PENGGUNAAN CERTIFIED EMISSION REDUCTIONS SEBAGAI BUKTI OBJEK TRANSAKSI CARBON CREDITING

Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis skema perdagangan karbon menurut Hukum Perdata khususnya jual-beli. Kedua menganalisa mengenai Certified Emissions Reductions (CER) sebagai bukti objek transaksi Carbon Crediting.Dalam hukum perdata Indonesia tidak mengenal karbon sebagai objek hukum, tetapi Indonesia telah melakukan jual-beli karbon sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun demikian dalam precedent praktek hukum dapat direplikasi sebagai objek hukum tidak berwujud. Hak kepemilikan dari karbon ditandai dengan CER berpotensi sebagai peneguhan objek kepemilikan karbon belum dapat dipastikan yang dapat berakibat pada adanya konflik dimasyarakat karena hak karbon dan pembagian manfaat dari jual beli karbon belum dapat dipastikan.

TANGGUNGJAWAB HUKUM KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Corruption practices occur in Indonesia not only involving individuals, but corruption involving a limited liability company. The purpose of this study is to determine law enforcement against corporations related to corruption and factors that influence the law enforcement of legal entities or corporations. Data analysis method used is normative analysis, researchers also conduct interviews, from the results of the study will be linked to existing rules. The issuance of PERMA RI No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations of accountability and law enforcement needs to be done. The law enforcement process for corruption cases that are sanctioned is only the director or commissioner of a legal entity that commits a criminal act of corruption but should the legal entity itself as well.