KEBARUAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PERCEPATAN EKONOMI DIGITAL DESA DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM

Kebaruan teknologi bagi masyarakat desa merupakan keadaan yang harus segera diimbangi oleh pembaharuan hukum. Program percepatan desa merupakan kebaruan apabila tidak diperhatikan ibarat merusak slaput dara perempuan. Melalui penelusuran kepustakaan menjadikan penelitian hukum ini bersifat normatif. Hasilnya pemerintah melihat kebaruan teknologi dan melakukan pembaharuan hukum. Pembahasan melihat kebaruan dan pembaharuan hukum dari sisi rekayasa sosial, kemudian dilakukan kontruksi dimana agar pembaharuan hukum tidak merusak tatanan masyarakat desa. Desa ibarat slaput dara perempuan maka untuk melakukan pembaharuan hukum dan merekayasa masyarakat harus berhati-hati. Kata kunci: Kebaruan, Pembaharuan, rekayasa, desa

PERKEMBANGAN REGULASI PRANATA JAMINAN SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI PASAR MODAL

Salah satu unsur dalam analisa pemberian kredit atau pembiayaan baik yang disediakan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan adalah ketersediaan agunan (collateral), khususnya jaminan kebendaan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal melalui sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading system) merupakan surat berharga yang dapat dijadikan objek jaminan guna memperoleh kredit atau pembiayaan. Di sisi lain, penjaminan saham tanpa warkat tetap harus patuh pada prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle) dan memperhatikan tujuan perdagangan di Bursa Efek. Permasalahan hukum yang hendak dikaji dan dianalisa dalam tulisan ini adalah pranata jaminan apa yang tepat bagi saham tanpa warkat (scripless) dilihat dari sisi kepentingan kreditur Bank dan sistem perdagangan di pasar modal? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Gadai merupakan pranata jaminan yang tepat bagi saham tanpa warkat karena selain memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perbankan sebagai kreditur juga mendukun terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Penguasaan saham tanpa warkat sebagai objek gadai oleh kreditor sebagai syarat sah nya gadai dapat dipenuhi dengan mendudukkan PT KSEI sebagai pihak ketiga yang disetujui untuk menguasai saham tanpa warkat dalam bentuk data elektronik.Kata kunci : scripless trading system- saham tanpa warkat- gadai saham

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BIDAN AKIBAT PELIMPAHAN WEWENANG OLEH DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas”. Bidan memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan ketentuan yang berlaku. Bidan bertugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kebidanan, dan melaksanakan pelimpahan kewenangan tindakan medis. Pelayanan kesehatan oleh bidan atas pelimpahan wewenang oleh dokter juga dapat menimbulkan malpraktik, sehingga pasien dapat menuntut secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban hukum bidan maupun dokter jika tidak sesuai dengan standar, dengan melihat unsur kesalahan, kelalaian, dan wanprestasi yang berpedoman pada rekam medis Kata kunci: tanggung jawab, bidan, pelayanan kesehatan

HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT MELECEHKAN AHLI

Advokat merupakan profesi mulia, dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada iktikada baik. Bebeas mengeluarkan pendapat tidak dapat seenaknya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Keterangan ahli yang dilecehakan di dalam sidang pengadilan dalam memberikan keteranganya oleh advokat mempunyai hakikat hak imunitas advokat terkait pertanyaan yang melecehkan ahli tidaklah multlak dimiliki oleh advokat yang tidak mempunyai iktikad baik dan sanksi bagi advokat yang melecehkan ahli akan dikenakan tindakan sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat dan pencemeran nama baik Pasal 310 KUHP. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik tidak melecehkan akan mendapatkan hak imunitasnya. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat; Iktikad Baik; Keterangan Ahli

AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini berbeda terhadap 2 (dua) putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Negeri nomor: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Susi Tur Andayani dan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan terdakwa Sukmadani alias SUMO. Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang hanya mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, hal ini mengakibatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kata Kunci : Hakim, Surat Dakwaan, Putusan Hakim

EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Eksploitasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah bentuk konten yang dipertunjukan dimuka umum yang menggambarkan kecabulan dan melanggar norma kesusilaan. Ketentuan pidana mengenai Aktivitas Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 dan Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008. Apabila diantara aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka dikenakan adalah aturan khusus yang memuat ancaman paling berat berdasar pada Asas Concursus Idealis. Penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang, Kasus dan Konseptual. Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Kejahatan Kesusilaan

