Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak

Tulisan ini berangkat dari ketertarikan untuk melihat relasi kuasa yang terjalin antara Negara dan institusi adat dalam pengembangan pariwisata budaya melayu yang ada di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga adat melayu kabupaten Siak tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Padahal kita ketahui bahwa Siak mengusung “Siak the Truly Malay” sehingga idealnya LAM Kabupaten Siak akan menjadi salah satu leading sector yang akan menjaga dan menuntun nilai-nilai budaya melayu dalam setiap event kepariwisataan. Sehingga menjadi penting untuk mengupas lebih jauh seperti apa relasi kuasa yang terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, sehingga data-data di lapangan akan diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian berbagai data dan infromasi tersebut dianalisis hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan relasi yang justru terjadi adalah layaknya “perang dingin”. Kedua belah pihak tidak terlibat konflik secara langsung, namun bersikap saling diam. Hal ini dikarenakan adanya relasi yang tidak seimbang. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa ketika tidak dilibatkan dalam setiap program pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak.

The Failure on Our Governance: Reaksi Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Publik di Masa Pandemi

Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kegagalan pemerintah atas kebijakannya di masa pandemi hingga memunculkan reaksi dari masyarakat sipil. Mulai dari minimnya preparedness, perbedaan sense of urgency, broken linkage, hingga rendahnya sense of belonging menjadi bahasan yang disajikan secara lebih lanjut dalam tulisan ini. Bagaimana pemerintah akhirnya mengakomodasi hadirnya komunitas sebagai bentuk resistensi yang mewujudkan terciptanya self-governing community. Yang mana keberadaannya juga mendorong berjalannya suatu demokratisasi. Melihat bahwa pergerakan dan polarisasi perlawanan sipil yang semakin tumbuh menjamur sebagai bentuk gerak komunal di masa pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meningkatkan resistensi. Melalui realita serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan pemerintah gagap dalam penanganan pandemi hingga memicu kemunculan masyarakat sipil. Hingga akhirnya, civil society menjadi solusi (mobilizing for action) dalam tata kelola pemerintahan. Kata kunci: civil society, broken linkage, network governance, self-governing community, civil resistance, social contract

Warok Pendekar Penghenti Money Politics

Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana keterlibatan local strongman dalam kontestasi politik elektoral di tingkat lokal. Secara khusus, riset ini berusaha memahami tentang fenomena warok di Kabupaten Ponorogo. Riset ini berupaya mengidentifikasi keterlibatan jejaring warok dalam pilkada, terutama dalam penghentian money politic yang dilakukan oleh kandidat yang lain. Strategi pemenangan ini merupakan suatu strategi baru yang dilakukan oleh tim pemenangan kepala daerah. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan yang diperoleh dari observasi secara langsung dari fenomena di Kabupaten Ponorogo, in-depth interview dengan tim pemenangan kandidat, anggota partai, dan tokoh masyarakat. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa fenomena warok memiliki peran cukup penting dalam kontestasi politik elektoral di tingkat lokal, dibuktikan dengan bergabungnya tim pemenangan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo dan strategi untuk menghentian money politics yang dilakukan oleh lawan politik.

Transparansi

Dana Desa (sejatinya) digunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatannya pun harus tepat sasaran. Sayangnya, tujuan dana desa sering kali tidak tepat sasaran dan diwarnai oleh indikasi korupsi akibat kurangnya transparansi dari pihak pemerintah. Ini merupakan masalah mendesak untuk ditanggapi secara serius. Dalam konteks kecanggihan teknologi, pembicaraan tentang norma transparansi perlu dibarengi dengan instrumen transparansi sebagaimana yang digagas dalam tulisan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etika publik, khususnya tentang pentingnya peran serta masyarakat desa dalam mengawasi kinerja dan kualitas etis pejabat publik. Tulisan ini menekankan dimensi instrumental dari transparansi, khususnya dalam konteks kemajuan teknologi modern. Hal ini bertolak dari pemahaman akan pentingnya peranan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa melalui pengawasan independen terhadap pejabat publik. Untuk mendukung terwujudnya instrumentalisasi transparansi dalam pelayanan publik, analisis ini mengusulkan sebuah model panoptikon modern, yakni adanya aplikasi “Citizen Report Card” (CRC) yang bisa diunduh oleh setiap warga desa dengan mudah dari play-store atau app-store. Di era teknologi modern, aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masalah korupsi dana desa; itu juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, yakni tersedianya akses internet di seluruh penjuru negeri. Analisis ini diharapkan memberi sumbangan tersedianya ruang bagi warga desa untuk terlibat aktif dalam pengawasan independen untuk mencegah korupsi dana desa dengan memanfaatkan kecanggihan media sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 dan Pasal 82.

Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara diperlukan adanya aturan atau regulasi untuk mengatur masyarakatnya agar menjadi lebih teratur dan tertib. Regulasi atau aturan yang dimaksud adalah bagaimna kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu undang-undang, PP dan sebagainya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam pengimplemntasiannya kebijakan publik melewati beberapa tahapan sebelum benar benar di realisasikan salah satunya tahap formulasi. Permasalahannya adalah ketika suatu kebijakan yang di formulasikan masih pada tahap formulasi hanya berpihak pada beberapa oknum, tanpa melihat impact dari kebijakan itu yang berdampak pada masyarakat kecil seperti buruh atau pekerja contohnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Yang mana seharusnya kebijakan yang dibuat ditujukan untuk menyelesaikan masalah malah sebaliknya, hadirnya omnibuslaw malah menjadi momok buruk bagi para buruh dan pekerja lainya. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode literatur review dengan menggunakan analisis kebijakan Van Horn & Van Metter. Hasil serta temuan penelitian ini menemukan titik terang yaitu dimana omnibuslaw secara spesifik hanya menguntungkan pihak investor atau corporation dan melupakan pemenuhan hak hak terhadap buruh salah satunya penurunan UMK serta Pemutusan kerja tanpa tuntutan dsb.

Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Sambilan (Freelance) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik

Tren gig economy dalam bentuk pekerjaan lepas (freelance) semakin meningkat dalam satu dekade terakhir, khususnya di kalangan mahasiswa. Sektor pekerjaan ini memiliki fleksibilitas dari segi waktu, di tengah jadwal perkuliahan, tapi juga rentan terhadap eksploitasi. Tulisan ini mengelaborasi dan memetakan motivasi mahasiswa mengambil pekerjaan lepas serta kondisi kerentanan terkait hak-hak dasar pekerja seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, ketidakjelasan kontrak kerja, dan tidak adanya pemenuhan jaminan kesejahteraan. Pertanyaan yang membimbing artikel ini adalah bagaimana kondisi kerja mahasiswa freelancer, bagaimana pola relasi kerja yang dihadapi, dan mengapa mahasiswa cenderung menormalisasi eksploitasi ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian kolaboratif ini menggunakan metode campuran (mix-method) yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data primer dihimpun melalui survei secara online (n=203) dan in-depth interview berjumlah 50 mahasiswa FISIPOL UGM yang telah dan sedang mengambil pekerjaan lepas. Data primer dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari literatur dan data statistik terkait topik ini. Ada dua temuan utama penelitian. Pertama, para mahasiswa memiliki beragam kerentanan dalam kegiatan mereka sebagai freelancer. Kedua, meskipun mengalami kerentanan dan eksploitasi dalam pekerjaannya, para mahasiswa cenderung mewajarkan kondisi yang dialaminya.

