Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
Author(s):  
Priyono Priyono

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa depan bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingat prevalensi stunting tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 angka prevalensi stunting tercatat 8,7 juta (30,7%) bayi berumur bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Angka ini masih jauh dari angka target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka stunting tidak lebih dari 20%. Dijumpai kendala pelaksanaan pencapaian target penurunan stunting antara lain karena belum tersedianya strategi komprehensif untuk dijabarkan dalam pelaksanaan program intervensi mendukung pencegahan stunting, mulai perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Penelitian dilakukan mulai Februari sampai dengan Juli 2020 dengan tujuan menganalisis perancangan strategi percepatan penurunan stunting perdesaan, lokasi penelitian di Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat uji coba aksi cegah stunting yang dilaksanakan pada Agustus 2018 sampai dengan Februati 2019 yang menghasilkan contoh baik (best practices) percepatan penurunan stunting perdesaan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) dan SWOT dalam penentuan alternatif program intervensi dan strategi yang efektif untuk percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan program intervensi dengan sasaran utama peningkatan pola asuh anak balita / bawah dua tahun (baduta) melalui program intervensi peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan stunting periode 1.000 HPK perlu diprioritaskan untuk percepatan (akselerator) penurunan stunting perdesaan. Hasil evaluasi faktor strategik internal dan eksternal analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk percepatan penurunan stunting adalah kombinasi strategi agresif. Dalam jangka pendek perlu dioptimalksan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sedangkan strategi jangka panjang perlu diintensifkan peluang dukungan kolaborasi antar sektor dan multistakehoders guna menjamin keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi penurunan stunting. Selain itu perlu penerapan strategi Public Private Partnership dalam upaya penegakan tatakelola (governance) diperlukan komitmen penjabaran operasional agar menjamin program pencegahan stunting balita perdesaan pada 1.000 HPK.Kata Kunci: stunting perdesaan, percepatan penurunan stunting

2021 ◽  
Vol 6 (5) ◽  
pp. 2217
Author(s):  
Herri Suryadi Samosir ◽  
A Perwira Mulia Tarigan ◽  
Fahmi Fahmi

Public Private Partnership (PPP) di Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU didefinisikan sebagai Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, namun sering kali badan usaha yang ingin berinvestasi mengalami kesulitan dalam menentukan proyek yang akan dipilih. Secara umum dalam berinvestasi pendekatannya hanya terfokus pada pengembalian modal dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Studi ini menjelaskan pendekatan yang mempertimbangkan kriteria-kriteria khusus, pengetahuan tentang infrastruktur tersebut, dan permasalahan kebutuhan yang dirasakan di masyarakat. Dalam pendekatan ini digunakan penilaian kriteria untuk penyusunan rencana KPBU (PPP Planning). Proses Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menyelesaikan proses pemilihan dan pembobotan multi kriteria. Hasil analisa dari pemilihan dan pembobotan multi kriteria dapat membantu dalam menentukan tingkat prioritas proyek KPBU.


2021 ◽  
Vol 2021 ◽  
pp. 1-6
Author(s):  
Song Ye ◽  
Ying Chen ◽  
Guangao Mao

The evaluation of value for money (VFM) is an essential part of the pre-evaluation of public-private partnership (PPP) projects in China. It can be divided into qualitative evaluation and quantitative evaluation. However, there is no uniform weighting criterion for the indices of qualitative evaluation. To reasonably weigh the qualitative evaluation indices, this paper sorts and measures these indices through the analytic hierarchy process (AHP), using the public data on preapplied PPP aged care projects, and obtains the reference values. On this basis, several suggestions were put forward to standardize and develop VFM evaluation of PPP aged care projects, such as improve the scientific VFM evaluation system and realize whole-process performance appraisal. Based on actual project data, the qualitative evaluation is more objective than the analysis based on subjective experience. Therefore, our findings promote the application of VFM qualitative evaluation.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document