INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PURWAKARTA (STUDI KASUS DI DESA CIKADU KECAMATAN CIBATU)

Program Pamsimas merupakan salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi Pamsimas dengan tujuan utama mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program Pamsimas dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validasi data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta. Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan percepatan pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan.

RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pontesial yang berkontribusi terhadap radikalisme pada seseorang serta menginvestigasi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya pada aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini, penulis harus mengumpulkan berbagai literatur terkait topik penelitian. Sumber-sumber bacaan tersebut selanjutnya diklasifikan sebagai data penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan sebuah teknik dari Miles dan Huberman. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini meliputi: Apa saja faktor-faktor potensial yang membuat seorang ASN menjadi seorang radikal? Bagaimana upaya pemerintah menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia? Apa saja rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut? Penelitian ini menemukan bahwa belum ada penelitian spesifik dan mendetail mengenai motif para ASN memilih paham radikal atau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Namun, penulis percaya bahwa motif mereka adalah politik dan doktrin agama. Selain itu, pemerintah sejauh ini telah berupaya mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, salah satunya, melalui mengesahkan peraturan-peraturan. Penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah radikalisme. Pertama, pengawasan pertemuan-pertemuan keagamaan di lingkungan pemerintahan pada saat jam kerja. Kedua, penetapan definisi bagi istilah-istilah terkait radikalisme, seperti radikalisme, radikalis, tindakan radikal, opini radikal, dan lain-lain. Ketiga, peraturan-peraturan terkait radikalisme harus dideskripsikan secara lebih spesifik. Keempat, pengoptimalan strategi untuk kontra narasi anti-radikalisme.

KESIAPAN SIKAP SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM MENGHADAPI INDUSTRI 4.0

Era Industri 4.0 mendorong pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk menyesuaikan kemampuannya dengan era tersebut. Perusahaan juga telah mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang pegawainya, tetapi aspek pelayanan masih bermasalah setiap tahun karena kesalahan administratif pegawai dan terdapat tekanan tersendiri dari hadirnya kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0. Populasi penelitian adalah 257 pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok, serta sampelnya berjumlah 71 orang yang terbagi dalam sembilan Bagian. Data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur untuk dianalisis secara deskriptif agar mengetahui sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0, serta dianalisis perbedaan kesiapannya antara atasan dan bawahan dengan uji H-Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki tingkat kesiapan yang Tinggi dalam menghadapi Industri 4.0. Kesiapan tersebut ditunjukkan dari keyakinan individu yang Tinggi pada setiap dimensi penelitian. Motivation to Learn menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon positif, sedangkan Ability to Work Under Pressure menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon negatif dari pegawai perusahaan tersebut. Tingkat kesiapan antara atasan dan bawahan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menghadapi Industri 4.0.

MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MARITIM DI INDONESIA

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya laut masyakarat pesisi. Tujuan dari pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan adalah: Dalam perspektif bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan pertahanan negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis implikasi pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan Dalam Meningkatkan sistem tata kelola maritim. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

MANAJEMEN PENINGKATAN KINERJA GURU BERBASIS MBS

Kinerja seorang guru pada dasarnya dapat meningkat dan menurun serta sangat bergantung pada proses manajemen peningkatan kinerja itu sendiri. Berkenaan dengan fungsi pengendalian kinerja guru yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan pengawas ini, pada faktanya masih banyak ditemukan distorsi. Fenomena tersebut sering ditemukan dalam proses pembinaan kinerja guru, khususnya di SMPN 1 Lembang, SMPN 1 Padalarang, dan SMPN 1 Cililin. Oleh karenanya, dipandang perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan manajemen peningkatan kompetensi profesional dan kinerjanya guru di ketiga SMP negeri tersebut. Paradigma penelitian yang digunakan untuk mengkaji hal ini adalah dengan menerapkan metode naturalistic inquiry serta pendekatan model Deming (PDCA), dengan subjek penelitiannya ditentukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program peningakatan kinerja guru di ketiga sekolah tersebut pada umumnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di luar sekolah, sementra di lingkungan sekolah lebih sering dilakukan dalam bentuk supervisi dan kegiatan sharing dalam MGMP. Dalam perencanaannya pun tidak dilakukan perumusan prosedur dan kriteria assessment dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pengorganisasiannya diselaraskan dengan visi dan tujuan sekolah serta ditunjang oleh upaya memfasilitasi mentor. Namun, pada proses pelaksanaan dan pengawasannya, kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja guru ini tidak dikembangkan dalam program tersendiri sebagai suatu program peningkatan kinerja guru, sehingga setiap kegiatannya terkesan insidental dan tidak berkesinambungan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan manajemen peningkatan kinerja guru di ketiga SMP Negeri tersebut perlu dikelola secermat mungkin dengan mengoptimalkan seluruh fungsi manajemen, dan senantiasa selalu mengkaji dan mempertimbangkan berbagai tuntutan kebutuhan profesional guru.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK KE BADAN AIR PENERIMA DI KABUPATEN PURWAKARTA

The implementation of the domestic liquid waste disposal control policy in Purwakarta Regency has not been implemented because there are no regulations regarding its management. So far, domestic wastewater is discharged directly into drainage channels / rivers due to the unavailability of facilities and infrastructure for domestic wastewater management, lack of public understanding of the impact of domestic wastewater on water pollution. In addition, there are no operational level regulations regarding the implementation of domestic wastewater management policies. The method used is a qualitative approach with information from policy implementers at the Environmental Agency and related sub-district. Analysis of policy implementation uses the George C. Edward III approach which includes communication, resources, dispositions and bureaucratic structures. The results showed that in order to solve the problem of implementing the domestic liquid waste disposal control policy, the Purwakarta Regency Government needs to carry out several actions in controlling domestic liquid waste disposal pollution to receiving water bodies. The steps that can be taken are optimizing the performance of limited human resources, provision of a budget, and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation can be carried out if Purwakarta Regency already has references including inventory data and identification of sources of domestic liquid waste pollutants, Standard Operational Procedure (SOP) for Domestic Wastewater Disposal Control, and regent regulations on domestic liquid waste management.

STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-FILING SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Perpajakan telah menjadi sumber utama penerimaan negara untuk melaksanakan Pembangunan Nasional sebagai berkelanjutan dan kegiatan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materi maupun spiritual. Tujuan penelitian ini mengungkapkan Strategi Implementasi Sistem Informasi e-filing dalam mengoptimalkan Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian menggunakan model yang diperoleh dari fenomena di lapangan yang dibentuk berdasarkan teori parsial antar model, sehingga dari beberapa teori pendukung diperoleh model. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi hermeneutis. Subjek penelitian wajib pajak dan pajak, objek strategi penelitian untuk menerapkan sistem informasi e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Barat dari Jakarta 2016-2018. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan: Strategi untuk menerapkan sistem informasi e-filing miliki sudah cukup baik dan mendukung dan masih relevan dengan hasil penelitian sebelumnya. Namun, strategi untuk menerapkan sistem informasi e-filing belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan dan swasta secara penuh; Ketentuan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dianggap rendah; strategi penerapan sistem informasi e-filing berperan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, di satu sisi kepatuhan wajib pajak menurun, tetapi bukan sebagai hasil dari sistem informasi e-filing yang tidak berhasil, kepatuhan wajib pajak berperan dalam memaksimalkan pendapatan pajak negara.

STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN SUMEDANG POLICY STRATEGIC, THE ROLE GOVERNANCE HANDLING COVID 19 IN SUMEDANG

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang di dalamnya kawasan Kabupaten Sumedang berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020. Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupatem Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi – strategi kebijakan dan tata kelola pememrintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang.