THE TRANSPARENCY PRINCIPLE IN REGIONAL DEVELOPMENT BANKS TO IMPLEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE: A CASE STUDY ON PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

This research discusses the obligation of Regional Development Bank (RDB) as a Regionally-Owned Enterprises (ROE) to implement Good Corporate Governance (GCG). In particular, this research analyzes the forms of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) according to existing regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the forms of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible. There are at least 8 (eight) forms of transparency principle, they are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank’s product and use of customer’s data, and GCG report. For RDB in the forms of Public Company, it is also obligated to make summary of general meeting of shareholders’ minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, adanya kolaborasi antara teknologi informasi dengan berbagai bidang kehidupan melahirkan berbagai macam inovasi yang membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan data (data pribadi, data transaksi dan data keuangan). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya data pribadi Penerima Pinjaman, dimana data pribadi tersebut perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum

UPAH PROSES DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Upah merupakan salah satu unsur pada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sesuai dengan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, upah tidak akan dibayar oleh pengusaha apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (no work no pay). Namun pada perkembangannya, terdapat permasalahan dalam pemberlakuan asas tersebut sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mewajibkan pengusaha untuk tetap memberikan upah kepada pekerja/buruh yang tidak bekerja karena sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Permasalahan semakin menjadi kompleks ketika kewajiban atas pemberian upah tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 6 (enam) bulan, sehingga kelebihan waktu dalam proses perselisihan hubungan industrial sudah tidak menjadi kewajiban bagi pengusaha