Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Masalah pembiayaan TB masih menjadi kendala besar di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama saat sumber dari pendonor semakin turun jumlahnya dan tidak menutup kemungkinan dihentikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan strategi pembiayaan program TB. Rancangan penelitian menggunakan mixed method (kuantitatif kualitatif) dengan desain studi kasus. Subjek penelitian 11 orang dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Hasil analisis didapatkan bahwa sumber utama anggaran TB di Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari pendonor lebih dari 50% global fund. Dinas Kesehatan wajib (1) menyusun standar, mengesahkan, dan mensosialiasikan standar alur rujukan TB yang wajib dilakukan oleh pelayanan kesehatan swasta dalam rangka penegakan diagnosis TB; (2) melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab dan batasan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh JKN dan pemerintah ke seluruh jajaran kesehatan dengan melibatkan pihak BPJS Kesehatan. Puskesmas dapat melakukan lobbying, negosiasi, dan advokasi ke pemerintah desa untuk sharing pembiayaan program pengendalian penyakit TB. Peran lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Gerduda TB tetap dipertahankan. Strategi pembiayaan TB dilakukan dengan menganalisis berbagai revenue collection yang melibatkan public-private mix untuk mem-backup kegiatan yang semula dibiayai oleh pendonor sehingga tujuan prioritas kesehatan nasional dapat dicapai sesuai dengan target para pengambil kebijakan.