MENGUNGKAP FENOMENA BAHASA CAMPURAN PADA BUDAYA POPULER DALAM PERSPEKTIF POSTMODERN

Globalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak mencairnya batas sendi-sendi kehidupan manusia dalam banyak aspek. Salah satu aspek yang paling terdampak adalah kebudayaan. Masuknya budaya global meretas sekat-sekat budaya lokal. Dalam budaya global terjadi pencampuran aneka kebudayaan. Budaya hasil pencampuran tidak bisa lagi disamakan dengan budaya asal. Lahirnya model-model kebudayaan baru kadang-kadang mengejutkan dan sulit difahami. Salah satu unsur kebudayaan yang penting adalah bahasa. Di era tanpa batas ini marak digunakan bahasa campuran. Maraknya penggunaan bahasa campuran bisa dilihat pada budaya populer lirik lagu. Lagu bisa dimaknai sebagai bentuk media komunikasi sekaligus produk budaya. Sebagai unsur kebudayaan bahasa mampu merepresentasikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penggunanya. Penggunaan bahasa campuran pada lirik lagu menarik untuk diteliti sebagai pintu masuk bagi kajian lebih jauh atas dinamika sosial budaya masyarakat. Pendekatan culture studies dengan perspektif kritis posmodern menggunakan metode analisis wacana menjadi pisau bedah yang digunakan untuk mengungkap hal-hal apa yang menjadi latar, motif atau ideologi penggunaan bahasa campuran dalam lirik lagu. Dari penelitian ini bisa difahami adanya pergulatan budaya antara budaya “superior” terhadap budaya inferior. Dominasi dan hegemoni terjadi secara simbolik yang mana hal tersebut bisa jadi merupakan bahaya laten bagi harmoni dalam keragaman budaya yang ada.

ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA PILKADA 2017

Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik. Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun tekhnis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM

Peredaran CD bajakan salah satunya sangat marak dan mudah didapatkan, termasuk di kaki lima atau pinggir jalan. Ketimpangan harga menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan CD, komsumen yang hendak menikmati dengan harga murah akan lebih tertarik untuk membeli daipada harus membeli yang asli atau original, sehingga memacu para pembajak untuk memperbanyak CD bajakan. Undang-Undang HKI yaitu No. 28 Tahun 2014 dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu solusi untuk pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan hak cipta.

ANALISIS KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN BENGKONG LAUT KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja apparat pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dalam bentuk skripsi diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk melihat bagaimana kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipatif (Participant Observatioan) melalui Wawancara dan responden melalui Kuesioner. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah melalui lima indikator atau variabel yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu Produktifitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Kemampuan Sumber Daya, dan Motivasi, yang sangat berpengaruh didalam kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut adalah variabel Kemampuan sumber daya manusia, karena dengan Kemampuan sumber daya manusia yang telah di miliki oleh aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut, maka penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut bisa berjalan dengan baik.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2018

Pemilahan sampah tidak begitu masif dilakukan di Kota Batam. Sehingga memang dari sumber sampah kebanyakan sampah belum terpilah. Problem sampah di Kota Batam akan bertambah pelik jika tidak direncanakan dengan matang pengelolaanya khususnya dalam hal ini adalah pengurangan sampah. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui implementasi program pengurangan sampah di Kota Batam Tahun 2018 dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tempat penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Bidang Pengelolaan Sampah dan lokasi Mitra pengurangan sampah. Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Data yang dikumpulkan untuk penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sample mengunakan purposive sampling. Hasil penelitian, Pertama: Indikator input belum ada Peraturan turunan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Batam dan sumberdaya manusia dan organisasi unit pengeloaan bank sampah masih sangat minim. Kedua : Indikator output, tempat sampah di rumah-rumah (sumber sampah) masih terdiri dari satu jenis tempat sampah sehingga sampah memang tidak terpilah dari rumah. Adapun TPS3R dan Bank Sampah dinilai belum berjalan secara maksimal karena jumlah sangat sedikit sehingga pengurangan sampahnya juga tidak signifikan mengurangi sampah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya terkendala oleh minimnya sumberdaya apalagi bagi pegelola TPS3R dan Bank Sampah tidak memiliki instentif tetap dari pemerintah.

PERAN PEMERINTAH MELALUI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN BAHAYA MERKURI BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN BRANG REA

Banyaknya penambang emas rakyat tanpa izin (ilegal) terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Brang Rea. Hal ini mengakibatkan air sungai tercemar zat merkuri oleh limbah pertambangan tersebut. Pencemaran ini tentunya mengancam kesehatan masyarakat di sana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyosialisasikan bahaya merkuri bagi kesehatan masyarakat di Kecamatan Brang Rea. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Komunikasi kesehatan memerlukan metode dan media agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Metode komunikasi tatap muka yang dilakukan tenaga kesehatan berupa penyuluhan kesehatan yang pesannya berisi bahaya merkuri bagi kesehatan. Selain metode komunikasi tatap muka, dibutuhkan juga media komunikasi kesehatan berupa poster. Poster dipilih oleh Puskesmas Brang Rea dalam kegiatan komunikasi kesehatannya dengan alasan bahwa poster cocok digunakan sebagai tindak lanjut dari suatu pesan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian poster bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator.

KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan sacara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan proses komunikasi dilakukan dengan teknologi informasi dengan menggunakan HT yang dapat membuat komunikasi menjadi satu arah sehingga mengurangi terjadinya perdebatan. Pada indikator kompentensi partisipan menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan seperti kondisi ban kendaraan, lampu dan posisi roda, memahami tentang trayek kendaraan perkotaan sedangkan kompentensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan. Pada indikator kesepatakan dan komitmen Dinas Perhubungan terbatasi kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan. Penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan memerlukan keterlibatan sejumlah pihak maka akan dibuat surat secara formal dan berdasakan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing. Pada indikator feedback hal yang menjadi yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA BATAM TAHUN 2019

Pemiihan Umum tahun 2019 adalah pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Salah satu tahap dalam Melaksanakan Pemilu tersebut adalah pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilu melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU telah menentukan 16 Partai Politik yang akan mengikuti pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian yang akan mencoba menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendetail. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam penetapan partai politik peserta pemilu di Kota Batam tahun 2019 meliputi kerjasama lintas organisasi, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, kondisi social ekonomi dan politik masyarakat serta disposisi implementor. Untuk beberapa hal tertentu masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama dalam pemberian pembinaan secara berkelanjutan agar penanganannya bisa lebih efektif.

PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Reformasi 1998 menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang mendorong adanya perubahan terhadap krisis multidimensi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan Birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Reformasi pada bidang birokrasi menjadi bagian yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Reformasi Birokrasi dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berintegritas tinggi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah adalah bentuk kongkrit penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akuntabel dan terukur. Seiring perkembangan zaman yang didorong dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemanfaatan media juga dapat membuat pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana secara transparan dan akuntabel.