Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap standar mutu kosmetik bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 986/Pid.Sus/2016/PNBtm, Miau Kiuk alias Grace, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumen. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1616/Pid.Sus/2016/PNJktUtr, William Perkasa, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumennya. Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2017/PNPyh, Armen Dahlan, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 1 bulan dan denda sebanyak Rp3.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumennya. Aparat penegak hukum seharusnya menerapkan sanksi maksimal kepada pelaku usaha kosmetik illegal disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumen yang menjadi korban sebagaimana yang

Pengaruh Kedaulatan Rakyat Terhadap Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya dalam hubungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Problem penelitian yang diangkat adalah bagaimana kedaulatan rakyat memengaruhi hubungan antara DPRD dengan BPK dan apa sajakah hubungan antara kedua lembaga tersebut yang dipengaruhi oleh kedaulatan rakyat. Untuk mengungkap problem penelitian, digunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam undang-undang dasar diwujudkan melalui salah satu prinsipnya yakni akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemberi mandat. Prinsip ini juga mendasari hubungan antara DPRD dengan BPK yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas. Hubungan antar kedua lembaga merupakan pelaksanaan akuntabilitas dalam dimensi horizontal, yaitu (1) check and balances yaitu pemeriksaan BPK kepada DPRD dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada DPRD; (2) Bentuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan (3) Keterlibatan DPRD dalam perencanaan pemeriksaan. Serta pertanggungjawaban kepada rakyat, baik oleh BPK dan DPRD dalam dimensi akuntabilitas vertikal.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II

The Archipelagic Status of Indonesia given under UNCLOS 1982 has both rights and responsibilities. one of those responsibilities is Indonesia has to provide sea lanes for freedom of navigation in the form of Indonesia Archipelagic Sea Lanes (ALKI). In recent developments, Indonesia as Coastal State also has a responsibility to maintain good order at sea, especially along Its ALKI. This paper examined how the Indonesian Navy, especially the Second Fleet Command, plays its role in maintaining maritime security di ALKI II. The result shows that the Indonesian Navy has sufficient legal basis to perform good order at sea. Besides that, the Second Fleet Command also has proved its commitment to pursue good order ats sea with comprehensive, systematic and routine actions along ALKI II.

Tanggung Gugat Atas Jual Beli Pulau Lantigiang Berdasarkan Syarat Sah Nya Perjanjian

Pulau Lantigiang, sebuah pulau tak berpenghuni seluas 5,6 hektar yang secara adminstratif terletak di Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau ini dikabarkan telah dijual oleh Syamsul Alam yang mengaku sebagai pemilik pulau kepada Asdianti, seorang warga kepulauan Selayar sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Pulau Lantigiang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate dan merupakan wilayah konservasi yang dilindungi. Wilayah konservasi memiliki tujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada didalamnya termasuk keanekaragaman tumbuhan dan satwa berikut ekosistemnya agar fungsinya bisa dijalankan secara maksimal. Menurut rezim agraria, wilayah konservasi tidak untuk diperjual belikan secara umum. Penulisan ini disusun melalui metode analisa yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan ketiga metode tersebut perlu dicermati dan dianalisa mengenai pihak mana yang paling bertanggungjawab atas terjadinya proses jual beli pulau Lantigiang.

Problematika Norma Landasan Partai Politik Indonesia

Tafsiran partai politik dalam undang-undang partai politik dapat dijadikan sebagai jantungnya undang-undang partai politik. Sayangnya problematika norma terkait landasan partai politik justru tidak menegaskan dengan baik, sebaliknya menjadi multitafsir pada landasan partai politik yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber hukum dalam penetapan landasan partai politik di Indonesia. Hal tersebut jelas menyebabkan lemahnya implementasi undang-undang partai politik. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing-masing partai politik dapat memberikan landasan yang multiasas dengan alasan norma sebagaimana tertuang dalam undang-undang partai politik. Padahal jika dikaji lebih dalam, undang-undang partai politik sama sekali tidak memberi ruang pada multitafsir jika mengacu pada definisi partai politik.

Violation of The Universal Declaration of Human Rights 1948 for Crimes Against Humanity in Myanmar and China

Since the birth of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, it has been a marker and guide in which it is hoped that in the future, there will be no more violations of human rights around the world, every human being has the right to a decent life and a peaceful life, free to embrace religion and life without discrimination, But this is not the case in Myanmar and China. So far, various facts have shown human rights violations committed by the Government of Myanmar and China, acts of discrimination, restrictions on freedom of religious rituals, and acts of severe crimes against humanity such as Genocide. Countries that should be the subject of international law that protects the human rights of their citizens are perpetrators of human rights crimes against them, international organizations such as the United Nations cannot do much in dealing with human rights violations and crimes against humanity that occur, this paper will discuss how the judicial review of UDHR violations against crimes against humanity that occurred in Myanmar and China and how the United Nations should play a role. The research method used is normative legal research using secondary data, primary legal materials, namely the 1948 UDHR and international legal instruments, and secondary legal materials of a literary nature such as books, journals, articles, and newspapers from internet sites that the author considers relevant related to the object written discussion.

Problematika Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti menjadi masalah saat jaksa selaku eksekutor akan melakukan eksekusi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyaknya terpidana yang tidak membayar uang pengganti. Problematika Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yaitu: Pertama, terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Kedua, Belum ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti. Upaya Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi yaitu dilakukan asset tracing (pelacakan aset), dan meningkatkan sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti.

Penerapan Sanksi Hukum Gawal (Kawin Paksa) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi

Penerapan sanksi pidana adat dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Tungkal Ulu pada masa lalu adalah dengan hukuman gawal (kawin paksa). Dilihat dari aspek hak asasi manusia, kawin paksa sering dianggap seagai entuk pelanggaran hak asasi manusia. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa kawin paksa (gawal) pada masyarakat Melayu Tungkal Ulu tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan dengan dasar pembenaran oleh system sosial setempat dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan pasangan yang dipaksa. Bahkan gawa pada dasarnya diinginkan oleh pasangan tersebut.

Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika

Setiap Negara memiliki keunikan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu keunikan tersebut adalah berkaitan dengan Kewenangan eksekutif dalam pembentukan undang-undang, dimana meskipun Negara tersebut sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi terdapat perbedaan kewenangan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Negara Indonesia dan Amerika, dimana meskipun Negara ini sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, namun terdapat perbedaan kewenangan eksekutifnya. Dalam rangka memahami ratio legis adanya perbedaan, meskipun 2 (dua) Negara tersebut sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, maka penelitian ini dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Karakteristik sistem pemerintahan presidensiil dan 2) Wewenang Presiden sebagai eksekutif dalam pembentukan undang-undang pada sistem presidensiil di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah peneltiain hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach).

Implikasi Sengketa Batas Wilayah Terhadap Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara)

Pemekaran wilayah sebagai konsekwensi logis dari pelakasanaan otonomi daerah telah menimbulkan ekses sengketa batas wilayah yang berujung konflik. Kasus yang terjadi di 6 (enam) desa dalam wilayah Maluku Utara disebabkan karena adanya penolakan warga menjadi bagian dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan menginginkan tetap dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Pada kenyataannya terjadi dualisme pelayanan administrasi pemerintahan karena masing-masing Desa terdapat 2 (dua) orang Kepala Desa yakni versi pemerintah Halmahera Utara dan versi pemerintah Halmahera Barat. Berlaurutnya penyelesain sengketa berimplikasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu di wilayah tersebut. Penyelenggara Pemilu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga 6 (enam) desa masuk dalam yurisdiksi Kabupaten Halmahera Utara. Sebagai bentuk protes, ribuan warga tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014 dan 2018. Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang ada saat ini, belum mengatur secara eksplisit terkait jaminan perlindungan hak warga negara untuk memilih (right to vote) di wilayah sengketa batas akibat pemekaran wilayah. Kedepan perlu pengaturan khusus agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan teknis admnistrasi yang mengabaikan substansi berpemilu.