Dialektika Tradisi Keilmuan dalam Islam

Diskursus keilmuan Mesir nampaknya bisa dianggap letupan awal dan menjadi acuan perkembangan pemikiran modern abad 20. Hal itu bermula dari dialektika inteligensia Muslim di Mesir pada kurun abad 17-19 yang mendapat tantangan hebat dari penetrasi Eropa. Di sinilah lempengan sejarah menarik yang menyedot perhatian dunia Islam. Ini merupakan massa di mana Mesir memasuki perubahan dan konstruksi sosial yang dinamis. Konstruksi ilmu yang membentuk wilayah itu berhasil mewarnai dan membuka berbagai akses dinamika sosial di Mesir. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi ilmu dan analisis dialektis. Beberapa tokoh dan pemikiran utamanya diurai. Tujuannya memberikan potret sosial dinamika pemikiran para inteligensia Muslim Mesir sebagai pengalaman dan bagian menarik dari tradisi keilmuan Islam. Hal penting yang menjadi pengalaman bagi dunia Islam adalah bahwa tradisi keilmuan dalam Islam yang membawa konstruksi ilmu di tengah masyarakat mesti berbuah amal. Pengalaman inteligensia Muslim Mesir selain memberikan traidisi dialogis juga mengajak kepada dunia Islam secara umum bahwa hegemoni industrialisasi dan modernisasi Barat perlu mendapat respon yang rasional agar aktivisme Islam berkembang dialektis, tidak statis. Mengedepankan rasionalisasi daripada stagnasi.

Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah

Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik Ibn Taimiyah dalam sejarah politik Islam serta kontekstualisasinya di masa sekarang. Pertanyaan mendasar dalam kajian ini adalah tentang bagaimana bentuk sistem politik dan kenegaraan yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini. Ibn Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan/penolakan sistem kepemimpinan Khilafah dan Imamah, dengan tesisnya yang mengatakan bahwa rejim yang ditegakkan nabi adalah rejim nubuwwah dan bukan imamah, sedang imamah baru ada setelah nabi wafat menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi Ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara. Bagi Ibn Taimiyah, mekanisme/sistem pengangkatan kepala negara tidak terlalu penting, yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al-amanat). Kekuatan dan integritas tersebut diperoleh melalui cara mubaya’ah (sumpah setia) yang diberikan oleh ahl al-Syawkah.

Re-Orientasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Rencana Kerja PemerintahTahun 2020

Mencermati kewenangan yang diberikan dan dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya sendiri secara mandiri maka menjadi keharusan bahwa desa melalui pemrintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa, tulisan ini bertujuan untuk mencoba melihat dan membahas mengenai beberapa langkah dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro untuk memaksimalkan dana desa dibeberapa desa yang disebutkan dalam jurnal ini dan menjadi contoh kasus di kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data melalui kajian pustaka dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan ini di ketahui bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya belum dapat dikelola dengan maksimal, sehingga belum menjadi instrument utama yang hadir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di beberapa desa di kabupaten Bojonegoro. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan Bojonegoro perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikutkannya dalam kegiatan pelatikan atau workshop.

Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik

Tulisan ini akan mengupas tentang bagaimana konsep kekuasaan dikaji oleh para pemikir seperti; Foucault, Mills, Duhl, namun juga tidak kalah menarik tulisan ini ingin menyajikan sedikit perbandingan dengan pemikiran politik Islam Ibnu Kholdun dan AL Mawardi yang juga mendeskripsikan konsep politik dan power dengan rujukan term teologis. Menjadi penting memahami konsep kekuasaan dari dua belahan peradaban dunia tersebut, apalagi dalam konteks melihat politik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun bukan negara Islam namun pemikiran Islam banyak di konsumsi oleh masyarakat maupun politisi di Indonesia. Sehingga menghadirkan dua wajah peradaban yang melahirkan pemikiran tentang kekuasaan dan demokrasi menjadi penting untuk diketengahkan.

Dinamika Perang Suriah

This article examines actors in the Syrian civil war 2011-2019. The involvement of the super power states give some reasons of complexity in the Syrian civil war. Exactly, they have national interests that they protected during the war. Besides of that, this article proposed the main interests that found in this war. National interests and hegemony strategies played by foreign actors signify the strength of economic ambitions, especially weapons and oil business, and political power transactions. The theory of hegemony and national interests is positioned as a knife of analysis to identify the interests and motives of the involvement of state actors in Suriah conflicts. This research pursues the conclusion that both state actors who are pro-regime or not remain on the same frequency: seizing influence.

Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir

Abstrak Sejak Presiden Soeharto, organisasi Islam di Indonesia telah diakomodasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sejumlah tokoh dalam dua organisasi Islam terbesar Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan MUI. Namun peran MUI dalam politik Islam sejak era orde baru hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga memainkan sentimen keagamaan melalui dua jenis alat legitimasi, yaitu fatwa dan wacana. Dalam pemilihan umum serentak 2019, sejumlah pejabat MUI terlibat aktif dalam kontestasi. Para pengurus MUI juga berbeda pilihan politik. Perbedaan pilihan politik berdampak pada polarisasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput. Kata kunci: Legitimasi, Majelis Ulama Indonesia, Islam Politik

Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan calon anggota DPRD, dengan membandingkan partai politik kovensional dan partai politik Islam.Untuk mendapatkan kedalaman informasi, penelitian mengambil studi kasus pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019.Eksplorasi fenomena dilakukan dengan mengunakan rational choce theory dari James S. Coleman (1994) dan teori modalitas dari Pierre Bourdieu (1930-2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan grounded theory. Hasil penelitian menunjukkan rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan calon legislator pada Pemilu anggota DPRD, yakni biaya politik (political cost), peluang keterpilihan figur (electoral figure), ketersediaan dana (economic capital) calon, basis massa (social capital) calon, dan kuota perempuan sebgai pelaksanaan aturan Pemilu. Rasionaltas parta politik tersebut dipengaruhi oleh sistem Pemilu proporsionalitas terbuka.

Masifikasi Wacana Syariah Sebagai Identitas Ke-Islaman

Tulisan ini mencoba menguraikan wacana syariah yang digaungkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai solusi ideal dalam produk/program yang sesuai dalam hukum Islam, akan tetapi pada praktiknya justru menjadi selubung dominasi yang diterima oleh masyarakat muslim sebagai sesuatu yang taken for granted. Wacana syariah sekedar menjadi identitas atas produk/program yang dilegitimasi oleh pemilik kuasa. Praktik wacana syariah yang menciptakan kapitalisme baru terjadi pada Bank syariah, BPJS syariah, dan Koperasi Syariah. Relasi kuasa dari Dewan Syariah Nasional yang menjejalkan wacana syariah sebagai konsep yang ideal, dibaliknya terdapat kepentingan kapitalis yang berjejaring dengan produk/program Non-syariah (konvensional). Melalui kuasa DSN sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, masyarakat muslim sebagai sasaran mulai terhegemoni atas wacana syariah tersebut, sebab kultus kepada DSN yang merepresentasikan pihak intelektual dalam hukum Islam. Sementara praktik konsumtif dalam wacana syariah tersebut terlihat pada konsep wisata syariah, hotel syariah, dan hijab syar'i. Hijab syar'i yang menjadikan produk fashion menjadi booming, semakin mendukung eksistensi kapitalisme dalam memediasi kebutuhan ekspresif perempuan muslim akan identitas kesalihan, kecantikan dan ke-feminim-an. Hijab syar'i yang menjadi andalan kapitalisme dalam produk fashion yang menyasar masyarakat muslim, membentuk konsumerisme yang berlebihan dalam berhias (tabarruj) dari pada kesederhanaan yang diidealkan dalam syariat Islam. Praktik syariah yang ideal dan sesuai dengan hukum Islam dalam hal ekonomi bisa digaungkan kembali melalui maksimalnya tata kelola BaitulMal sebagai wadah akomodatif untuk ZakatMal, Infaq, wakaf dan lainnya. Sehingga syariah bukan lagi sekedar identitas dan praktik industri budaya islami, namun sesuai dengan hukum Islamyang semestinya.

Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen`s Charter

Patologi birokrasi pelayanan publik merupakan keresahan banyak negara, sehingga cara melakukan reformasi birokrasi pelayanan yang efektif. Di era demokrasi, pendekatan tradisional seperti yang berakar pada pemikiran birokrasi weberian sudah dipandang gagal. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui metode mewiraswastakan birokrasi sambil tetapi melindungi hak warga negara, tulisan ini berpandangan kolaborasi pendekatan NPM dan NPS merupakan pendekatan baru yang relevan. Pengejawantahan dari kolaborasi kedua pendekatan ini melalui tersedianya dokumen kontrak pelayanan pada setiap instansi Pemerintah yang kemudian dikenal dengan konsep Citizen`s Charter. Tujuan model ini adalah untuk merespon lemahnya posisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.

Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, dan Terorisme Keagamaan

Ideologi radikal, global jihad, dan terorisme keagamaan adalah hal yang terkait satu dengan yang lain. Jihad terlahir dari rahim ideologi radikal, begitu pula dengan terorisme yang dapat tumbuh dimana saja dengan doktrin jihad. Agama acapkali dijadikan sebagai alat guna membenarkan dan menjadi jalan bagi para pelaku radikalisme, global jihad, dan terorisme.Keinginan untuk merubah keadaan secara drastis dengan menggunakan berbagai cara telahmenimbulkan promblematika yang signifikan.Aksi-aksi radikalisme, global jihad, dan terorisme berdampak langsung bagi agama dan penganutnya. Agama yang dianut oleh para radikalis, jihadis, dan teroris akan dianggap sebagai agama yang mengajarkan tindakan teror, jihad, dan radikal. Pemeluknya secara luas akan dicap sebagai umat yang intoleran, sebab memaksakan keinginannya dengan menggunakan tiga hal tersebut. Hal ini pun dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga internal pemeluk agama. Sebab mayoritas pemeluk agama tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya mendapat perintah suci dari Tuhan, yakni para radikalis, jihadis, dan teroris.Gerakan-gerakantersebut di atas kemudian dapat dibaca sebagai salah satu bentuk gerakan Islam Politik yang perlu diperhatikan secara serius.