat kendala jaringan server, data pemohon yang belum diupdate, belum ada standar operasional prosedur, dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya dari Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk mengatasi jaringan server dengan ping jaringan/ memeriksa koneksi, sedangkan untuk mengatasi data pemohon yang belum update adalah menghubungi administrator database (ADB) Disdukcapil daerah asal untuk mengkonsolidasikan data ke pusat, Disdukcapil Kabupaten Sragen harus segera membuat dan mengesahkan standar operasional prosedur dan mengajukan permintaan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara.</p>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “JOGO TONGGO” DI KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan Jogo Tonggo merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19. Kebijakan ini dilaksanakan berbasis kearifan lokal masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah yaitu gotong royong. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan di tingkat rukun warga (RW) dengan membuat Satgas Covid-19 yang bernaman Satgas Jogo Tonggo. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakanmetode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Untuk melakukan analisis data penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo yang dianalisis dengan menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik sesuai dengan pedoman yang ada. Faktor pendukung kebijakan ini adalah budaya gotong royong, kepedulian dan kebersamaan yang masih kental di masyarakat, serta koordinasi yang jelas antar pelaksana kebijakan ini. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti adanya warga yang belum memahami Kebijakan Jogo Tonggo, dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Upaya yang dilakukan para pelaksana kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi, memberikan contoh kepada masyarakat, dan melakukan contact tracking.

Implementation of the Tourism Development Master Plan Policy in the Tourism Village of Kepuharjo, Cangkringan District, Sleman Regency

Based on Law Number 23 of 2014, the potential for improving community welfare is an optional affair by the government. This encourages every local government to develop a tourist village. Therefore, this study provides an overview of the application of the rules in order to develop the Kepuharjo Tourism Village in Cangkringan District, Sleman Regency. Furthermore, this study uses the type of rule application from George C. Edward III. In the preparation of this research, the researcher used a descriptive qualitative approach. This means that the types of data sources used are primary and secondary data. Based on the results of interviews and observations, it can be concluded that the implementation of the policy for developing the Tourism Village of Kepuharjo Village is not optimal. The implementation of the program is not optimal because there are several factors that influence the development of tourism villages, namely from the resources and bureaucratic structures. Meanwhile, the driving factors for the development of the tourism village are aspects of communication and disposition.

Implementation of nagari expansion policy in Nagari Preparation for Koto Gadang Jaya, Kinali District, West Pasaman Regency

The regional government of the West Pasaman Regency has implemented the nagari arrangement using the expansion of nagari. However, there are problems regarding the policy of nagari expansion in the Nagari Preparation of Koto Gadang Jaya. Therefore, this study aims to determine the strategies and problems of expanding the preparatory nagari in Koto Gadang Jaya, West Pasaman Regency. This research is qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques used interviews and documentation. This study used Edward III theory with communication variables, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The research findings showed several problems related to implementing the expansion policy of the Nagari Preparation Koto Gadang Jaya; first, on communication variables in the indicators of transmission, clarity, and consistency; second, on the resource variable in human resources, financial resources, and infrastructure facilities indicators; third, the bureaucratic structure variable in the standard operating procedure indicators and fragmentation. Meanwhile, the excellent variable is disposition. This research concluded that the implementation of the policy of expanding the Nagari Preparation Koto Gadang Jaya has not been going well; several problems must be resolved by the party responsible for the policy.

IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK DI KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR

Pada masa pandemi, terdapat 37.000 UMKM yang melaporkan dampak serius, yaitu sebanyak 56 persen UMKM mengalami penurunan usaha, 22 persen UMKM bermasalah kredit macet dan lainnya berupa distribusi dan kekurangan bahan baku. Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk pajak penghasilan UMKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi insentif pajak di KPP Pratama Pontianak Timur, dimana merupakan lokasi usaha 56% UMKM di wilayah Pontianak. Melalui model G Edward III akan diukur kebijakan insentif pajak dan kendala yang dihadapi. Penelitian disusun dengan metode kualitatif berfokus pada keberhasilan implementasi empat faktor : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan kendala yang dihadapi dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan insentif pajak. Penelitian ini melibatkan wawancara petugas pajak terkait dengan implementasi kebijakan insentif pajak. Hasil penelitian menemukan penerapan insentif pajak diajukan 28,23% oleh wajib pajak pada tahun 2020. kedua penelitian ini menemukan kendala penyampaian informasi, penurunan omzet, penguasaan teknologi, jaringan internet dan penguasaan aplikasi perpajakan dalam penerapan insentif pajak. Model G Edward III tentang faktor keberhasilan implementasi dalam kebijakan insentif pajak tidak efektif karena faktor komunikasi dan sumber daya. Namun, faktor lain seperti disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik dan mendukung penerapan insentif pajak

IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-KULIAH) DI UNIVERSITAS RIAU

The Indonesian Smart College Card Program is a program that provides tuition assistance from the government for high school/vocational graduates who have good academic potential, but have economic limitations and want to continue to a higher education level, either D3, D4 and S1. KIP was created by the government as a complement to the Bidikmisi program, which aims to help the poor to continue to receive higher education. This study aims to look at the implementation of the Indonesian Smart Card program at the University of Riau and the factors that support its implementation. The research method used is descriptive qualitative method and uses the theory of policy implementation according to George Edward III which consists of several indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study are the finding of deficiencies that are a concern for improvement, namely in the socialization so that the implementation of the KIP program has not run optimally at the University of Riau. The supporting factors in the implementation of the KIP program at the University of Riau include communication between implementers, human resources, budget resources, equipment resources, authority resources, dispositions, and bureaucratic structures. Researchers provide suggestions that communication, especially socialization can be improved so that the implementation of this program can run optimally.

How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia

A This study aims to determine the extent of waste management in Bantul Regency with the concept of policy implementation by Edward III, which consists of policy communication, policy coherence, and policy implementation consistency. The government and society are currently trying to manage 3R-based waste (Reduce, Reuse, and Recycle). Researchers used a qualitative descriptive method using secondary data consisting of literature, online media and the internet, and documents from the Bantul district government. The results of the study stated that: Bantul Regency Government is still not optimal in terms of waste management; this can be seen from the level of attention to waste management and management, which is still minimal, thus giving the result that the government has not succeeded in handling waste quickly, precisely and correctly. However, if seen from the amount of waste mass, there was a reduction from 202,910 tons (2019) to 192,021 tons (2020); this is because COVID-19 has stopped mobility and activities so that the amount of waste is not as much as in 2019. However, it should still be noted that waste management must be improved so that waste in the future does not become a new problem.