Reformasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penyelenggraan negara yang berkinerja baik serta bebas dari praktek penyimpangan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih (good government) di semua lini pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik termasuk dalam penyelenggraan reformasi pelayanan publik. Sehingga tugas pokok bagi suatu pemerintahan terutama terwujudnya reformasi pelayanan publik. Untuk itulah rumusan masalahnya; Bagaimanakah reformasi pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Pamekasan? Adapun tujuan dalam penelitian ini; Untuk mengetahui reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan. Dalam Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat beberapa standar pelayanan publik yaitu: Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi (1) Prosedur pelayanan; (2) Waktu penyelesaian; (3) Biaya pelayanan; (4) Produk pelayanan; (5) Sarana dan prasarana; (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan (2004 : 8).Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah instansi pemerintah kabupaten Pamekasan. Sumber data dalam penelitian ini semua kepala instansi pemerintah kabupaten Pamekasan sebanyak 25 orang, dan telah diambil sampel dengan teknik purposive sampling sebanyak 9 orang. Teknik pengmpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan menyangkut perubahan pelayanan publik dengan memaksimalkan fungsi struktur, mereposisi struktural kelembagaan. Selanjutnya menerima partisipasi/masukan dan aspirasi masyaralkat selain lembaga DPRD secara formal dalam mewujudkan reformasi pelayanan pada pemerintah kabupaten Pamekasan.

Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid-19 (Studi di Wisata Taman Dolan, Desa Pandanrejo, Kota Batu)

Wabah covid-19 yang membawa pengaruh terhadap pengelolaan industri pariwisata di Kota Batu. Pandemi covid-19 ini juga luas berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, salah satu sektor yang paling mendapatkan imbas dari adanya pandemi global ini yaitu, pada sektor jasa pariwisata.Salah satu pariwisata yang merasakan dampak pendemicovid-19 di Indonesia terletak di Jawa Timur, Kota Batu yang sudah lama memiliki daya tarik tersendiri dalam menarik minat wisatawan. Intisari yang ingin disampaikan adalah bagaimana proses pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Batu di masa pandemi ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Strategi pengelolaan wisata taman dolan di masa covid-19 sudah baik, karena di masa covid-19 ini pihak pengelola wisata taman dolan mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan melakukan pemasaran produk wisata melalui media online. Faktor pendukungdalam pengelolaan wisata taman dolan di masa pandemi covid-19 yaitu: (1) pemberian izin dari pemerintah Kota Batu; (2) kerjasama antara pihak taman dolan dengan pemerintah Kota Batu; (3) pengawasan langsung dari tim gugus covid kota batu terhadap setiap wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan wisata taman dolan di masa pandemicovid, diantaranya: (1) kurangannya tenaga kerja; (2) pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan; (3) ketidak tahuan orang-orang jika wisata taman dolan sudah dibuka kembali; (4) pendapatan perusahaan menurun.Ssaran bagi pihak pengelola wisata taman dolan, perlu adanya sosialisasi secara langsung ataupun melalui media sosial terkait aturanaturan yang harus dipatuhi oleh wistawan dimasa pandemi covid-19.

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)

Penelitian berikut mempunyai tujuan guna mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kureksari, mengetahui peran dan kapasitas perangkat desa ketika mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan merancang draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan dana desa berbasis teknologi informasi dengan menyesuaikan kondisi dan karakter wilayah serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia. Penelitian berikut memakai pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kureksari bersumber dari Dana Desa dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa berbasis online yaitu dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN dan Siskeudes. Peranan perangkat Desa ketika mendukung keberhasilan Pengelolaan Dana Desa melekat pada semua prosespengelolaan keuangan Desa.Draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi menempatkan Server ada di Desa Kureksari, penambahan bandwidth menjadi minimal 1 Mbps. Semua proses berbasis data, satu aplikasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa,jaringan kabel data antar komputer, E-laporan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta online data antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga memudahkan penggabungan dan rekonsiliasi data.

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.

PELAYANAN PDAM TIRTA KELIMUTU (STUDI IMPLEMENTASI PELAYANAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KELIMUTU DI KABUPATEN ENDE)

Esensi penelitian difokuskan untuk mengetahui fakta faktual tentang implementasi kebijakan Pelayanan PDAM Kabupaten Ende sebagai basis pelayanan air minum bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan pegawai PDAM Kabupaten Ende, sarana dan prasarana, dan masyarakat sebagai pelanggan, dalam menggali pendapatan sebagai sumber PAD dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan untuk menjalankan kelangsungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut George Edwards III.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Ende ini telah melalui satu proses yang matang dan dalam rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang sudah tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa, PDAM Kabupaten Ende telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan terganggunya pelayanan ini. Semua masalah ini harus diatasi agar PDAM dapat melakukan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya, meningkatkan keuntungan bagi PAD dan menyelenggarakan kelangsungan perusahaan.

Pendekatan Bottom Up Budgeting dalam Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi tentang Penganggaran Partisipatif di Komunitas Nelayan Miskin di Kawasan Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek)

Development programs dan projects funded by public budget (APBN and APBD) are frequently not inline with needs of the local fishermen. Due to this situation, there shoud be a participative forums to facilitate and accommodate interests of local communities in the formulation process of public budgeting. In the context of APBD (local government budget) budgeting, participatory events are implemented in form of Musrenbang (Discussion for Development Planning). The current article intends to describe and critically analise participatory forums of Musrenbang utilised by fishermen to participate in the process of APBD budgeting. Also, the paper aims at analising prominent constraining factors to optimise participation of local fishermen in the Musrenbang forums as manifestation of bottom-up budgeting approach. The article is written based on reseach conducted in the Regency of Trenggalek and the coastal area of Prigi. This study applies qualitative approach with analytical descriptive as its type. Data of the research are collected through interview, observation, and documentation. Furthermore, collected data got analysed in three stages include data condensation, data display, and drawing conclusion. The results demonstrate that the Musrenbang forums get executed in five phases as follows (1) village level Musrenbang; (2) sub-district level Musrenbang; (3) SKPD (local government agencies) Forum; (4) regency level Musrenbang; and (5) Pasca regency level Musrenbang. The local fishermen are mostly able to directly participate only at village level Musrenbang as participation at higher level Musrenbangs is commonly in form of representative participation. Quality of participation is also considerably weak because of time lack, education lack, inappropriate timing, and apathy of fishermen.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Partisipasi dari setiap warga desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Oleh karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan maka penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara kualitatif bagaiman tingkat partisipasi masyarakat Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan infrastruktur di desanya yang memanfaatkan dana desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah jenis-jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang terdiri dari : 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2). Partisipasi dalam pelaksanaan. 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. 4). Partisipasi dalam evaluasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), serta anggota masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 1).Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan) pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi karena sebagian besar warga yang diundang hadir mengikuti rapat Musrenbangdes. Mereka yang hadir dalam rapat Musyawarah Desa tersebut banyak mengajukan masukan baik berupa usul, pendapat maupun saran. 2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, dibuktikan dengan tingginya partisipasi mereka dalam membantu proses pelaksanaan pembangunan. 3). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi. Masyarakat dengan antusiasnya menggunakan atau memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya. 4). Partisipasi dalam mengevaluasi hasil semua kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tingi, karena masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Tim Ahli dari kabupaten serta aparatur Desa.