Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

48
(FIVE YEARS 19)

H-INDEX

1
(FIVE YEARS 0)

Published By Journal Of Economic And Public Policy

2086-6313

2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 111-124
Author(s):  
Ghina Saarah Nibras ◽  
Widyastutik Widyastutik
Keyword(s):  

Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minyak sawit Indonesia dihadapi oleh beberapa hambatan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu melakukan diversifikasi pasar, salah satunya dengan menjadikan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sebagai negara tujuan ekspornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana daya saing, besarnya ekuivalen tarif, dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ekspor minyak sawit Indonesia di 28 negara OKI. Metode yang digunakan adalah Export Products Dynamics (EPD) dan regresi data panel. Metode analisis untuk mengestimasi ekuivalen tarif adalah model gravity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat pada 15 negara OKI. Sedangkan, minyak sawit Indonesia pada 13 negara OKI lainnya menempati posisi falling star, lost opportunity, dan retreat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya beberapa negara OKI yang juga merupakan produsen dari minyak sawit, serta adanya kompetitor di negara tujuan. Hasil estimasi menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara importir, jarak ekonomi, harga ekspor, populasi, dan nilai tukar riil berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara OKI. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara OKI memberlakukan hambatan nontarif terhadap minyak sawit Indonesia walaupun besarannya relatif rendah. Nilai ekuivalen tarif impor tertinggi dikenakan oleh negara Benin sebesar 19,67.


2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 87-98
Author(s):  
Agustina Agustina ◽  
David Flath

Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine 23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions-anomalously in that a higher minimum wage-matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the determining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.


2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 141-156
Author(s):  
Margiyono Margiyono

Perkembangan kota-kota di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh anugerah sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu. Saat ini, perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan pengangguran, lahan kritis, tingginya kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menunjukkan bahwa perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penyelidikan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, studi ini menerapkan penilaian pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif yang disebut Regional Sustainable Account (RSA). RSA adalah teknik perhitungan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan tiga perhitungan sekaligus yaitu perhitungan ekonomi, perhitungan lingkungan, dan perhitungan sosial. Pendekatan ini hasil modifikasi Location Quotient (LQ) yang dikombinasikan dengan Geographical Information System (GIS). Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan di perkotaan Kalimantan Timur mengalami ketidakseimbangan antardimensi; ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diketahui pula bahwa perkotaan di Kalimantan Timur termasuk pada klasifikasi almost sustainable sampai dengan chronic unsustainable. Rekomendasi hasil studi untuk para pembuat kebijakan pembangunan daerah hendaknya melaksanakan pembangunan dengan prinsip keseimbangan untuk semua dimensi. Pembangunan kota yang sustainable membutuhkan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas, banyaknya kecelakaan lalu-lintas, dan tingginya perceraian. Akhirnya, upaya merespons dengan segera berbagai isu unsustainability adalah bagian dari usaha untuk menghindari efek berantai yang lebih serius.


2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 157-170
Author(s):  
Priyaji Agung Pambudi ◽  
Suyud Warno Utomo

2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 99-109
Author(s):  
Heru Santoso ◽  
Takeshi Inoue

This study explores the effect of consumer confidence in the impact of housing market and stock market wealth on private consumption for a panel of 10 Asian countries. This study using quarterly data from the 1 st quarter of 2010 to the 4th quarter of 2017 and applies panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) method to assess the long-term relationship between variables. The result shows that the inclusion of consumer confidence changes the previous impact of housing market wealth and stock market wealth on consumption. Particularly, the interaction between consumer confidence and housing market wealth has a positive and significant impact on consumption, which is different from the previous insignificant impact of housing market wealth on consumption. On the other hand, the interaction between consumer confidence and stock market wealth has a negative significant impact on consumption, which is different from the previous positive significant impact of stock market wealth on consumption. In addition, the supplementary findings of this study show (1) countries with higher financial sector development have stronger housing market and stock market wealth effect than countries with lower financial sector development and (2) countries with higher income level have stronger housing market and stock market wealth effect than countries with lower income level.


2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 31-41
Author(s):  
Euis Naya Sari
Keyword(s):  

Perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi. Sementara itu tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2011-2017, terutama pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiga kota besar di Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan kajian pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Uji Bartlett, serta Analisis Faktor terhadap data sekunder. Dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang/jasa dengan data series bulanan tahun 2011-2017 (84 bulan). Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang/jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34 persen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh demand-pull inflation dan cost-push inflation.


2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 57-72
Author(s):  
Hariyadi Hariyadi

Fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetesan gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Di dalam jangka panjang, bagaimanapun fenomena ini dapat merugikan masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Sangat terbatasnya tingkat pendidikan dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, fenomena ini akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat urban. Studi ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap keberadaan sistem kehidupan sosio-budaya mereka, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap persoalan ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan sistem kehidupan sosial budaya, kajian dasar dengan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat sebagai modal kehidupan utama, fenomena masyarakat Suku Baduy tersebut dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy tersebut. Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan sistem kehidupan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat tersebut. Keperluan ‘intervensi’ pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mengelola fenomena tersebut menjadi hal yang perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.


2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 43-55
Author(s):  
Margiyono Margiyono ◽  
Ahmad Fauzi ◽  
Ernan Rustiadi ◽  
Bambang Juanda

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode ecological account. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document