Petahana Independen Dalam Perspektif Powercube

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena petahana jalur independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dalam perspektif teori powercube oleh John Gaventa. Penelitian ini menarik karena calon petahana yang merupakan kader PAN yang notabene PAN mendominasi politik di tingkat lokal justru memilih jalur independen pada periode kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan dimensi level dan dimensi ruang sangat memengaruhi keputusan petahana untuk bertarung melalui jalur independen, sedangkan dimensi bentuk, yaitu penggunaan berbagai bentuk kekuasaan menentukan kemenangan petahana dalam kontestasi pilkada. Petahana menyadari bahwa kehilangan mesin partai adalah dari pilihan politik menggunakan jalur independen. Oleh sebab itu, dalam dimensi bentuk, petahana memaksimalkan penggunaan bentuk-bentuk kekuasaan, seperti visible power, hidden power, dan invisible power untuk memenangkan pilkada. Dalam dimensi bentuk inilah power petahana sangat terlihat, khususnya pada hidden power. Hidden power memengaruhi keputusan-keputusan elit di tingkat lokal dalam mendukung petahana mengamankan kemenangan.

Peran Presiden di Era Pemilihan Langsung dalam Mengikis Politik Diametral

Pemilihan presiden secara langsung akan menyebabkan terbentuknya kondisi politik yang diametral di antara pemenang dan pihak yang kalah. Keadaan politik yang diametral itu disebabkan karena penerapan prinsip winner takes all dan separation of powers dalam origin dan survival antara pemegang kekuasaan pemerintahan serta pemegang kekuasaan legislatif. Prinsip-prinsip ini, yang menjadi cacat bawaan dalam sistem presidensial, merupakan penyebab utama terjadinya dead lock dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Apakah ada solusi terhadap cacat bawaan tersebut? Guna menemukan solusi itu, fakta dan data pengalaman Indonesia dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fakta dan data dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dipilah menggunakan purposive sampling. Melalui penggunaan kewenangan dan peran yang dimiliki presiden, kondisi politik diametral dapat diminimalisir ataupun dimitigasi. Khususnya, peran presiden sebagai chief of legislator dan arbiter dipastikan dapat mereduksi maupun memitigasi kondisi politik diametral tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan?

Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjawab pertanyaan, “Bagaimana keanggotaan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tengah tren penurunan anggota partai politik?” dengan berasumsi bahwa telah terjadi penurunan anggota di tubuh PKS. Dengan dikerangkai menggunakan analisis Bizen dan Poguntike, penelitian ini menemukan bahwa PKS juga mengalami penurunan anggota formal partai politik yang disebabkan oleh pergeseran bentuk partai yang mengarah pada jenis catch all. Namun, penggunaan organisasi kolateral dalam mepertahankan kinerja PKS bukan merupakan strategi pertahanan diri melainkan merupakan strategi afiliasi yang dibangun PKS, bahkan sebelum terjadi penurunan anggota.

Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia

Indonesia merupakan negara eksportir utama benih lobster pada negara-negara produsen lobster di dunia. Penetapan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 menjadi titik balik dengan asumsi kesejahteraan nelayan, peningkatan ekonomi, dan devisa menjadi dalih utama dalam proses penetapannya. Kausalitas yang dihasilkan dari penetapan Permen KP Nomor 12 memicu terjadinya suatu aksi tragedi sumber daya kepemilikan bersama yang dimanfaatkan sebagai lahan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang mencerminkan suatu paham merkantilisme. Selain itu, eksternalitas dan ketidakefisiensi pasar akan menjadi permasalahan baru yang berkepanjangan karena tidak terpenuhinya prinsip ekonomi yang berwawasan dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pelaksanaannya. Adanya disparitas harga antara nelayan dan eksportir yang begitu terlihat menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah mengenai dalih diberlakukannya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis dasar kebijakan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dalam hubungan dengan keberlanjutan kesetersediaan sumber daya kelautan hingga implementasinya dalam mendorong net ekspor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitif dan kualitatif berupa tabel, grafik, dan studi pustaka dari sumber relevan yang berhasil menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya laut akan menjadi problematik bagi negara apabila kebijakan yang dikeluarkan dengan dalih kesejahteraan nelayan berbanding terbalik dengan tujuan utamanya.