HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT STRES NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA

Terputusnya hubungan dengan keluarga dapat mengakibatkan stres pada diri narapidana. Bagi beberapa narapidana keluarga menjadi tempat teraman untuk mengurangi tekanan. Dukungan keluarga memberikan dampak positif tehadap stres yang di alami narapidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat stres narapidana menjelang masa bebas tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah narapidana menjelang masa bebas tahanan yang berjumlah 60 orang. Pengambilan sampel penlitian menggunakan teknik total sampling. Alat pengumpulan data menggunakan skala likert dari dua variabel, yaitu dukungan keluarga dan tingkat stres. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Produt Moment. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis korelasi Product Moment, diketahui nilai rxy sebesar -0.288 dan p-value sebesar 0.026 (p 0.05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel dukungan keluarga dan tingkat stres. Semakin tinggi dukungan keluarga yang diterima maka akan semakin rendah tingkat stres yang dialami narapidana menjelang bebas. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan keluarga yang diterima, maka semakin tinggi pula stresnya. Sedangkan sumbangan efektif dukungan keluarga terhadap stres narapidana menjelang bebas sebesar 8,3% (r = 0,083) yang berarti sebesar 91,7% stres para narapidana mejelang bebas dipengaruhi oleh variabel lain selain dukungan keluarga. Dengan diperoleh dukungan keluarga sedang 42 (70%), rendah 10 (21,67%) dan tinggi (23,3%) dengan tingkat stres sedang 34 (56,67%), rendah dan tinggi masing-masing 13 (21,17%). Tingkat variabel dukungan keluarga tergolong sedang, tingkat stres juga tergolong sedang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat stres narapidana menjelang bebas masuk dalam kategori sedang. Sedangkan berdasarkan distribusi frekuensi berdasarkan aspek masing-masing variabel dukungan keluarga dan tingkat stres dalam kategori baik.

MAKNA IBU SEBAGAI MADRASAH PERTAMA DALAM PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF STUDI GENDER

Tulisan ini mengkaji tentang analisis dari sebuah maqolah karya Hafiz Ibrahim yaitu “al umm madrsatul ula idza a'dadtaha sya'ban thayyial 'araq” yang artinya ibu adalah madrasah pertama, apabila engkau mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Makna dalam teks ini banyak dijadikan slogan tentang pengasuhan anak tergantung bagaimana ibunya. Jika ibu memiliki kemampuan yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, maka akan menentukan terhadap kecerdasan dan keberhasilan anak di masa mendatang. Begitu juga sebaliknya apabila sosok ibu tidak mempunyai kompetensi yang baik, maka anaknya tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Paradigma tentang ibu sebagai madrasah pertama menganggap bahwa ibu adalah peran utama dalam proses pendidikan anak dalam keluarga, dengan mengabaikan peran lainnya, karena stereotip bapak tugasnya adalah menafkahi materi saja. Dalam artikel ini penulis membaca kembali sebuah maqolah karya Hafiz Ibrahim seorang ulama Mesir dengan menggunakan analisis sosial historis dan mengkorelasikannya dengan teori-teori studi gender sehingga menemukan formulasi baru tentang madrasah pertama bagi anak adalah orang yang mengasuh anak dalam keluarga tempat tinggalnya. Ibu bukanlah satu-satunya acuan keberhasilan anak, tetapi Ibu dan bapak secara bersama memiliki peran dan porsi yang sama dalam mendidik anak untuk membangun kecerdasan dan keberhasilan seorang anak.

PENDEKATAN KONSELING LINTAS BUDAYA DALAM MENGATASI STIGMA NEGATIF TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER CALABAI

Kelompok Gender Calabai sebagai sebuah kelompok yang memiliki ciri khasnya tersendiri rentan menghadapi stigma negatif dari masyarakat umum berkenaan dengan cara berpakaian maupun berperilaku mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk gambaran umum mengenai kondisi dan stigma negatif yang diarahkan kepada kelompok gender calabai dan merumuskan konsep bimbingan konseling lintas budaya sebagai solusi dalam mengatasi masalah pemberian stigma negatif terhadap kelompok tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian dasar/konseptual dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengambilan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk stigma negatif kepada gender calabai seperti sindiran, perkataan yang kurang pantas hingga ajakan untuk mengucilkan. Konsep bimbingan konseling lintas budaya untuk mengatasi hal ini dengan mengadakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi serta menggunakan pendekatan emik yakni mencari jalan tengah dari perbedaan budaya yang ada diantara kelompok gender calabai dan masyarakat umum.

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN KARENA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Mengacu pada paparan latar belakang tersebut, dengan demikian muncul bermacam problematika antara lain: 1. Bagaimana Dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasuruan. 2. Bagaimana Dampak Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. Metode penelitian yang diterapkan yakni kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (field reseach) dan menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah Pembaharuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai dampak besar bagi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. mengemukakan jika tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan terus meningkat dari rentan tahun 2015-2021 Faktor meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Pasuruan, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Di setiap tahunnya, pasangan yang mengajukan perceraian selalu ada dari pasangan yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, kecuali di tahun 2021 (Januari-Februari) untuk pasangan yang mengajukan perceraian belum ada yang pasangan dahulunya mengajukan permohonan dispensasi nikah.

PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar pengadilan dan menjadi prinsip utama yang dianut oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan case approach. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksaan diversi dengan ditinjau dari fiqh Maslahah Mursalah. Dalam pelaksanaan diversi sejauh ini cukup berhasil dimana dari kasus yang sampai pada tingkatan kejaksaan pada kurun waktu 2 tahun selesai pada tahap diversi dan tidak berlanjut pada proses peradilan. Dimana diversi sebagai bentuk perwujudan keadilan restorative di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana prinsip Maslahah Mursalah berlaku dimana mengambil lebih banyak manfaat daripada mudharat dalam penentuan sebuah hukum.

KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS ISLAM ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA PENINGGALAN IBUNYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0003/PDT.P/2015/PA.BDG)

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg menerangkan bahwa seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Pewaris dan ahli waris beragama islam, sehingga berlaku ketentuan hak waris islam. Anak perempuannya sebagai salah satu ahli waris masih berusia dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum, sehingga memerlukan perwalian. Mengenai hal tersebut bagaimana kepastian hukum hak waris islam anak dibawah umur terhadap harta peninggalan ibunya berdasar pada penetapan Pengadilan Agama?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Anak tunggal perempuan Pemohon dengan Pewaris mendapat hak waris separuh (½) bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, karena berusia dibawah umur, Pemohon sebagai ayahnya mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan melakukan pengurusan harta waris yang menjadi hak anak tersebut untuk kepentingan masa depan anak pada Pengadilan Agama Badung dan permohonan tersebut dikabulkan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

korban merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban serta mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptip analisis yang merupakan penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif.

PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT KEPADA ANAK MENURUT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Dalam dunia pendidikan, reward diberikan ketika seorang anak telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu, achievement yang bagus, atau tercapainya sebuah target. Sebaliknya, punishment biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target-target tertentu tidak tercapai, atau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini oleh sekolah tersebut. Dalam Islam ada istilah basyir (berita gembira) dan nadzir (berita ancaman) yang dianalogikan dengan penghargaan dan hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan reward and punishment dalam pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif induktif, psikologis, dan ilmu pendidikan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dimana seluruh data penelitian merujuk pada literatur yang berkaitan dengan objek penelitian . Hasil temuan yang penulis analisis adalah bahwa Reward and Punishment dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu meciptakan manusia insan kamil yang bertakwa seperti Rasulullah. Penerapannya pun tidak lepas dari peneladanan kepada sikap-sikap Nabi, dan cara-cara beliau dalam mendidik umat Islam baik yang terdapat di Al-Qur’an ataupun Sunnah. Pemberian reward dan punishment juga harus diperhatikan agar tidak salah kaprah, mengena, dan memiliki dampak positif terhadap respon anak.

SISTEM HIBAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Pembagian warisan di Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep menggunakan sistem hibah. Hal tersebut telah menjadi adat di tempat tersebut. Harta akan diberikan sebelum pewaris meninggal. Ahli waris mendapatkan hibah setelah dewasa atau telah menikah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan praktek hibah dalam pembagian warisan di Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep, yang akan dianalisis menggunakan konsep kesataran gender. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada pendekatan kualitatif akan didapatkan data deskriptif, yakni data yang didapat dari responden baik itu secara tertulis ataupun secara lisan serta perilaku yang nyata. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan menggunakan sistem hibah. Harta tersebut diberikan sebelum pewaris meninggal dan Ahli waris mendapatkan warisan ketika dewasa atau sudah menikah. Adanya sistem hibah ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa waris. Bagian untuk semua ahli waris tidak ada perbedaan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dimana telah diketahui bahwa masyarakat Desa Bukabu membagi harta warisannya dengan sama rata, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, mereka berdalih bahwa pembagian tersebut hanya didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORANG TUA MENIKAHKAN DINI ANAK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Desa Kalangan Klego Boyolali)

Tujuan penelitian ialah mengetahui gambaran proses pengambilan keputusan orang tua yang menikahkan anak usia dini akibat hamil diluar nikah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan jenis studi kasus. Peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan tentang proses pengambilan keputusan orang tua dalam mengatasi permasalahan anak hamil diluar nikah. Hasil penelitian menunjukan bahwa orang tua memiliki dasar pengambilan keputusan intuisi, rasional dan fakta. Keputusan Orang tua untuk menikahkan anaknya merupakan solusi atau alternatif terbaik guna menyelesaikan permasalahan anak hamil diluar nikah. Adapula beberapa orang tua awalnya berencana untuk melakukan aborsi akantetapi setelah mengetahui resiko yang harus diterima oleh anaknya sehingga menikahkan anak menjadi alternatif utama. Orang tua berpikir menikahkan anak merupakan keputusan terbaik meskipun anak harus menikah diusia dini. Hal tersebut dilakukan guna menutupi aib keluarga karena mereka tidak ingin anaknya hamil tanpa adanya suami dan orang tua ingin anak bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan.