AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Pada kenyataannya dalam praktik, seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun ada pula Notaris yang susah dalam mendapatan klien. Hal ini membuat sebagian oknum Notaris sampai melakukan rangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara; batasan jabatan pejabat negara yang dilarang rangkap jabatan oleh Notaris; dan relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara yakni terhadap akta yang dibuat tersebut akan kehilangan otentiknya, dan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur di dalam UUJN diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris. Sedangkan Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf (d) UUJN. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict interest).Kata Kunci: Akibat Hukum, Notaris Rangkap Jabatan, dan Pejabat Negara.

KEWENANGAN MENDAGRI MEMBATALKAN PERDA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF

Negara Indonesia adalah Negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek dalam bidang kebangsaan dan ketatanegaraan harus berdasarkan atas hukum.Penelitian tesis ini terkait masalah/ isu hukum tentang pembatalan Perda sebanyak 3.143 Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hukum Pemerintahan Daerah , Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda sesuai ketentuan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dari hukum perundang-undangan, dasar hukum yang dipergunakan Mendagri untuk melakukan pembatalan itu tidak benar secara hukum. Pasal 251 UU No.23 Tahun 2014 itu bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber langsung dari UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.Menurut Pasal 24A UUD NRI 1945 , pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh MA. Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan dituangkan dengan tepat didalam Pasal 9 UU No.12 Tahun 2011 yang menyatakan dugaan pertentangan UU dengan UUD diperiksa dan diputus oleh MK, sedangkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU diperiksa dan diputus oleh MA. Lembaga eksekutif , Presiden atau kementerian, sebenarnya tidak boleh melakukan pembatalan terhadap perda secara sepihak dengan alasan apapun. UU No.12 Tahun 2011 ini lebih kuat karena merupakan derivasi langsung dari ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Seharusnya pembentukan UU No.23 Tahun 2014 tunduk pada ketentuan konstitusi. Pembentukan UU tidak boleh mencampur aduk antara kewenangan yudikatif dan pengawasan administratif. Prosedur yang demikian adalah prosedur executive review terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah , perpres , peraturan kepala daerah yang semuanya bisa dicabut sendiri oleh lembaga yang membuatnya. Kata kunci : Kewenangan, Mendagri, Perda.

DISKURSUS REGULASI TINDAK PIDANA TERORISME

Alasan adanya kekosongan hukum seringkali membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menangani masalah tindak pidana, termasuk dalam tindak. Atas alasan ini kemudian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Kata Kunci: terorisme, regulasi, kekosongan hukum

PENTINGNYA SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN

Pada lelang objek hak tanggungan sangat diperlukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana obyek lelang itu berada berdasarkan adanya permintaan tertulis dari Kepala Kantor Lelang. sehingga memunculkan permasalahan Mengapa dalam lelang Hak Tanggungan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)? dan Bagaimanakah keabsahan pelelangan objek Hak Tanggungan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)?. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif danmenggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini sangat penting dalam proses lelang objek Hak Tanggungan karena merupakan persyaratan yang sangat dibutuhkan. Di dalam SKPT tersebut menerangkan mengenai data fisik dan data yuridis juga identitas dari objek Hak Tanggungan yang akan di lelang dan juga untuk mengetahui kondisi terakhir dari status tanaht. Lelang yang dilakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah maka lelang tersebut tidak sah dan cacat hukum, dan akibatnya adalah batal demi hukum.Kata Kunci: Lelang, Lelang Objek Hak Tanggungan, Surat KeteranganPendaftaran Tanah

Harmoni Pengaturan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berawal dari Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentana Nasional Indonesia (TNI), dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000, dan dilanjutkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebegai perubahan atas Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat problematika hukum, dan perlu dilakukan kajian. Dengan menggunakan teori dan konsep hukum yang jelas diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap problematika hukum atas pengaturan penghentian penyidikan oleh penyidik Polri. Kata Kunci : Harmoni pengaturan penghentian penyidikan oleh Polri.

PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM

Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Terbitnya sertipikat merupakan pemberi rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya pada tanah tersebut. Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun,namun jika sertifikat Hak Milik tersebut hilang,alat bukti apa yang digunakan oleh ahli waris dalam proses penerbitan sertipikat pengganti, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukannya. Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menemukan kebenaran koherensi. Alat bukti kepemilikan oleh ahli waris adalah surat keterangan waris yang disahkan camat atau lurah, dalam proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang karena bencana alam dilakukan terlebih dahulu pengecekkan data fisik dan data yuridis dan kemudian diadakan pengumuman. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan akan diadakan penerbitan sertifikat pengganti dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti yang telah hilang karena bencana alam.Kata Kunci : Penerbitan Sertipikat Pengganti, Ahli waris, Bencana Alam

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU AKIBAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KABUPATEN TAPIN

Legislative election in distric Tapin was spotted with a vote, conducted by members of the Commission, M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad win a legislative candidate from the Golkar Party, namely Bambang Herry Purnama the 2014-2019. Elections Honorary Council for General Election Organizer of the Republic of Indonesia as No. 15 / DKPP-PKE-III / 2014 has imposed sanctions on Zainnoor Wal Aidi M. Rahmad form of dismissal remain as a member of the Tapin district Elections Commission since the verdict was read. Rantau’s District Court in its decision No. 135 / Pid-Sus /2014/PN.Rta, Bringing the sanctions in the form of imprisonment for 10 months with the criminal provisions do not need to be run in the future unless is another command in the verdict that convicted before time trial during the 12 (twelve months) ends have been guilty of a criminal offense and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million). Dismissal sanctions remain to perpetrators as member of the district KPU Tapin have sense of fairness, but the connection with the criminal charge of criminal trials less reflectjustice for his actions that allow offenders not sentenced to imprisonment and the other party can not do the same.Keywords: Elections Tapin distric, Inflation Voice, Sanctions