EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA

Pembangunan hukum Nasional ditandai dengan berbagai kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah

PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAEARAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Negara Indonesia dan Makau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran kejaksaan dan kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. hal ini dapat dilihat pada pembahasan jurnal ini. dengan adanya kajian terhadap peran kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kejaksaan di negara Indonesia sehinnga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya Fundamental ekomoni Indonesia terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah di beberapa sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencangkup beberapa sektor kehidupan termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harmonisasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang didalam BAB IV Tentang Kegiatan yang dilarang pada bahagian Monopoli pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap bersalah. Tujuan dari pengajuan penelitian ini nantinya di harapkan untuk: Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku Usaha Hal-Hal atau Pendekatan Terhadap Pelanggaran Baik Bersifat Perjanjian yang di Larang Maupun Pelanggaran Bentuk Lainnya. Kedua, Memberikan Pemahaman Kepada Pihak (Pelaku Usaha) Tentang Mencegah Praktek Monopoli dan/atau Perjanjian Usaha yang Tidak Sehat Baik yang di Atur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Termasuk Sanksi atas Pelanggaran dari Kedua Pasal Tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan jenis Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.

ALTERNATIF PEMIDANAAN DENDA HARIAN (DAY FINE) DALAM MENGHADAPI OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA – JERMAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan negara jajahan. Wetboek van Strafrecht (WvS) tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kokosongan hukum. Aturan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Formulasi pasal pidana dalam hukum positif Indonesia memilik kecenderungan pada pidana pokok penjara. Dengan tidak seimbangnya pidana masuk dan pidana keluar mengakibatkan lembaga permasyarakatan mengalami overcapacity. Dengan terjadinya overcapacity lembaga permasyaratan membuat lembaga berwenang ini sulit untuk mampu memberikan hak – hak tahanan secara layak. Problematika ini menjadi ujian bagi penegak dan perumus undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dengan studi perbandingan hukum pidana. Melalui perbandingan hukum pidana alternatif KUHP Indonesia dengan KUHP Jerman dikenal German Criminal Code menemukan metode alternatif pidana yakni denda harian (day fine) sebagai alternatif pemidanaan sebagai langkah mengantisipasi overcapacity lembaga permasyarakatan.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap dinamika masyarakat menurut perspektif Sosiologi Hukum dan pengaruh media sosial terhadap lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

PERJANJIAN PEMANFAATAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT BARANG (TKBM)

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang memiliki peran pokok dalam pencapaian kinerja kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan serta gambaran umum tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat berperan pada seluruh aktivitas di pelabuhan. Pada dasarnya Tenaga Kerja Bongkar Muat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sumber Daya Manusia di pelabuhan secara umum yang karena fungsi dan perannya di pelabuhan lebih specific dibidang bongkar muat barang maka disebut dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang. Hal tersebut didasari melalui kesepakatan bersama antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI MEDAN) dan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Adapun tujuan penelitian yang diangkat pada tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem kerja bongkar muat yang merupakan sitem kerja borongan, sistem kerja tanpa adanya waktu yang ditentukan dalam penyelesaian aturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004, yang menyangkut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa adanya bentuk perjanjian khusus atau tanpa adanya hubungan kerja langsung antara pekerja dengan penyedia jasa sesuai dengan hukum Pedata mengenai perjanjian umum, seta hubungan kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer.

PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Konsumen yang beragama islam pada dasarnya memiliki khawatiran untuk membeli makanan yang tidak memiliki logo halal resmi dari lembaga yang berhak menerbitkannya. Konsumen Indonesia yang mayoritas beragama islam akan lebih fokus pada logo halal yang tercantum pada produk kemasan. Namun, logo terlebih dahulu harus diserahkan ke BPJPH oleh pengusaha. Setelah pengusaha mendapatkan sertifikat halal, maka logo halal dapat di tempatkan dalam label produknya. Tujuan Penelitian dari tulisan ini mengenai: Dalam jenis penelitian ini penulis menggunakan hukum normatif sebagai pendukungnya. Selain itu, penulis menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah dibentuknya BPJPH berdasarkan ketentuan peraturan presiden sesuai dengan Pasal 5 UUJPH, maka wewenang BPJPH dengan jelas dinyatakan di Pasal 6. Tatacara yang ditentukan dalam penjelasan UUJPH, peneliti juga dapat menguraikan mengenai tatacara memperoleh sertifikat halal yang mana diawali dengan: permintaan diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Halal ke BPJPH. Setelah itu pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH, kemudian pengujian dan pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang memiliki akreditasi dari BPJPH bekerjasama dengan MUI. Selanjutnya, sidang fatwa dilakukan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI.

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU

Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi Chicago sejak tahun 1950. konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO) serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan Flight Information Region (FIR). Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura,hal ini di karenakan kita dinilai belum mampu mengelola FIR sendiri untuk ruang udara diatas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian FIR penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu Dibidang Keamanan masyarakat Kepualauan Riau dan dibidang ekonomi, Perdagangan dan investasi. Karena itu perlu adanya “political will”dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya orang yang melakukan perdagangan elektronik. Salah satunya adalah perdagangan produk wanita secara elektronik di Kota Pekanbaru. Perdagangan elektronik sering menciptakan hambatan seperti prosedur pembayaran, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di masa depan. Perdagangan elektronik juga harus mematuhi hukum positif. Meskipun ada sejumlah hambatan dalam perdagangan secara elektronik, jenis perdagangan ini masih memiliki minat. Selain itu mengabaikan perkembangan teknologi akan memiliki dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan dan sifat proaktif dan antisipatif adalah alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi termasuk perkembangan perdagangan seperti perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ini karena Indonesia telah menjadi bagian dari pasar e-commerce global. Fokus penelitian ini adalah 1). Apa perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan produk-produk wanita di Kota Pekanbaru? 2.) Apa penyelesaian hukum jika timbul perselisihan oleh para pihak dalam perdagangan elektronik produk-produk wanita di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan produk wanita secara elektronik di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan hukum mereka jika terjadi perselisihan oleh pihak-pihak dalam perdagangan produk wanita secara elektronik di Indonesia. Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen meskipun mereka belum sepenuhnya seperti UUPK dan UU ITE, tetapi masih ada konsumen yang tidak memahami UUPK dan UU ITE. Dan masih ada konsumen yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kata kunci: Perlindungan hukum; e-commerce; penyelesaian sengketa.