PERAN NOTARIS TERKAIT PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan melainkan juga menjadi kewenangan dari Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan MK tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 2 (dua) peran Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu Notaris sebagai pihak yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris dan Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dengan tujuan agar perjanjian perkawinan itu mengikat juga bagi pihak ketiga.Kata kunci: Pengesahan, Perjanjian perkawinan, Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi

KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA

Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengeluaran grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, diatur dalam UUJNotaris-P Pasal 16 ayat(1) huruf d. Ketika minuta akta Notaris hilang atau rusak, akibat kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kausalitas dalam akta dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewajiban yang oleh UUJNotaris-P menyimpan minuta akta, sebagai salah satu kelengkapan bagian dari protokol-notaris. Kedudukan salinan sebagai alat bukti masih multitafsir ketika minuta akta telah musnah. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum salinan akta Notaris dalam hal terjadi musnahnya minuta akta oleh Notaris? 2.Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dan para pihak dalam hal terjadi musnahnya minuta akta oleh Notaris? Metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum salinan akta notaris dalam hal terjadi musnahnya minuta akta pasal 1889 KUHPerdata menyatakan bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan, salinan akta tanpa minuta akta memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dan para pihak dalam hal terjadi musnahnya minuta akta Notaris ialah membuat laporan kehilangan minuta akta yang tercatat dalam Repertorium dan Klaper akta kepada pihak yang kepolisian dengan alasan sebenar-benarnya, dilampirkan dalam bundel minuta. Jika para pihak pemegang salinan meminta salinan kedua dan seterusnya wajib mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk salinan tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak sendiri di hadapan hakim. Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Protokol Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta

APLIKASI KONSEP MANṬŪQ DAN MAFHŪM PADA AYAT-AYAT PIDANA PEMBUNUHAN DALAM AL-QURAN DAN KUHP

Islam sebagai ajaran paripurna mengatur struktur interaktif antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Berlaku pula dalam hal ini hukum pidana yang mengatur beragam bentuk pelanggaran serta sanksi-sanksinya. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia masih belum mengakomodir ranah pidana Islam pada tata hukum nasionalnya. Adanya upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menegaskan perlunya perubahan. Kajian ini menelaah secara khusus ayat-ayat pidana pembunuhan dalam Al-Quran melalui konsep pemaknaan dalam teori manṭūq dan mafhūm yang selanjutnya disandingkan dengan pemaknaan pasal-pasal pidana pembunuhan dalam KUHP. Penelitian ini ditelaah secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisa literatur pustaka terkait dengan kajian yang diteliti. Studi ini menunjukkan bahwa secara substantif antara Islam dengan KUHP memiliki perbedaan: (1) Islam membagi kategori pembunuhan menjadi sengaja, semi sengaja, dan tersalah; dan (2) KUHP membagi secara general menjadi sengaja dan tersalah, hanya saja sengaja di sini terdiri dari sengaja dan sengaja dengan rencana. Akan tetapi, KUHP masih belum menjelaskan detail maksud dan perbedaan dari sengaja dan sengaja dengan rencana.Kata Kunci: Manṭūq dan Mafhūm; Ayat-Ayat Pidana, KUHP

TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BANDAR UDARA TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN AKIBAT ADANYA RETURN TO BASE DI INDONESIA

Peristiwa Return To Base adalah salah satu peristiwa yang dapat terjadi karena kesalahan pengoperasian bandar udara oleh badan usaha bandar udara sehingga berdampak pada kerugian perusahaan penerbangan sebagai pengguna utama bandar udara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana tanggung jawab badan usaha bandar udara terhadap perusahaan penerbangan akibat adanya Return To Base di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum perusahaan penerbangan untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian terkait adanya Return To Base di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan usaha bandar udara bertanggungjawab atas kerugian perusahaan penerbangan karena kesalahan pengoperasian bandar udara dengan didasarkan pada perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) dimana perusahaan penerbangan dapat menguggat ganti kerugian yang timbul dari ketidaksesuain kinerja layanan yang telah disepakati. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Badan Usaha Bandar Udara, Perusahaan Penerbangan, Return To base