PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

This research examines the role Financial Management Agency, Revenue in Increasing Non-Metal Mineral and Rock Tax Revenue, it is known that in 2016-2020 there was a significant decrease in the realization of tax revenues (in 2016 the realization was Rp. 1.887.075.092,- until 2020 the realization only reached Rp. 305.450.406,-). This decrease was due to a change in the collection system used in collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in 2016-2020 from an official assessment system to a self assessment system. The theory used to analyze the problem is the implementation theory according to Edwards III with four main indicators including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method use a gualitative approach. Date collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that tax revenues for non-metallic minerals and rocks continued to decline in Bener Meriah Regency from 2016-2020, using the self assessment system as a system for collecting taxes on non-metallic minerals and rocks that were still not effectively implemented. What steps are taken to increase tax revenues for non-metallic minerals and rocks in Bener Meriah Regency are due to the lack of socialization of the regulations that have been set and coordination of information delivery among tiered officials. Resources that are lacking in carrying out supervision in the form of tax collectors for non-metallic minerals and rocks.Weak disposition with lack of seriousness in tax collection management. The bureaucratic structure with a lack of coordination is the cause of the lack of information and communication carried out by officials who collect taxes on non-metallic minerals and rocks at BPKPA, Bener Meriah Regency

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BENER MERIAH PADA TAHUN 2020

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penyediaan barang/jasa secara elektronik melalui e-procurement di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang masih mengalami permasalahan dalam penerapan e-procurement. Adapun permasalahan yang terjadi antara lain keterlambatan penyampaian informasi lelang yang mau di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang dan penerimaan tender, serta adanya pengunduran pengumuman pemenang tender dari lelang barang dan jasa yang diselenggarakan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement Perspektif teoritik menggunakan teori implementasi kebijakan dan implementasi pengadaan barang dan jasa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement belum maksimal dilaksanakan di UKPBJ Kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh permasalahan komunikasi dan transparansi. Informasi yang tidak disajikan secara realtime memunculkan indikasi kurangnya keterbukaan informasi kepada publik yang berpengaruh pula pada transparansi pengadaan barang/jasa. Kapabilitas pelaksana juga masih belum maksimal disebabkan hanya 2 orang staf definitif di UKPBJ sedangkan yang lain merupakan staf yang diperbantukan dari SKPK lain dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Interaksi antara UKPBJ dan pelaku usaha dilakukan secara terbatas dalam rangka mewujudkan tujuan penggunaan e-procurement. Nilai distribusi dan orientasi putusan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyediaan barang/jasa Pemerintah dan Standar Dokumen Pelayanan (SDP).

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan mengkhususkan penelitian pada netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2017. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab yang menjadikan ASN tidak netral dan tindak lanjut punishment yang dilakukan oleh BKPP kepada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, netralitas birokrasi dan pilkada. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dilakukan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bener Meriah, dan ditemukan 21 orang ASN meklakukan pelanggaran netralitas. Penyebab yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas dalam penelitian ini dianalisis menggunakan indikator implementasi menurut Van Horn dan Van Meter diketahui komunikasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi penjabaran mengenai aturan-aturan netralitas ASN pada ranah politik, serta sanksi-sanksi yang akan diberikan jika para ASN melanggarnya. Indikator sumber daya tidak ditemukan kesesuaian dengan permasalahan penelitian. Watak para pelaksana kebijakan diketahui masih belum memiliki komtimen yang kuat dalam menjalankan amanah UU ASN karena dalam memberikan sanksi kepada 21 orang ASN yang melanggar netralitas hanya sekedar memberikan teguran lisan saja, SOP sampai saat ini hanya masih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Fragmentasi sebagai pelaksana adalahBKPP, Kesbangpol dan Panwaslih.Lingkungan ekonomi, sosial dan politik memberi pengaruh paling signifikan dalam permasalahan netralitas ASN karena faktor hubungan primordial dan faktor mengejar jabatan di pemerintahan. Tindakan punishment kepada para ASN hanya diberikan melalui teguran lisan dan masuk dalam kategori ringan, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh ASN masuk dalam kategori sedang hingga berat.

Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program bantuan Presiden produktif usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah dimana ditemukan fenomena yaitu belum efektif dan tepat sasarannya pelaksanaan program BPUM pada tahun 2020.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi program BPUM dan hambatan dalam implementasinya. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi program menurut Kertonogoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah diberikan 7.160 BPUM kepada pemilik UMKM di Bener Meriah, dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp 17.184.000.000,-. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi informasi menggunakan surat edaran dan media massa radio. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi permasalahan paling siginifikan dalam menjadikan implementasi BPUM belum efektif karena Dinas Koperasi dan UKM hanya memiliki 3 orang staf yang bertugas menginput 11.053 data calon penerima UMKM dan keterbatasan anggaran dinas menjadikan tidak adanya penambahan pegawai operator. Dinas Koperasi dan UKM sudah komit untuk menerapkan program BPUM namun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dinas yang melakukan indikasi percaloan dalam masa pengumpulan data calon penerima BPUM dengan menawarkan janji-janji dan berharap imbalan. Struktur birokrasi tanpa sengaja dipersempit karena keterkaitannya dengan terbatasnya SDM dan sumber daya finansial dan hanya membatasi pelaksanaan dilakukan oleh 3 orang staf bagian UKM

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 PADA PELAYANAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH

Penelitian ini merujuk pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan wajib menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan diantaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini membatasi pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dengan mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip good governance pada pelayanan pembuatan AJB tanah beserta hambata internal dan eksternalnya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive.Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gajah Putih khususnya pada pelayanan pembuatan AJB tanah belum berjalan sesuai dengan prinsip good governance dengan azas efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh Camat yang baru terpilih di tahun 2020 belum memiliki izin PPAT Sementara, Tidak tersedianya printer khusus untuk mencetak AJB tanah, dan Kecamatan Gajah Putih tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembuatan AJB tanah sehingga menimbulkan indikasi pungutan liar karena tidak jelasnya biaya yang timbul atas transaksi akta dan membuat penyelesaian AJB tanah tidak tepat waktu karena tidak ada penyebutan batas hari maksimal pengerjaan AJB tanah tersebut. Hambatan internal disebabkan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan SOP yang belum tersedia, sedangkan hambatan eksternal antara lain waktu pengukuran tanah mengalami hambatan karena lokasi pengukuran tanah sangat jauh, dan cenderung berada pada lokasi yang curam, sehingga menghabiskan waktu para aparatur kampung yang melakukan pengukuran tanah, Reje tidak berada di Kampung dan indikasi merubah ukuran tanah untuk menurunkan biaya yang timbul dari harga transaksi tanah pada pembuatan AJB tanah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKSEUMAWE

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pertimbangan dipilihnya Lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe karena adanya fenomena bahwa saat ini volume sampah yang timbul di Kota Lhokseumawe setiap harinya terus meningkat.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe belum maksimal apabila dilihat pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model Implementasi menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe masih perlu adanya pembenahan karena masih dilakukan dengan sistem konvensional yaitu kumpul, angkut dan buang. Selain itu faktor pengahambat Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumaweantara lain perlu sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup baik armada pengangkut sampah maupun mesin pengelolah sampah yang tidak bisa difungsikan, belum adanya SOP mengenai kegiatan petugas lapangan pengelolah sampah, kurangnya perhatian pemeritah terhadap kesejahteraan petugas lapangan dan aspek eksternal kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah.