Early Wedding Polemic and The Impact of The Domestic Violence

Early marriages are increasingly prevalent and the causes are diverse, due to economic problems, promiscuity, and unpreparedness the couple take responsibility for supporting families, the impact on domestic violence, where can include due to physical violence causing injuries body, bruising or serious injury, psychic can be interpreted as cussing, glaring at causing self-esteem and mental decline, sexually interpreted to have sexual relations or rape marriage, and neglect the household and not provide for than five to ten years in a row -According and leave without breaking news. The purpose this research find the polemic of early marriage to domestic violence based on impact and consequences, the research method used is normative jurisdiction where this method refers to literature, namely by examining the literature or legislation relating to the problem under study. The results this study indicate that early marriage causes domestic violence because is triggered the impact high emotional, mental, psychological, causing violence in the domestic sphere, not only to women but also children who should receive protection and affection from parents but become victims, and Another impact is child traumatized and difficult to forget the dark events his life, because the child feels he become a victim his family.

PEMBERIAN SUAP OLEH ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam melakukan sebuah perbuatan pidana dikenal adanya penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan perbarengan perbuatan pidana yang akan menjadi penentu stelsel pemidanaan yang akan digunakan. Perbarengan perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu perbuatan dan merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, STA seorang Advokat memberikan uang kepada Hakim MA sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2013 dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan yang akan diputus oleh Hakim MA terhadap perkara yang sedang diajukan oleh STA. STA merupakan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.